Jakarta, JejakInfo.id – Percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela tidak boleh mengorbankan hak-hak masyarakat. Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menegaskan bahwa seluruh persoalan sosial kemasyarakatan yang berdampak langsung terhadap warga harus segera diselesaikan agar pembangunan proyek gas raksasa tersebut dapat berjalan tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat.

Penegasan itu disampaikan Hendrik Lewerissa dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Blok Masela bersama Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, di Ruang Rapat Makalehi, Gedung Heritage, Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur secara khusus mendorong pihak Inpex dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) agar segera merealisasikan pembayaran kompensasi kepada masyarakat terdampak sesuai hasil penilaian dan data yang telah diverifikasi.

Bagi Hendrik, percepatan pembangunan Blok Masela harus berjalan beriringan dengan kepastian hak masyarakat. Jangan sampai proyek strategis yang diharapkan membawa perubahan besar bagi perekonomian Maluku justru menyisakan persoalan bagi warga yang berada di sekitar kawasan pembangunan.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Maluku, Sadali Ie, selaku Ketua Tim Terpadu (Timdu) Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK), unsur Forkopimda Provinsi Maluku, Pangdam dan Irdam XVI/Pattimura, Kapolda Maluku, Danlantamal IX, perwakilan SKK Migas, pihak Inpex selaku kontraktor kontrak kerja sama, serta jajaran Forkopimda Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Sekda Maluku, Sadali Ie, menjelaskan bahwa penyelesaian hak masyarakat yang terdampak langsung pembangunan fasilitas Blok Masela menjadi salah satu agenda utama dalam pertemuan tersebut.

Selain pembayaran kompensasi, pemerintah juga memastikan sejumlah bentuk penanganan bagi warga yang terdampak.

Di antaranya, bantuan biaya hidup selama satu tahun bagi masyarakat yang memenuhi ketentuan, relokasi enam unit rumah warga yang berada di area pembangunan, termasuk penyiapan lokasi dan hunian pengganti, serta penggantian biaya tanaman tumbuh.

Pemerintah juga menyiapkan bantuan peralatan hidup bagi masyarakat terdampak. Besaran bantuan tersebut akan ditetapkan setelah adanya rekomendasi akhir dari SKK Migas.

Langkah ini menjadi perhatian serius karena pembangunan Blok Masela tidak hanya berkaitan dengan investasi dan kepentingan energi nasional, tetapi juga menyangkut kehidupan masyarakat yang berada di sekitar wilayah proyek.

Keterlibatan TNI-Polri dan seluruh unsur Forkopimda dalam koordinasi tersebut diharapkan memperkuat sinergi lintas sektor, sehingga setiap tahapan penyelesaian persoalan di lapangan dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif.

Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan, keberhasilan pembangunan Blok Masela tidak semata-mata diukur dari besarnya investasi maupun percepatan pembangunan fasilitas industri. Lebih dari itu, proyek tersebut harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Maluku, terutama warga Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang berada paling dekat dengan kawasan pembangunan.

Melalui koordinasi bersama pemerintah pusat, aparat keamanan, SKK Migas, dan Inpex, Gubernur Hendrik Lewerissa berharap seluruh persoalan dampak sosial kemasyarakatan dapat segera dituntaskan.

Dengan demikian, pembangunan Blok Masela dapat bergerak lebih cepat, tanpa meninggalkan masyarakat yang hak-haknya harus dilindungi dan dipenuhi.

Bagi Maluku, Blok Masela bukan sekadar proyek besar bernilai strategis nasional. Proyek ini juga menjadi harapan untuk membuka peluang ekonomi, memperluas kesejahteraan, dan menghadirkan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat di Bumi Raja-Raja. (ji1)