Jakarta, JejakInfo.id — Jalan menuju terwujudnya Maluku Integrated Port (MIP) kian terbuka. Pemerintah pusat menyatakan komitmen penuh untuk mengawal proyek strategis yang diproyeksikan menjadi simpul baru konektivitas dan logistik di kawasan timur Indonesia itu.

Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, dengan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa yang didampingi RJ Lino beserta tim, di Jakarta, beberapa waktu lalu. Pertemuan berlangsung intens dan produktif, dihadiri pula para deputi terkait di lingkungan Bappenas.

Dalam pertemuan itu, Pemerintah Provinsi Maluku memaparkan langkah-langkah konkret yang telah ditempuh, mulai dari tahapan perencanaan hingga kesiapan menuju realisasi. MIP tidak lagi sekadar gagasan di atas kertas, melainkan proyek yang dipersiapkan matang untuk menjawab tantangan konektivitas wilayah kepulauan.

Juru Bicara Pemprov Maluku, Kasrul Selang, mengatakan pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi masa depan MIP. Pemerintah pusat, kata dia, memberikan apresiasi atas keseriusan Maluku dalam mendorong proyek strategis berbasis karakter kepulauan.

“Bappenas melihat kesungguhan daerah sebagai kekuatan utama. Ini yang membuat pemerintah pusat yakin bahwa MIP layak didorong bersama,” ujar Kasrul kepada wartawan, Senin (26/1).

Lebih dari itu, Bappenas tak berhenti pada dukungan administratif. Pemerintah pusat bahkan membuka pintu kerja sama internasional untuk mempercepat realisasi proyek. Menteri Bappenas, lanjut Kasrul, akan segera menyurati World Bank guna meminta keterlibatan dalam pembiayaan MIP.

“Gubernur Maluku bersama tim sebelumnya juga sudah bertemu dengan World Bank. Ibarat gayung bersambut, responsnya sangat positif dan pertemuannya berjalan produktif,” ungkapnya.

Skema pembiayaan MIP dirancang secara bertahap dan kolaboratif. World Bank diharapkan mendukung pembangunan infrastruktur dasar, sementara kebutuhan lainnya akan ditopang melalui APBN, skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU/PPP), serta kontribusi pemerintah daerah.

“Intinya, Bappenas pasang badan untuk menyukseskan Maluku Integrated Port. Ini bukan sekadar proyek daerah, tetapi investasi strategis untuk masa depan Maluku dan Indonesia Timur,” tegas Kasrul.

Soal lokasi pembangunan, Pemprov Maluku menegaskan sikapnya untuk patuh pada kajian ilmiah. Studi yang dilakukan Bank Dunia merekomendasikan Pulau Ambon sebagai lokasi paling ideal, mengingat berada dalam satu daratan dengan Bandara Internasional Pattimura dan Pelabuhan Yos Sudarso. Kedekatan ini dinilai mampu memangkas rantai pasok dan meningkatkan efisiensi logistik.

Gubernur Maluku, kata Kasrul, menerima rekomendasi tersebut dengan sikap legowo. Bagi pemerintah daerah, yang terpenting adalah MIP benar-benar terbangun dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Maluku.

“Terkait lokasi, Pemprov mengikuti rekomendasi Bank Dunia. Yang penting, infrastrukturnya dibangun di Maluku,” ujarnya.

Dengan dukungan kuat pemerintah pusat dan terbukanya peluang pendanaan internasional, Maluku Integrated Port kini melangkah lebih dekat dari sekadar rencana menuju kenyataan. Jika terwujud, MIP akan menjadi simpul maritim baru yang memperkuat posisi Maluku sebagai gerbang ekonomi dan logistik Indonesia Timur, sekaligus membuka harapan baru bagi pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan itu. (ji1)