Jakarta, JejakInfo.id – Kondisi geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Sebaran penduduk di pulau-pulau, ditambah keterbatasan akses komunikasi di sejumlah wilayah, membuat penyampaian informasi pemerintahan membutuhkan strategi yang berbeda dibandingkan daerah lain.

Hal tersebut ditegaskan Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, saat mewakili Pemerintah Provinsi Maluku dalam tahapan Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Rabu (11/11/2026).

Dalam forum yang berlangsung di Ruang Lily 2, Grand Hotel Mercure Kemayoran, Jakarta, Vanath didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku, Titus Renwarin.

Di hadapan tim panelis yang terdiri dari Edi Purwanto, Yohan Wahyu, dan Ninik Rahayu, Vanath menjelaskan bahwa karakteristik geografis Maluku tidak dapat diabaikan dalam merumuskan kebijakan pelayanan informasi publik.

Menurutnya, pemerintah daerah menghadapi tantangan untuk memastikan informasi pembangunan dan kebijakan pemerintah dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga yang tinggal di pulau-pulau dengan akses komunikasi yang masih terbatas.

“Provinsi Maluku dalam penyebaran informasi tidak bisa disamakan dengan daerah lain karena Maluku merupakan daerah kepulauan yang penduduknya tersebar di pulau-pulau dan akses informasi belum tentu sampai ke semua daerah,” tegas Vanath.

Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa keterbukaan informasi di Maluku bukan semata-mata persoalan menyediakan informasi melalui kanal digital atau media komunikasi pemerintah. Lebih dari itu, pemerintah harus memastikan masyarakat di seluruh wilayah memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh informasi.

Vanath juga menegaskan, komitmen Pemerintah Provinsi Maluku dalam membangun pemerintahan yang terbuka telah menjadi bagian dari arah pembangunan daerah periode 2025–2029.

Komitmen tersebut secara khusus tertuang dalam Sapta Cita, misi pertama, yakni peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adil, inklusif, transparan, dan akuntabel.

Dengan demikian, keterbukaan informasi bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan bagian dari upaya membangun pemerintahan yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Uji publik tahun ini mengangkat tema “Strategi dan Kebijakan Keterbukaan Informasi Badan Publik yang Berdampak terhadap Partisipasi Publik”. Forum tersebut menjadi ruang bagi badan publik untuk menjelaskan komitmen, strategi, kebijakan, serta implementasi keterbukaan informasi yang telah dijalankan.

Melalui evaluasi ini, Komisi Informasi Pusat ingin melihat sejauh mana keterbukaan informasi memberikan dampak nyata terhadap pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi sekaligus mendorong keterlibatan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Bagi Pemerintah Provinsi Maluku, keikutsertaan dalam tahapan Monev 2026 menjadi bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), peningkatan kualitas pelayanan informasi, serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi sejumlah aspek penting yang perlu terus dibenahi.

Sebab, pemerintahan yang terbuka tidak cukup hanya menyampaikan apa yang telah dikerjakan. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat mengetahui, memahami, dan memiliki ruang untuk mengawasi serta memberikan masukan terhadap jalannya pembangunan.

Di tengah tantangan geografis Maluku sebagai daerah kepulauan, pemerataan akses informasi menjadi salah satu pekerjaan penting agar transparansi pemerintahan benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke pulau-pulau terluar. (ji2)