Wanakarta, JejakInfo.id – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan bahwa masa depan ketahanan pangan tidak boleh terus bergantung pada pasokan dari luar negeri. Maluku, khususnya Kabupaten Buru yang dikenal sebagai salah satu lumbung pangan daerah, harus mampu mengoptimalkan potensi pertanian dan memperkuat kemandirian petani.

Pesan tegas itu disampaikan Hendrik Lewerissa saat menghadiri Dialog Tani bersama Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) sekaligus melakukan panen perdana padi varietas Japonica di Desa Wanakarta, Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru.

Kegiatan yang mengusung tema "Petani Makmur, Petani Maju, Indonesia Sejahtera" ini menjadi momentum penting untuk mendorong pengembangan varietas padi unggul yang mampu bertahan menghadapi perubahan iklim, terutama ancaman musim kemarau panjang.

Lewerissa yang juga menjabat Ketua DPD HKTI Provinsi Maluku mengawali sambutannya dengan berseloroh bahwa latar belakang keilmuannya memang berbeda jauh dengan dunia pertanian. Namun, pengalaman panjang sejak kecil bersama orang tuanya yang berpindah tugas dari suatu tempat ke tempat lain termasuk urusan pekerjaan saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto membuatnya memahami betapa strategisnya peran petani bagi kehidupan masyarakat.

Menurutnya, petani bukan sekadar orang yang bekerja mengolah tanah dan menghasilkan bahan pangan. Mereka adalah pejuang yang memastikan kebutuhan makan masyarakat tetap terpenuhi.

"Petani adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mereka memastikan tersedianya pangan, bukan hanya bagi keluarga yang harus mereka nafkahi, tetapi juga bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan," tegasnya.

Lewerissa kemudian mengaitkan pentingnya sektor pertanian dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan swasembada pangan, energi, dan air sebagai agenda strategis pembangunan nasional.

Ia mengungkapkan, selama 24 tahun mendampingi Prabowo, dirinya hampir selalu mendengar pembicaraan mengenai nasib petani dan masa depan pertanian Indonesia.

Bahkan, ketika dipercaya menangani berbagai urusan hukum perusahaan milik Prabowo di dalam maupun luar negeri, pembicaraan mengenai petani tetap menjadi salah satu perhatian utama.

"Setiap kali bertemu Pak Prabowo untuk melaporkan urusan pekerjaan, pasti ada pembicaraan tentang petani. Memang beliau juga berbicara tentang geopolitik dan persoalan lainnya, tetapi yang paling sering dibicarakan adalah urusan pertanian," ungkap Lewerissa.

Baginya, perhatian tersebut kini tercermin dalam kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran yang menjadikan swasembada pangan sebagai salah satu prioritas nasional.

Ia bahkan mengingatkan pengalaman pahit Indonesia ketika pandemi COVID-19 melanda dunia. Saat itu, negara-negara produsen pangan lebih mengutamakan kebutuhan dalam negeri sehingga pasokan ekspor menjadi terbatas.

Lewerissa yang pernah menjadi anggota DPR RI periode 2019–2024 dan bertugas di Komisi VI mengaku menyaksikan langsung betapa sulitnya Indonesia memenuhi kebutuhan sejumlah komoditas pangan melalui impor. Ketergantungan terhadap negara lain tidak hanya terjadi pada beras, bawang putih dan gandum, tetapi juga berbagai kebutuhan strategis lainnya.

Ia juga menyoroti kenyataan bahwa Indonesia masih mengimpor bahan baku obat-obatan dan garam, padahal memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar.

"Ketika COVID-19 terjadi, mata kita baru terbuka. Ternyata selama puluhan tahun Indonesia sangat bergantung pada impor. Bahkan untuk garam pun kita masih mengimpor, padahal negara kita memiliki garis pantai yang sangat panjang," ujarnya.

Karena itu, Lewerissa menilai ketergantungan terhadap impor harus mulai diputus. Indonesia harus berani mengembangkan kemampuan produksi sendiri dengan memaksimalkan potensi pertanian, sumber daya alam, dan kemampuan para petani.

Ia menyambut baik peningkatan produksi beras nasional yang disebut telah menghasilkan surplus sekitar dua juta ton. Menurutnya, capaian tersebut merupakan gambaran bahwa kebijakan yang berpihak pada kemandirian pangan harus terus diperkuat.

