Dobo, JejakInfo.id – Upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan harus dimulai sejak anak mengenal bangku sekolah. Karena itu, pencegahan perundungan (bullying), kekerasan, dan intoleransi tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab sekolah pada jenjang pendidikan menengah, tetapi harus ditanamkan sejak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD).

Penegasan tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kepulauan Aru, Aris Frits I. Gaenau, SKM., MPH., saat membuka kegiatan layanan pendampingan pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi bagi satuan pendidikan di Aula Gereja Hok Im Tong, Dobo, Selasa (10/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 10–11 November 2026, itu diikuti puluhan peserta yang terdiri dari kepala sekolah dan guru PAUD se-Kota Dobo.

Dalam sambutannya, Gaenau mengajak seluruh tenaga pendidik untuk mengambil peran aktif dalam membangun budaya sekolah yang menjunjung tinggi rasa saling menghormati dan melindungi anak.

“Mari bersama kita cegah perundungan, kekerasan, dan intoleransi di sekolah. Mulai dari satuan pendidikan yang paling rendah, yakni PAUD dan SD,” tegasnya.

Menurut Gaenau, sekolah tidak boleh hanya dipandang sebagai tempat anak memperoleh pengetahuan dan mengejar prestasi akademik. Lebih dari itu, sekolah harus menjadi ruang yang memberikan perlindungan, rasa aman, serta kesempatan bagi setiap anak untuk tumbuh dan berkembang tanpa rasa takut.

Ia menekankan, suasana belajar yang kondusif hanya dapat tercipta apabila peserta didik merasa terlindungi dan diterima di lingkungan sekolah.

“Sekolah harus aman, anak nyaman, dan belajar dengan gembira,” ujarnya.

Untuk memperkuat pemahaman para pendidik, kegiatan pendampingan tersebut menghadirkan sejumlah pemateri dari internal Disdikbud Kabupaten Kepulauan Aru serta unsur kepolisian.

Salah satu materi disampaikan Aipda Oktavia Wairata dari Polres Kepulauan Aru dengan mengangkat tema Pentingnya Melindungi Anak Usia Dini dari Bentuk Kekerasan dan Perundungan serta Aturan Hukum yang Melindungi.

Dalam paparannya, Wairata menyoroti pentingnya kemampuan tenaga pendidik mengenali sejak dini berbagai tanda kekerasan dan perundungan yang dialami anak. Pemahaman tersebut dinilai penting agar setiap indikasi kekerasan dapat segera ditangani sebelum menimbulkan dampak yang lebih serius terhadap perkembangan anak.

Selain itu, para pendidik juga diharapkan memahami ketentuan hukum yang memberikan perlindungan kepada anak, sehingga tidak menganggap tindakan kekerasan sebagai persoalan biasa atau sekadar bagian dari dinamika kehidupan sekolah.

Diskusi materi dipandu moderator Imel Haryanto Wolanteri. Melalui kegiatan ini, Disdikbud Kepulauan Aru mendorong kepala sekolah dan guru untuk tidak hanya memahami pentingnya pencegahan kekerasan, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan satuan pendidikan.

Sebab, perlindungan terhadap anak bukan sekadar aturan administratif, melainkan tanggung jawab moral seluruh tenaga pendidik. Sekolah semestinya menjadi tempat anak belajar, bertumbuh, dan membangun masa depan, bukan ruang yang meninggalkan luka akibat perundungan, kekerasan, maupun perlakuan diskriminatif. (ji5)