Gubernur Hendrik Lewerissa dan jajaran menerima kunjungan Tim Kedutaan Besar Australia dan Tim Desain Program Kerja Sama Australia–Indonesia di Ruang Rapat Gubernur Maluku, Senin (16/11). (Ist)

Ancaman Bencana Mengintai Maluku, Gubernur Dorong Kolaborasi Internasional

31

Ambon, JejakInfo.id – Menghadapi ancaman bencana yang semakin kompleks, Pemerintah Provinsi Maluku mulai memperkuat langkah strategis dengan membuka ruang kerja sama internasional. Australia menjadi salah satu mitra yang diharapkan dapat membantu meningkatkan kemampuan daerah dalam menghadapi bencana sekaligus memperkuat penanganan kemanusiaan.

Komitmen tersebut ditunjukkan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, saat menerima kunjungan Tim Kedutaan Besar Australia bersama Tim Desain Program Kerja Sama Australia–Indonesia di Ruang Rapat Gubernur Maluku, Senin (16/11/2026).

Pertemuan ini bukan sekadar kunjungan diplomatik, melainkan langkah awal membangun kolaborasi konkret dalam manajemen risiko bencana, pengurangan risiko bencana, serta bantuan kemanusiaan, khususnya bagi Maluku yang memiliki karakteristik geografis sebagai daerah kepulauan.

Di hadapan delegasi Australia, Gubernur Hendrik menegaskan bahwa Maluku membutuhkan dukungan nyata untuk memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi berbagai ancaman bencana. Ia berharap kunjungan tersebut menghasilkan masukan konstruktif yang dapat menjadi dasar penyusunan model kerja sama antara Pemerintah Australia dan Indonesia.

Gubernur mengungkapkan, Maluku masih menjadi salah satu provinsi dengan tingkat risiko bencana tinggi di Indonesia. Bahkan, berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), angka risiko bencana Maluku mengalami peningkatan cukup signifikan, dari 161,50 pada 2024 menjadi 203,94 atau naik 42,44 poin.

Menurut Hendrik, tingginya risiko bencana tidak hanya dipengaruhi faktor alam, tetapi juga tingkat kerentanan masyarakat dan wilayah serta kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan dan penanganan ketika bencana terjadi.

Karena itu, ia menilai penguatan kapasitas daerah menjadi kebutuhan mendesak. Apalagi, ancaman bencana dan kondisi geografis merupakan faktor yang tidak mudah diubah atau dikendalikan.

"Dari ketiga aspek tersebut, kami sangat membutuhkan bantuan dan dukungan Pemerintah Australia, terutama dalam memperkuat kapasitas daerah. Sebab, aspek ancaman dan kerentanan merupakan hal yang relatif sulit untuk diintervensi," ungkapnya.

Hendrik menjelaskan, Maluku memiliki tantangan kebencanaan yang tidak ringan. Secara historis, sekitar 40 persen kejadian gempa bumi dan tsunami di Indonesia pada periode 1600–2000 berpusat di wilayah Maluku.

Ancaman tersebut semakin kompleks dengan keberadaan sejumlah gunung api aktif serta meningkatnya bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem.

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Provinsi Maluku Tahun 2022–2026, terdapat 15 jenis ancaman bencana yang berpotensi terjadi di wilayah ini.

Kondisi geografis kepulauan juga membuat penanganan bencana membutuhkan pendekatan khusus. Jarak antarpulau, keterbatasan sarana transportasi, kapasitas kelembagaan, hingga kemampuan keuangan daerah menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan bantuan dan pelayanan kebencanaan dapat menjangkau masyarakat secara cepat dan merata.

Gubernur turut menyoroti belum optimalnya kapasitas kelembagaan kebencanaan, termasuk belum meratanya ketersediaan dokumen perencanaan penanggulangan bencana pada BPBD kabupaten/kota.

Selain ancaman gempa bumi dan bencana alam lainnya, dalam beberapa bulan terakhir Maluku juga menghadapi kekeringan yang diikuti kebakaran hutan dan lahan di sejumlah kabupaten/kota. Fenomena El Nino turut memengaruhi kondisi tersebut, sementara aktivitas manusia dapat memperburuk dampaknya.

Menghadapi berbagai tantangan itu, Hendrik berharap Australia tidak hanya hadir dalam bentuk dukungan sesaat, tetapi dapat membangun kerja sama jangka panjang yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Maluku.

Ia juga menilai kedekatan geografis Maluku dengan Australia merupakan modal penting untuk memperkuat hubungan kedua negara. Sejumlah wilayah Maluku, seperti Kabupaten Maluku Barat Daya, Kepulauan Tanimbar, dan Kepulauan Aru, memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan kawasan Australia.

"Maluku mendambakan kerja sama yang efektif antara Pemerintah Australia dan Indonesia, di mana Provinsi Maluku juga menjadi bagian penting di dalamnya. Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, saya berkomitmen mendukung seluruh bentuk kerja sama ini," tegas Hendrik.

Lebih jauh, Gubernur menekankan bahwa pengurangan risiko bencana harus menjadi bagian penting dalam setiap kebijakan pembangunan daerah. Pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhitungkan keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Menurutnya, pendekatan Anticipatory Action atau aksi antisipatif serta Climate Risk Management atau manajemen risiko iklim perlu diperkuat agar pemerintah tidak hanya bergerak ketika bencana terjadi, tetapi mampu membaca ancaman, melakukan pencegahan, dan menyiapkan langkah penanganan sejak dini.

Melalui kerja sama ini, Hendrik berharap Maluku memperoleh dukungan dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, kesiapsiagaan masyarakat, hingga penanganan bantuan kemanusiaan.

Bagi Maluku, yang wilayahnya tersebar di pulau-pulau dengan karakteristik alam yang beragam, kesiapsiagaan bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendasar untuk melindungi keselamatan masyarakat.

Gubernur berharap pertemuan tersebut menjadi pintu masuk bagi kerja sama Australia–Indonesia yang lebih konkret, dengan menempatkan Maluku sebagai salah satu daerah strategis dalam agenda kemanusiaan dan pengurangan risiko bencana.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut First Secretary Kedutaan Besar Australia, Mr. Jacqui Lord; Humanitarian Program Manager – Australia Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), Henry Pirade; Partnership & Design Adviser, Tanya McQueen; Disaster Risk Management Expert, Avianto Amri; Asisten I Sekretariat Daerah Maluku; Kepala Bappeda Provinsi Maluku; Plt. Kepala BPBD Provinsi Maluku; serta Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku. (ji2)

1 Menyukai postingan ini