Langgur, JejakInfo.id — Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, melontarkan pesan tegas kepada para kepala ohoi agar tidak hanya duduk di balik meja mengurus administrasi pemerintahan.

Ketika warga tertimpa musibah, menghadapi kesulitan ekonomi, atau membutuhkan pertolongan, kepala ohoi harus hadir dan berdiri bersama masyarakat.

“Kepala Ohoi harus ada di tengah masyarakat. Jangan ada musibah, kebakaran, warga lapar, Kepala Ohoi tidak ada,” tegas Thaher dalam sambutannya seusai melantik enam kepala ohoi di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara, Senin (26/10/2026).

Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa jabatan kepala ohoi bukan sekadar kedudukan dalam struktur pemerintahan, melainkan amanah yang harus diwujudkan melalui pelayanan nyata kepada masyarakat.

Menurut Thaher, seorang kepala ohoi harus memahami kondisi warganya, mendengar keluhan, serta bergerak cepat ketika persoalan muncul. Pelayanan juga harus diberikan secara adil tanpa membedakan latar belakang, status sosial, maupun kepentingan tertentu.

Ia mengingatkan bahwa masyarakat membutuhkan pemimpin yang mudah ditemui, peka terhadap persoalan di lingkungan ohoi, dan tidak menghilang ketika warganya sedang menghadapi kesulitan.

“Jabatan merupakan amanah, bukan hak istimewa,” ujar Thaher.

Selain menekankan kehadiran pemimpin di tengah masyarakat, Thaher meminta para kepala ohoi bersama perangkatnya menjaga disiplin dalam menjalankan pemerintahan. Ketepatan waktu, ketertiban administrasi, serta kepatuhan terhadap aturan harus menjadi bagian dari tanggung jawab sehari-hari.

Pengelolaan dana ohoi juga menjadi perhatian. Thaher menegaskan bahwa anggaran harus dikelola secara transparan, digunakan sesuai peruntukan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia meminta setiap kebijakan pemerintahan ohoi berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta dikoordinasikan dengan camat dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.

Dalam bidang pembangunan, Thaher mengingatkan agar program yang dirancang tidak sekadar menghabiskan anggaran, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur dasar, pengembangan pertanian dan perikanan, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta kegiatan ekonomi produktif lainnya perlu menjadi perhatian pemerintah ohoi.

Melalui program-program tersebut, pemerintah di tingkat ohoi diharapkan mampu membuka peluang usaha, memperkuat kemandirian masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Thaher juga mengingatkan para kepala ohoi agar tetap menjunjung tinggi nilai adat dan budaya Kei sebagai fondasi kehidupan masyarakat Maluku Tenggara.

Falsafah Ain Ni Ain, yang menekankan persaudaraan dan kebersamaan, serta hukum adat Larvul Ngabal harus menjadi pedoman dalam menjaga hubungan sosial dan menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat.

Secara khusus, ia memperingatkan agar kepala ohoi tidak mengakui hak milik orang lain sebagai hak pribadi. Setiap rekomendasi yang berkaitan dengan hak masyarakat, termasuk hak adat dan hak turunan, harus diberikan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pesan ini menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam menjalankan kewenangan pemerintahan ohoi, terutama dalam persoalan yang menyangkut kepemilikan dan hak masyarakat adat.

Untuk mencegah konflik, kepala ohoi diminta membangun kerja sama dengan tokoh adat, tokoh agama, pemuda, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas. Seluruh unsur masyarakat diharapkan mengambil bagian dalam menjaga keamanan, merawat persaudaraan, dan menyelesaikan persoalan melalui jalur yang tepat.

Bagi Thaher, persatuan masyarakat merupakan modal penting agar pembangunan dapat berjalan tanpa terganggu konflik yang merusak hubungan antarsesama warga.

Dalam sambutannya, Thaher turut menyinggung keberlanjutan kepemimpinan pemerintahan ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara.

Dari total 192 ohoi yang ada di daerah tersebut, sebanyak 116 kepala ohoi telah dilantik pada periode 2018–2023. Sejumlah kepala ohoi diperkirakan memasuki akhir masa jabatan pada 2027.

Karena itu, ia meminta pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap proses pergantian kepemimpinan agar penyelenggaraan pemerintahan tidak terganggu dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

Pergantian kepala ohoi, menurut pesan yang disampaikan dalam kesempatan tersebut, harus dikelola dengan baik sehingga roda pemerintahan di tingkat desa adat tetap berjalan dan kebutuhan masyarakat tidak terabaikan.

Pada akhirnya, Thaher mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan seorang kepala ohoi bukan semata-mata terletak pada jabatan atau kegiatan seremonial, melainkan pada kemampuannya melayani masyarakat, menjaga hak warga, mengelola anggaran secara bertanggung jawab, dan menghadirkan pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya.

Pesan Bupati Maluku Tenggara itu jelas: ketika masyarakat membutuhkan pertolongan, kepala ohoi tidak boleh absen.

Momentum pelantikan enam kepala ohoi turut dihadiri Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Wakil Bupati Charlos Viali Rahantoknam, jajaran Forkopimda, pimpinan OPD dan tamu undangan lainnya. (ji4)