Jakarta, JejakInfo.id — Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa (HL) mendesak pemerintah pusat segera memberi perhatian serius terhadap pembangunan rumah bagi warga yang terdampak konflik sosial dan bencana di sejumlah wilayah di Maluku. Permintaan itu disampaikan saat rapat bersama Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Jakarta, Senin (11/5).

Dalam pertemuan tersebut, HL menegaskan kondisi masyarakat di beberapa desa masih sangat memprihatinkan. Bahkan hingga kini, masih ada warga yang bertahan hidup di tenda-tenda darurat yang mulai rusak dan tidak layak ditempati.

“Kalau dari empat desa ini harus ada prioritas utama, menurut saya Desa Iha perlu menjadi perhatian karena kondisi masyarakatnya cukup sulit,” kata HL.

Menurutnya, pembangunan rumah bukan sekadar menyediakan tempat tinggal, tetapi juga bagian penting dari upaya memulihkan kehidupan masyarakat yang lama terdampak konflik maupun bencana alam.

Ia menekankan, pemerintah daerah ingin memastikan seluruh warga mendapat perlakuan yang adil tanpa membedakan latar belakang sosial masyarakat.

Selain Desa Iha, Pemerintah Provinsi Maluku juga mengusulkan pembangunan rumah bagi warga di Desa Danar, Desa Masihulan, dan Desa Kariuw.

Menanggapi usulan tersebut, pihak Kementerian PKP menyatakan siap menurunkan tim ke lapangan untuk melakukan pengecekan sekaligus memulai tahapan perencanaan pembangunan.

Plt. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Rini Dyah Mawarty, menegaskan pemerintah pusat tidak hanya fokus membangun rumah, tetapi juga akan menata kawasan permukiman agar masyarakat bisa tinggal dengan lebih nyaman dan aman.

“Tidak hanya membangun rumah, kami juga ingin kawasan itu tertata dengan baik. Jadi nanti akan dibuat akses jalan, drainase, dan fasilitas pendukung lainnya supaya kawasan tersebut benar-benar layak huni,” ujarnya.

Pemerintah pusat juga memastikan tim teknis akan bekerja bersama pemerintah daerah untuk meninjau kelayakan lahan dan memastikan kawasan pembangunan aman bagi warga.

Dalam kesempatan itu, HL turut meminta perhatian khusus terhadap besaran bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Maluku. Ia menilai tantangan geografis sebagai wilayah kepulauan membuat biaya pembangunan rumah jauh lebih tinggi dibanding daerah lain.

“Maluku ini wilayah kepulauan. Distribusi material sulit dan biaya konstruksi tinggi. Karena itu kami berharap ada perhatian yang lebih adil untuk Maluku,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku, Ana Yunus, menjelaskan terdapat empat desa yang menjadi fokus usulan pembangunan rumah, yakni Desa Iha sebanyak 75 unit, Desa Danar 90 unit, Desa Masihulan 19 unit, dan Desa Kariuw 207 unit.

Ana menyebutkan, pada 2026 program tersebut masih berada pada tahap perencanaan sebelum nantinya masuk ke tahap pembangunan setelah seluruh persyaratan dari pemerintah kabupaten/kota dipenuhi.

Rapat itu juga dihadiri sejumlah pejabat Kementerian PKP dan perwakilan Pemerintah Provinsi Maluku di Jakarta. (ji2)