Ambon, JejakInfo.id — Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Jumat (20/2) siang, menjadi saksi sebuah momentum penting dalam perjalanan birokrasi daerah. Sebanyak 22 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) resmi dilantik dan dikukuhkan oleh Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa.

Langkah ini bukan sekadar rotasi jabatan rutin. Di tengah dinamika politik yang kerap membayangi tata kelola pemerintahan, keputusan tersebut justru dinilai sebagai penegasan bahwa birokrasi harus berdiri tegak di atas profesionalisme, bukan kepentingan politik.

Apresiasi datang dari Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Herry Man Carl Haurissa. Politisi Partai Gerindra itu menilai roling eselon II yang dilakukan Gubernur Maluku sebagai langkah berani dan tepat sasaran.

“Mutasi dan pelantikan yang dilakukan sudah tepat dan strategis, sesuai dengan kebutuhan pemerintahan dan iklim politik Maluku saat ini. Ini bukan urusan bagi-bagi kue politik, apalagi balas budi,” tegasnya.

Menurutnya, komposisi pejabat yang dilantik mencerminkan pendekatan yang matang dan profesional. Wajah-wajah baru mengisi sejumlah posisi strategis, sementara pejabat lama digeser untuk penyegaran organisasi. Penempatan dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas, kompetensi, serta rekam jejak, bukan warna politik.

Ia menilai, praktik meritokrasi yang selama ini kerap menjadi jargon kini benar-benar diterapkan. “Standar yang digunakan jelas: kemampuan dan kinerja. Ini menunjukkan bahwa meritokrasi bukan lagi sekadar wacana,” ujarnya.

Di wilayah kepulauan seperti Maluku, tantangan pembangunan menuntut birokrasi yang lincah, adaptif, dan mampu bekerja lintas sektor. Penyegaran di level eselon II dipandang sebagai upaya memperkuat mesin pemerintahan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Lebih jauh, Haurissa melihat kebijakan tersebut sebagai pesan kuat bagi seluruh aparatur sipil negara. ASN diminta menanggalkan sekat-sekat politik dan kembali pada khitah pelayanan publik.

“Ini contoh kepemimpinan yang dibutuhkan Maluku hari ini. Pemerintahan yang tidak tersandera masa lalu, tetapi fokus pada kerja nyata dan hasil untuk rakyat,” katanya.

Satu tahun pemerintahan Gubernur Maluku kini ditandai dengan arah yang semakin tegas: membangun birokrasi berbasis profesionalisme dan integritas. Roling eselon II ini menjadi penegasan bahwa jabatan publik adalah amanah pengabdian, bukan alat transaksi politik. (ji5)