Dalam konteks Kabupaten Buru, Lewerissa mengingatkan bahwa pembangunan Bendungan Wayapo yang menelan anggaran negara hingga ratusan miliar rupiah harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya petani.

Bendungan tersebut diproyeksikan mendukung pengairan sekitar 10.000 hektare areal persawahan. Namun, menurutnya, pembangunan infrastruktur irigasi harus berjalan seiring dengan kepastian bahwa masyarakat tetap mau mengolah lahan pertanian.

Ia mengaku menerima informasi mengenai adanya petani yang mulai beralih dari kegiatan pertanian ke aktivitas pertambangan emas. Perubahan tersebut menjadi perhatian serius karena apabila semakin banyak petani meninggalkan sawah dan memilih aktivitas pertambangan, keberlanjutan produksi pangan daerah bisa terancam.

"Jangan sampai petani kita sudah tergoda meninggalkan sawah, mengambil tanah lalu memprosesnya dengan merkuri untuk mendapatkan emas. Kita harus berpikir jauh ke depan," tandasnya.

Lewerissa mengingatkan bahwa kekayaan berupa emas dan uang tidak akan banyak berarti apabila masyarakat kehilangan kemampuan menghasilkan makanan sendiri.

"Anda boleh punya emas, boleh punya uang, tetapi kalau tidak punya beras, tidak punya singkong, tidak punya sagu, lalu mau makan apa? Kita semua harus makan. Karena itu, petani adalah pejuang bagi ketersediaan pangan di republik ini," katanya.

Ia pun mengajak seluruh kelompok tani, gabungan kelompok tani, penyuluh, dan jajaran dinas pertanian untuk terus memperkuat sektor pertanian di Kabupaten Buru.

Salah satu hal yang menarik perhatian Lewerissa dalam kunjungan tersebut adalah pengembangan padi varietas Japonica di Desa Wanakarta. Varietas ini dinilai memiliki prospek besar karena mampu tumbuh dengan kebutuhan air yang relatif lebih sedikit dibandingkan varietas padi yang membutuhkan pasokan air melimpah.

Menurut Lewerissa, keunggulan tersebut menjadi sangat penting di tengah perubahan iklim yang semakin sulit diprediksi. Ia mencontohkan kondisi musim timur yang biasanya ditandai curah hujan tinggi, tetapi dalam beberapa waktu terakhir justru diwarnai kemarau panjang, kekeringan, bahkan kebakaran hutan akibat fenomena El Nino.

Kondisi tersebut harus menjadi peringatan bagi pemerintah dan petani untuk mulai menyesuaikan pola pertanian dengan perubahan iklim. 

"Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan bumi ini. Hari ini El Nino, besok kita tidak tahu fenomena apa lagi yang akan terjadi. Karena itu, kalau ada varietas padi yang bisa bertahan dengan kebutuhan air minimal, kita harus bersyukur dan mengembangkannya," ujarnya.

Lewerissa berharap HKTI Kabupaten Buru bersama kelompok tani dapat menjadikan pengembangan Japonica sebagai salah satu terobosan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petani yang selama ini bekerja keras menjaga ketersediaan pangan, meskipun menghadapi berbagai keterbatasan.

"Selamat berjuang para petani Indonesia, petani Buru, dan petani Wanakarta. Sesungguhnya, perut kami semua bergantung pada jasa dan keringat Bapak-Ibu para petani," ucapnya.

Kegiatan ini turut dihadiri dua kader Gerindra Kabupaten Buru: Muh. Rustam Fadly Tukuboya yang saat ini menjabat Anggota DPRD Buru dan Azis Tomia.

Pemkab Buru Siapkan Penguatan Pertanian

Sementara itu, Wakil Bupati Buru Sudarmo menyampaikan apresiasi kepada HKTI yang telah mengambil bagian penting dalam memperjuangkan kepentingan petani dan mendorong kemajuan sektor pertanian, khususnya di Kabupaten Buru.

Ia menegaskan, pertanian bukan hanya menjadi sumber penghidupan sebagian besar masyarakat, tetapi juga merupakan penopang ketahanan pangan, penggerak ekonomi, dan penjaga stabilitas kesejahteraan daerah.

Menurutnya, Kabupaten Buru memiliki potensi besar untuk menjadi daerah penyangga pangan Provinsi Maluku. Potensi lahan, sumber daya alam, serta semangat dan kerja keras petani merupakan modal utama yang harus dikelola secara optimal.

