Jakarta, JejakInfo.id — Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur sumber daya air dan perlindungan kawasan pesisir demi menjawab tantangan besar yang dihadapi daerah kepulauan seperti Maluku.

Dalam pertemuan bersama Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Mayjen TNI (Purn) Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw di Jakarta Selatan, Senin (11/5), Hendrik Lewerissa menegaskan bahwa Maluku membutuhkan perhatian serius pemerintah pusat, terutama terkait pembangunan bendungan, pengendalian abrasi pantai, hingga penyediaan air bersih di pulau-pulau kecil.

Menurutnya, Maluku saat ini tengah menopang tiga Proyek Strategis Nasional (PSN), yakni pengembangan Lapangan Abadi Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, pembangunan Bendungan Way Apu di Kabupaten Buru, serta Maluku Integrated Port di Pulau Ambon.

Dari ketiga proyek tersebut, Bendungan Way Apu disebut menjadi salah satu penopang penting program swasembada pangan nasional.

“Diperkirakan tahun 2027 bendungan itu sudah mulai berfungsi dan mampu mengairi sekitar 10 ribu hektare lahan persawahan,” kata HL.

Ia menjelaskan, Kabupaten Buru selama ini menjadi salah satu lumbung pangan utama di Maluku bersama Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, dan Seram Bagian Timur. Karena itu, keberadaan Bendungan Way Apu dinilai sangat strategis untuk memperkuat ketahanan pangan daerah maupun nasional.

Namun persoalan yang dihadapi Maluku tidak hanya soal pangan. Sebagai provinsi kepulauan dengan lebih dari 1.400 pulau dan wilayah laut mencapai lebih dari 92 persen, Maluku juga menghadapi ancaman serius akibat perubahan iklim.

“Abrasi di wilayah pesisir semakin masif dalam beberapa tahun terakhir. Masyarakat pesisir sangat merasakan dampaknya,” ujar HL.

Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan pembangunan talud pengaman pantai serta penanganan kawasan bantaran sungai yang kini semakin rentan rusak akibat gelombang dan cuaca ekstrem.

Selain abrasi, persoalan air bersih juga menjadi perhatian utama Pemerintah Provinsi Maluku. Hingga kini, masih banyak warga di pulau-pulau kecil yang kesulitan mendapatkan akses air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.

“Tidak semua pulau memiliki sumber air bersih yang memadai. Ini menjadi tantangan besar bagi kami sebagai daerah kepulauan,” katanya.

HL mengakui keterbatasan fiskal daerah membuat pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota belum mampu membiayai seluruh kebutuhan infrastruktur dasar secara mandiri. Karena itu, sinergi dengan pemerintah pusat menjadi langkah yang terus diperjuangkan.

“Kami datang membawa perencanaan dan kebutuhan daerah secara langsung supaya bisa mendapat perhatian pemerintah pusat,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Direktorat Jenderal SDA Kementerian PU menyatakan komitmennya untuk mendukung pembangunan infrastruktur sumber daya air di Maluku secara bertahap.

Pihak Ditjen SDA memastikan Bendungan Way Apu tetap menjadi prioritas dan ditargetkan mulai beroperasi pada 2027.

Selain itu, pemerintah pusat juga mulai mengkaji kebutuhan pembangunan infrastruktur air baku di Kepulauan Tanimbar seiring pengembangan proyek Blok Masela yang diperkirakan akan memicu lonjakan jumlah penduduk dan kebutuhan air bersih di kawasan tersebut.

“Kalau Blok Masela mulai beroperasi, kebutuhan air baku pasti meningkat signifikan,” kata perwakilan Ditjen SDA.

Ditjen SDA juga menilai penanganan infrastruktur di Maluku membutuhkan pendekatan berbeda dibanding daerah lain karena karakteristik wilayah kepulauan yang kompleks dan tersebar.

Dalam kesempatan itu, pemerintah pusat meminta dukungan pemerintah daerah untuk mempercepat penyelesaian persoalan lahan dan administrasi agar proyek-proyek strategis dapat berjalan tanpa hambatan.

Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat Direktorat Jenderal SDA Kementerian PU, Kadis PU Provinsi Maluku Hengky Tamtelahitu serta kepala daerah dari berbagai kabupaten/kota di Maluku, termasuk Bupati Maluku Tenggara M. Thaher Hanubun, Bupati Kepulauan Aru Timotius Kaidel, Bupati Seram Bagian Timur Fachri Alkatiri, Bupati Kepulauan Tanimbar Ricky Jauwerissa,  dan Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat. (ji2)