Ambon, JejakInfo.id – Harapan masyarakat Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru, untuk menikmati akses jalan yang lebih baik mulai menemukan titik terang. Pemerintah Provinsi Maluku memastikan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah tersebut mulai direalisasikan pada Januari 2027 dengan dukungan anggaran sebesar Rp9 miliar melalui skema pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, saat menghadiri panen padi Japonica dan dialog tani bersama masyarakat di Desa Wanakarta, Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru, Senin (9/11/2026).

Di hadapan masyarakat, Lewerissa menegaskan bahwa pembangunan jalan Batabual bukanlah persoalan yang baru diingat setelah dirinya menjabat sebagai gubernur. Infrastruktur tersebut, kata dia, sudah lama menjadi perhatian dan masuk dalam agenda pembangunan yang ingin diwujudkannya.

"Batabual itu ada dalam hati dan pikiran saya. Salah satu alasan mengapa Pemprov meminjam atau berutang kepada PT SMI, yaitu untuk membangun salah satunya jalan Batabual, termasuk beberapa ruas jalan di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB)," ungkap Lewerissa.

Menurutnya, pembangunan jalan Batabual sebenarnya telah memasuki tahapan persiapan, termasuk proses pelelangan. Namun, persetujuan pinjaman daerah dari PT SMI yang baru diterima relatif terlambat membuat waktu pelaksanaan pekerjaan fisik pada tahun anggaran 2026 semakin terbatas.

Kondisi tersebut menyebabkan pembangunan dalam skala besar sulit dilaksanakan hingga tuntas pada akhir tahun ini. Meski demikian, Lewerissa memastikan keterbatasan waktu tidak akan menghapus komitmen pemerintah untuk mulai membenahi akses jalan di wilayah tersebut.

"Untuk jalan Batabual, sudah saya putuskan untuk dibangun. Anggarannya sudah disiapkan. Yang penting kita memulai dulu. Kalau kita menunggu anggaran cukup baru membangun sekaligus sampai selesai, tidak akan jalan-jalan. Karena itu, pembangunan harus dilakukan secara bertahap," tegasnya.

Lewerissa mengakui, membangun infrastruktur di Maluku bukan perkara mudah. Dengan 11 kabupaten/kota dan kondisi geografis kepulauan, kebutuhan pembangunan jalan dan jembatan tersebar di berbagai wilayah, sementara kemampuan keuangan daerah memiliki keterbatasan.

Bahkan, ia menyebut masih ada masyarakat di kawasan pegunungan Pulau Seram yang sejak Indonesia merdeka belum menikmati akses jalan yang memadai.

Karena itu, menurutnya, pemerintah harus menentukan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat, kemampuan fiskal, serta pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Ia menjelaskan, pembangunan jalan nasional merupakan kewenangan pemerintah pusat, jalan provinsi menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, sedangkan jalan kabupaten dan kota menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota masing-masing.

"Sebagai Gubernur Maluku, tidak ada sedikit pun niat hati saya untuk menahan pembangunan infrastruktur bagi rakyat kalau anggarannya tersedia. Berdosa saya kalau anggaran ada tetapi tidak digunakan untuk membangun fasilitas bagi kepentingan masyarakat," ujarnya.

Gubernur juga meminta masyarakat memahami kondisi keuangan daerah. Menurutnya, keinginan pemerintah untuk membangun harus berjalan seiring dengan kemampuan anggaran agar program pembangunan dapat dilaksanakan secara realistis dan berkelanjutan.

Selain mengandalkan pinjaman daerah melalui PT SMI, Pemprov Maluku terus memperjuangkan pembangunan sejumlah ruas jalan lainnya melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).

"Kita harus bicara jujur kepada rakyat. Sudah kita rencanakan, tetapi masyarakat juga harus bersabar. Kalau kondisi keuangan daerah kembali normal dan memadai, pembangunan akan dilakukan sesuai prioritas masing-masing wilayah," katanya.

Rp9 Miliar untuk Ruas Kayeli-Pela

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Maluku, Hengky Tamtelahitu, menjelaskan bahwa perhatian terhadap pembangunan infrastruktur di Kecamatan Batabual telah menjadi instruksi Gubernur Hendrik Lewerissa sejak awal pemerintahan.

Menurut Hengky, ruas jalan provinsi Mako-Kayeli-Pela-Ilath memiliki panjang kurang lebih 82 kilometer. Penanganan ruas tersebut membutuhkan anggaran besar karena terdapat delapan jembatan dan tujuh lintasan basah yang membutuhkan pembangunan jembatan untuk menunjang konektivitas antardesa.

"Sejak awal pemerintahan, Gubernur telah menginstruksikan Dinas PUPR Maluku untuk memberi perhatian terhadap pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kecamatan Batabual," ungkap Hengky di ruang kerjanya, Selasa (10/11/2026).

Ia menjelaskan, meskipun membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit, Gubernur tetap mengarahkan agar penanganan jalan dan jembatan di Batabual dilakukan secara bertahap.

Sebagai langkah awal, Pemprov Maluku telah mengalokasikan anggaran Rp9 miliar melalui skema pinjaman daerah kepada PT SMI untuk menangani ruas jalan Kayeli-Pela.

Tidak hanya itu, Dinas PUPR Maluku juga telah mengusulkan pembangunan ruas jalan Mako-Kayeli melalui program IJD. Usulan tersebut telah memperoleh persetujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Dukungan program IJD tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan keseluruhan ruas jalan provinsi Mako-Kayeli-Pela-Ilath, sehingga akses transportasi dan konektivitas masyarakat Batabual semakin baik.

"Dengan dukungan pembiayaan melalui PT SMI dan program IJD, kami pastikan penanganan infrastruktur Batabual akan mulai direalisasikan pada Januari 2027," pungkasnya.

Pemprov Maluku berharap masyarakat dapat mendukung proses pembangunan tersebut, sembari memastikan penanganan jalan dan jembatan dilakukan secara bertahap sesuai ketersediaan anggaran. (ji1)