Jakarta, JejakInfo.id – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, tidak ingin kekayaan emas Gunung Botak, Kabupaten Buru, hanya dinikmati pihak-pihak dari luar daerah. Ia menegaskan, masyarakat dan pengusaha lokal Maluku harus menjadi bagian penting dalam tata kelola pertambangan, bukan sekadar menjadi penonton di tanah sendiri.

Sikap tegas tersebut disampaikan Lewerissa dalam Rapat Koordinasi Lintas Lembaga terkait tindak lanjut penataan dan pengelolaan tambang emas Gunung Botak di Ruang Palapa, Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Bagi Lewerissa, penataan Gunung Botak tidak boleh hanya dimaknai sebagai upaya penertiban kawasan dan penghentian aktivitas pertambangan ilegal. Lebih dari itu, langkah tersebut harus menjadi momentum membangun sistem pengelolaan sumber daya alam yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Maluku.

Karena itu, ia meminta pemerintah pusat memberikan kebijakan afirmatif agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pengusaha lokal mendapatkan ruang untuk terlibat dalam pengelolaan tambang, termasuk dalam rantai kegiatan ekonomi yang menyertainya.

"Masyarakat Maluku jangan sampai hanya menjadi penonton di wilayahnya sendiri yang memiliki sumber daya alam berlimpah. Apa pun skema pengelolaan yang nantinya diputuskan oleh negara untuk Gunung Botak, Pemerintah Daerah dan pelaku usaha lokal wajib dilibatkan secara aktif," tegas Lewerissa.

Dalam forum strategis yang melibatkan sejumlah kementerian dan institusi negara tersebut, Gubernur Lewerissa menyampaikan tiga hal mendasar yang harus menjadi perhatian pemerintah pusat.

Pertama, keterlibatan BUMD dan pengusaha lokal dalam pengelolaan tambang harus dijamin melalui kebijakan yang jelas. Jika kemampuan permodalan BUMD belum memadai, BUMN yang mendapat mandat mengelola tambang harus membuka kemitraan dengan pengusaha lokal Maluku.

Menurutnya, keterbatasan modal tidak boleh menjadi alasan untuk menutup kesempatan pelaku usaha daerah mengambil bagian dalam pengelolaan kekayaan alamnya sendiri.

Kedua, pemerintah daerah perlu mendapatkan ruang optimal dalam menjalankan kewenangannya, terutama terkait rekomendasi perizinan lingkungan dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) pada Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), tentunya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, Lewerissa memperjuangkan skema Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan yang adil dan transparan. Daerah penghasil harus memperoleh manfaat yang sepadan dari eksploitasi sumber daya alam, sehingga kekayaan tambang dapat dikonversi menjadi kekuatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tiga agenda tersebut memperlihatkan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku tidak hanya mendorong penertiban Gunung Botak, tetapi juga memperjuangkan keadilan ekonomi bagi masyarakat di daerah penghasil.

Sementara itu, dalam rapat koordinasi tersebut, Pangdam XV/Pattimura dan Kapolda Maluku melaporkan bahwa kawasan tambang Gunung Botak telah disterilkan dari aktivitas penambangan tanpa izin.

Aparat TNI dan Polri telah melakukan penyisiran kawasan, menutup akses masuk, serta mendirikan sejumlah pos pengamanan untuk mencegah kembali beroperasinya aktivitas pertambangan ilegal.

Kedua institusi menyatakan mendukung langkah penataan Gunung Botak. Namun, proses penertiban juga harus memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat agar tidak menimbulkan gejolak sosial di Kabupaten Buru.

Di sisi lain, perwakilan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mengingatkan pentingnya memastikan kawasan tambang benar-benar bersih dari sisa material maupun peralatan penambangan ilegal.

Pembersihan tersebut menjadi bagian dari upaya negara mengendalikan kawasan sekaligus memastikan penataan kembali Gunung Botak dapat berjalan sesuai ketentuan.

Rapat koordinasi ini dihadiri Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI, Prof. Brian Yuliarto, S.T., M.Eng., Ph.D., Wakil Menteri Pertahanan RI Bidang Strategi, Doktrin, dan Pembangunan Kekuatan, Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon, Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto, Komandan Kodaeral IX Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, serta Kapolda Maluku Irjen Pol. Suwondo Nainggolan.

Hadir pula perwakilan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian ESDM, Satgas Penertiban Kawasan Hutan, TNI Angkatan Udara, serta PT Antam.

Seluruh hasil pembahasan dan rumusan rapat selanjutnya akan dibawa Wakil Menteri Pertahanan RI ke tingkat pimpinan untuk dilaporkan kepada Presiden RI. Hasil tersebut akan menjadi bahan pertimbangan kebijakan menjelang kunjungan kerja Menteri Pertahanan ke Provinsi Maluku pekan depan.

Melalui koordinasi lintas lembaga ini, Pemerintah Provinsi Maluku berharap penataan Gunung Botak tidak berhenti pada penertiban dan pengamanan kawasan. Pemerintah menginginkan lahirnya tata kelola pertambangan yang tertib, aman, berkelanjutan, serta memberikan manfaat ekonomi secara berkeadilan.

Bagi Maluku, Gunung Botak bukan semata-mata kawasan yang menyimpan cadangan emas. Kekayaan alam tersebut juga menyangkut masa depan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buru.

Karena itu, perjuangan Gubernur Hendrik Lewerissa kini mengarah pada satu hal mendasar: ketika negara menata dan mengelola kekayaan alam Gunung Botak, masyarakat Maluku harus mendapat tempat dan kesempatan yang nyata untuk menjadi pelaku utama sekaligus menikmati hasilnya. (ji2)