JEJAKINFO.ID - Jonny de Quelju alias Siong, pemilik jasa transportasi laut di Maluku membuat kecewa sebagian besar warga Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).

Bagaimana tidak, satu unit armada laut KM. Express Cantika 08 yang diinvest oleh Direktur Utama PT. Pelayaran Dharma Indah ini akan beroperasi untuk wilayah Malteng.

Ironisnya, kapal cepat yang dikabarkan akan melayani rute perjalanan Tulehu-Amahai dan Amahai-Tulehu tidak menyediakan Economy Class. 

Ketua DPD GAMKI Provinsi Maluku Samuel Patra Ritiauw sesalkan sikap kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Siong. Bahkan ia mendesak pemerintah mencabut Surat Izin Usaha Pelayaran Angkutan Laut (SIUPAL) miliknya.

"GAMKI berharap kelas ekonomi tetap ada bagi masyarakat. Jika kelas ekonomi dihapus dengan sengaja, maka kami mendesak pemerintah agar dapat mencabut izin operasional kapal cepat," tegas Ritiauw kepada JejakInfo.id, Senin (3/2/2025).

GAMKI berharap ada keseriusan dari Pemerintah Kabupaten Malteng terkait hal ini.

"Kalau saja ini dibiarkan, maka kami patut menduga ada permainan kotor antara pemilik kapal dengan pemerintah daerah," sebutnya.

Sebab sejatinya, sebut Staf Pengajar FKIP Unpatti ini, pemerintah harus hadir buat masyarakat. Jangan mengejar target pendapatan, dan mengabaikan tugas utama melayani masyarakat dengan menghadirkan harga tiket yang terjangkau bagi semua masyarakat dengan tongkat ekonomi dibawah rata-rata UMR.

GAMKI, tambah Ritiauw, mengajak semua masyarakat Maluku labih khusus masyarakat Malteng untuk dapat memberikan informasi, sehingga proses advokasi oleh GAMKI terkait kenaikan harga tiket bisa terselesaikan dengan baik.

"Yang pasti, kami siap mengawal masalah ini sampai ke pusat," tandasnya. 

Hal senada disampaikan Ketua Departemen Infrastruktur DPD GAMKI Maluku, Saka Ririhena.

Menurutnya, harus ditinjau sejauh mana perhatian pemerintah dalam melihat kebutuhan moda trasportasi laut dengan kesiapan armada yang ada, sehingga pihak swasta tidak semena-mena dalam menentukan tarif bagi penguna jasa traspotasi laut yang ada.

Selama ini, kata dia, kelihatanya pemerintah masi nyaman dengan kondisi penyiapan armada fery dan tidak ada konsep penyediaan armada laut dengan model yang ditawarkan Siong.

"Peran BUMD selevel PD. Panca Karya coba di dorong dalam dikusi dan mungkin ada konsep peremajaan moda traspotasi yang lebih moderen," sarannya.

"Setidaknya ada semacam pesaing bisnis agar pihak swasta tidak semena-mena dalam menentukan tarif dan memanfaatkan kondisi yang ada," sambung Ririhena. (*)