Ambon, JejakInfo.id — Program mudik gratis Idulfitri di Maluku kembali menuai sorotan. Meski kuota penumpang tahun ini meningkat signifikan, sejumlah wilayah kepulauan masih belum merasakan manfaat program tersebut. Kondisi ini memicu kritik dari DPRD Provinsi Maluku yang menilai layanan mudik gratis belum berjalan merata.

Sorotan itu disampaikan anggota Komisi II DPRD Maluku, Anos Yermias, dalam rapat gabungan Komisi II dan Komisi III DPRD Maluku yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, John Lewerissa, di ruang rapat paripurna DPRD Maluku, Kamis (5/3).

Dalam rapat tersebut, Anos menegaskan bahwa peningkatan kuota penumpang memang patut diapresiasi. Berdasarkan evaluasi program tahun ini, jumlah peserta mudik gratis meningkat hingga sekitar 14.000 orang setelah adanya keputusan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

Namun, menurutnya, peningkatan angka itu belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan Maluku.

“Masalahnya bukan hanya soal jumlah kuota, tetapi pemerataan layanan. Sampai sekarang masih ada daerah yang belum terakomodasi,” tegasnya.

Dari 11 kabupaten/kota di Maluku, Anos menyebut masih ada empat daerah yang belum tersentuh program mudik gratis, yakni Kota Tual, Maluku Tenggara, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar. Padahal, menurutnya, persoalan tersebut sudah menjadi catatan sejak tahun sebelumnya.

Ia menilai masyarakat di wilayah tersebut memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan transportasi mudik gratis saat perayaan Idulfitri.

“Ini seharusnya sudah menjadi evaluasi dari tahun lalu. Saat Idulfitri, masyarakat di empat daerah itu juga ingin pulang dan berkumpul dengan keluarga. Mereka berhak mendapatkan fasilitas yang sama,” ujarnya.

Anos pun meminta Dinas Perhubungan Provinsi Maluku segera mencari jalan keluar agar daerah-daerah yang belum terakomodasi bisa dimasukkan dalam skema program mudik gratis ke depan. Jika keterbatasan anggaran menjadi kendala dalam APBD murni, ia menyarankan agar program tersebut dapat dimasukkan dalam APBD Perubahan.

Selain soal anggaran, ia juga menyinggung pemanfaatan armada kapal milik pemerintah yang dinilai masih bisa dioptimalkan. Beberapa kapal yang disebutnya berpotensi mendukung program mudik gratis antara lain KM Sabuk Nusantara 44, KM Sabuk Nusantara 39, dan KM Sabuk Nusantara 35.

Menurutnya, jika armada tersebut dimaksimalkan, layanan mudik gratis dapat menjangkau wilayah kepulauan yang selama ini belum terlayani.

“Kalau kapal-kapal ini dimanfaatkan dengan baik, maka daerah-daerah itu bisa terjangkau. Intinya adalah pemerataan dan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Maluku,” katanya.

DPRD berharap pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan segera menindaklanjuti masukan tersebut. Dengan begitu, program mudik gratis tidak hanya bertambah dari sisi jumlah penumpang, tetapi juga benar-benar dirasakan secara merata oleh masyarakat di seluruh wilayah kepulauan Maluku. (ji2)