Namun, potensi tersebut membutuhkan dukungan nyata melalui peningkatan produktivitas, penerapan teknologi pertanian, penyediaan sarana dan prasarana, penguatan kelembagaan petani, serta perluasan akses pasar.

Sudarmo berharap HKTI dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah sekaligus jembatan komunikasi antara petani, pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan.

Ia juga menekankan lima hal penting yang perlu diperkuat, yakni peningkatan kapasitas dan keterampilan petani melalui pendidikan dan pendampingan, penguatan kelompok tani dan gabungan kelompok tani, pengembangan komoditas unggulan daerah, penguatan hilirisasi dan pemasaran hasil pertanian, serta pembangunan kolaborasi yang berkelanjutan.

"Kami mengajak seluruh insan pertanian di Kabupaten Buru untuk terus menjaga semangat gotong royong, memperkuat persatuan, serta menjadikan pertanian sebagai sektor yang membanggakan dan memberikan masa depan lebih baik bagi generasi mendatang," katanya.

Sudarmo menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen mendorong pembangunan pertanian sesuai potensi dan kebutuhan masyarakat. Namun, keberhasilan pembangunan tersebut membutuhkan dukungan dan partisipasi seluruh pihak, termasuk HKTI dan para petani.

HKTI Buru Bidik Pengembangan Benih Unggul untuk 100 Hektare

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPC HKTI Kabupaten Buru, Mardi, menjelaskan bahwa padi Japonica yang dikembangkan di Wanakarta memiliki keunggulan karena menghasilkan beras premium dan dinilai mampu menghadapi kondisi musim kemarau serta keterbatasan air.

Ia menyebutkan, berdasarkan data penyuluh pertanian lapangan (PPL), hamparan persawahan di Desa Wanakarta mencapai 187 hektare yang saat ini sedang memasuki masa panen. Namun, beragamnya varietas yang digunakan petani menjadi tantangan tersendiri dalam meningkatkan produktivitas. Karena itu, HKTI ingin mendorong penggunaan benih unggul yang lebih adaptif terhadap kondisi iklim.

Mardi mengungkapkan, HKTI Kabupaten Buru telah merancang program penyediaan benih padi untuk pengembangan lahan hingga 100 hektare.

Program tersebut akan dilanjutkan melalui pembuatan demplot perbenihan dengan melibatkan Balai Sertifikasi Benih (BSB), penyuluh pertanian, serta dinas pertanian tingkat provinsi dan kabupaten.

Menurutnya, demplot tersebut bukan sekadar kegiatan uji coba, melainkan langkah strategis untuk menemukan varietas padi yang mampu bertahan menghadapi kekeringan sehingga dapat menjadi solusi bagi petani.

Ia bahkan mengungkapkan bahwa tanaman padi Japonica yang dikembangkan di lokasi tersebut hanya mendapatkan pengairan sebanyak dua kali selama masa pertumbuhannya.

"Kami ingin membuat terobosan dengan menghadirkan benih padi yang tahan terhadap perubahan iklim. Ini penting agar petani tidak terus dihantui ancaman gagal panen ketika musim kemarau panjang datang," jelas Mardi.

Tidak hanya mengembangkan pertanian di dataran Wayapo, HKTI Buru juga merencanakan perluasan pengembangan tanaman padi ke kawasan pesisir mulai tahun depan. Rencana tersebut telah dibicarakan bersama Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buru dan Bupati Buru.

Mardi berharap pengembangan padi di kawasan pesisir dapat membuka pusat-pusat produksi baru sekaligus memperkuat posisi Kabupaten Buru sebagai lumbung pangan Provinsi Maluku.

Ia menegaskan, ancaman El Nino dan perubahan iklim tidak boleh membuat petani kehilangan semangat. Sebaliknya, kondisi tersebut harus mendorong lahirnya inovasi dan terobosan baru di bidang pertanian.

"Momentum panen perdana ini harus menjadi obor yang membakar semangat kita bersama untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Bukan hanya untuk Kabupaten Buru, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh Provinsi Maluku," tutupnya.

Dialog tani dan panen perdana padi Japonica ini diharapkan menjadi awal dari kerja bersama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, HKTI, dan kelompok tani untuk membangun pertanian yang lebih tangguh. Sebab, kemandirian pangan tidak cukup hanya dibangun melalui bendungan, irigasi, dan bantuan benih. Lebih dari itu, dibutuhkan keberpihakan kepada petani agar mereka tetap memiliki harapan, lahan, dan masa depan yang menjanjikan dari sektor pertanian. (ji1)