JejakInfo.id — Ribuan massa melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Provinsi Maluku, Senin (1/9), sekira Pukul 13.30 WIT. 

Aksi demo "1925" sempat ricuh. Sebab ada dua kelompok massa yang sama-sama menduduki Baileo Rakyat Karang Panjang. 

Demonstrasi yang dilakukan di Kota Ambon, Provinsi Maluku itu bagian dari rentetan eskalasi politik dan sosial di Tanah Air beberapa hari terakhir. Aksi ini 1 September 2025 berlangsung serentak di Tanah Air. 

Pendemo pertama yang menduduki gedung DPRD Maluku tergabung dalam HMI, IMM, PMII dan aliansi lainnya. Sementara yang kedua cipayung plus yang dikoordinir DPD KNPI Maluku pimpinan Arman Kelian dan Crisno Rikumahu.

Sebelum aksi di Baileo Rakyat Karang Panjang, para pendemo yang awal menyampaikan orasi dan tuntutan di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Maluku, Sirimau, Tantui Ambon. Sesaat setelah itu, kelompok kedua pun melakukan aksi di lokasi yang sama.

Pendemo awal melakukan long march menuju DPRD Provinsi Maluku. Tiba di depan pagar, massa beraksi. Terjadi saling dorong dan tarik-menarik antara massa aksi dan petugas kepolisian. 

Terpantau di areal gedung DPRD Maluku, Kendaraan Taktis (Rantis) Polri dan ratusan petugas berjaga-jaga mengamankan lokasi areal gedung.

Massa melakukan perlawan, dan akhirnya ruang dibuka untuk bertemu langsung anggota DPRD Provinsi Maluku.

Nampak, Ketua Benhur George Watubun dan puluhan anggota DPRD Provinsi Maluku merumput di tengah kerumuman massa aksi. 

Mereka mendengar aspirasi dan tuntutan pendemo. Dalam orasinya, pendemo mengarahkan massa aksi untuk tertib, sebab demo yang berlangsung ialah demo damai.

Meski teriakan dari massa aksi, dan saling lempar dengan nimuman ringan, situasi masih bisa dikendalikan. Terpantau beberapa wakil rakyat kena lemparan minuman gelas dan botol plastik dari tengah kerumuman pendemo.

"Kawan-kawan saya minta untuk tetap tenang. Kita dalam satu komando. Aksi ini adalah aksi damai. Jangan ads gerakan tambahan. Jika ada orang-orang yang ingin mengacaukan aksi ini, saya minta polisi menangkap mereka," teriak salah satu kader HMI Cabang Ambon yang mengaku sebagai koordinator aksi.

Satu per satu perwakilan pendemo menyampaikan orasi. Mereka meminta DPRD untuk peduli terhadap persolaan sosial masyarakat yang terjadi di Maluku. Daerah masih ini masih tertinggal, dibandingkan daerah lain. Maluku masih dikategorikan provinsi termiskin.

"Anggota dewan bagaya-bagayaan, sementara rakyat setengah mati. Lapangan pekerjaan sulit, biaya sekolah dan kuliah susah. Wakil rakyat hanya perhatikan kepentingan pribadi ketimbang rakyat kecil," teriak pendemo dalam orasi. 

Sempat muncul ketegangan disaat massa aksi melempar gelas minuman ringan. Namun situasi masih bisa dikendalikan. 

Massa pun menuntut segalah bentuk ketimpangan yang terjadi di daerah. Perusahaan-perusahaan luar hadir dan menggolerogoti hasil alam Maluku, namun rakyat dikorbankan. 

Hal lain juga menurut mereka kehadiran Ojek Online (Ojol) hanya merampok uang rakyat lewat sistem pembayaran aplikasi. Sahkan UU perampasan asset, pekerja rumah tangga, UU Pertanahan, copot Kapolri, turunkan harga sembako, perhatikan biaya pendidikan, tarif pajak yang mencekik rakyat. 

"Ini tuntutan kami, yang harus diperjuangkan para wakil rakyat di Maluku," tegas pendemo.

Selain itu, para pendemo juga meminta DPRD Maluku mengesahkan Perda tentang perlindungan hak masyarakat adat. Sebab banyak kekayaan alam dieksploitasi untuk kepentingan tertentu.

Saat hendak menyampaikan orasi, massa aksi yang datang dari belakang meminta untuk sama-sama menyuarakan aspirasi.

Karena kesempatan belum diberikan oleh pendemo yang awal, terjadi ketegangan antara kelompok massa aksi yang datang dari belakang.

Aksi saling lempar menggunakan botol plastik pun tak terhindarkan. Tetiba ada bongkahan batu yang melesat di kerumunan massa aksi. Salah satu pendemo terkena lemparan batu, dan sementara diamankan. 

Terpantau beberapa pemuda yang terlibat dalam aksi telah diamankan petugas kepolisian. Aksi terus berlanjut, massa pun menyampaikan tuntutan di hadapan wakil rakyat.

Ketua DPRD Maluku yang turun langsung menerima pendemo. Ia menegaskan seluruh tuntutan massa aksi diterima seluruhnya dan nanti akan disampaikan pemerintah daerah, termasuk pemerintah pusat.

"DPRD Maluku akan menindaklanjuti dalam waktu yang sesingkat-singkatnya sesuai dengan mekanisme yang diatur," tegas BGW.

Untuk itu, politisi PDIP ini meminta aparat TNI-Polri dapat mengatur para oendemo awal yang telah menyampaikan aspirasi. Sebab pihaknya akan menerima para pendemo yang lain.

Informasi yang diterima di lokasi aksi demo, pendemo awal akan melakukan aksi lanjutan di kantor gubernur Maluku. Sementara massa aksi kedua masih melakukan orasi di gedung DPRD Provinsi Maluku. (ji1)