Langgur, JejakInfo.id — Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mulai mendorong perubahan besar dalam pengelolaan komoditas kelapa. Jika selama ini sebagian besar hasil kelapa masyarakat hanya berakhir sebagai kopra, kini pemerintah daerah ingin kelapa Kei diolah menjadi berbagai produk bernilai tambah dan mampu menembus pasar yang lebih luas.

Dorongan itu disampaikan Wakil Bupati Maluku Tenggara, Charlos Viali Rahantoknam, saat membuka Pendampingan Teknis Produksi Industri Kecil dan Menengah (IKM) Olahan Kelapa di Hotel Aurelia Kimson, Langgur, Selasa (22/9/2026).

Kegiatan yang berlangsung hingga 25 September 2026 tersebut diikuti 20 pelaku IKM. Program ini merupakan kolaborasi Pemkab Maluku Tenggara melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Tenaga Kerja bersama Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (Ditjen IKMA) Kementerian Perindustrian.

Viali mengatakan, kelapa memiliki posisi penting dalam kehidupan sekaligus perekonomian masyarakat Kei. Namun, potensi ekonomi tersebut belum sepenuhnya dinikmati masyarakat karena komoditas kelapa masih banyak dipasarkan dalam bentuk bahan mentah.

“Pohon kelapa sering kita sebut sebagai pohon kehidupan. Tapi kita hanya jual kopra, nilai tambahnya lari ke luar. Hari ini kita ubah mindset itu,” tegas Viali.

Menurutnya, pengolahan kelapa di daerah akan memperpanjang rantai ekonomi. Mulai dari produksi bahan baku, pengolahan, pengemasan hingga pemasaran, seluruh proses tersebut diharapkan dapat menciptakan nilai ekonomi baru bagi masyarakat Maluku Tenggara.

Ia bahkan mendorong agar kelapa Kei tidak berhenti sebagai kopra, tetapi dikembangkan menjadi produk seperti Virgin Coconut Oil (VCO), minyak goreng kelapa premium, tepung kelapa hingga blondo.

“Saatnya kelapa Kei jadi VCO, minyak goreng kelapa premium, tepung kelapa dan blondo. Harganya harus kita tentukan dari Langgur, bukan dari luar,” ujarnya.

Karena itu, Viali meminta para pelaku IKM mengikuti pendampingan tersebut dengan serius. Menurut dia, kegiatan itu tidak boleh hanya dimanfaatkan untuk mendapatkan sertifikat, tetapi harus menjadi kesempatan untuk menguasai keterampilan produksi dan pengelolaan usaha.

“Saya minta jangan datang hanya untuk menonton dan ambil sertifikat. Ini ilmu gratis yang nilainya mahal. Serius, tanya sampai paham, praktik sampai bisa,” katanya.

Pada hari pertama, peserta mendapatkan materi mengenai pembukuan sederhana, akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI, serta pengurusan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Sementara praktik produksi dijadwalkan berlangsung pada hari kedua hingga keempat di Gedung Dekranasda Maluku Tenggara dengan pendampingan instruktur nasional.

Bagi Viali, pendampingan tidak boleh berhenti setelah kegiatan resmi berakhir. Ia meminta seluruh pihak terkait tetap mengawal pelaku IKM, terutama dalam memastikan produk memenuhi standar mutu, memiliki legalitas yang diperlukan, serta mampu masuk ke pasar yang lebih luas.

“Kawal sampai tuntas. Dari mutu, halal, PIRT, kemasan hingga pemasaran. Saya mau lahir produk unggulan baru khas Malra yang tembus pasar,” pungkasnya.

Selain mendapatkan pendampingan teknis, para peserta juga memperoleh sejumlah fasilitas pendukung berupa alat tulis, transportasi dan sertifikat. Pemkab Maluku Tenggara juga memfasilitasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) tanpa biaya.

Melalui program tersebut, Pemkab Maluku Tenggara berharap kelapa tidak lagi sekadar menjadi komoditas mentah, tetapi berkembang menjadi sumber pertumbuhan industri lokal. Dengan begitu, semakin panjang proses pengolahan yang berlangsung di Maluku Tenggara, semakin besar pula nilai ekonomi yang dapat dinikmati masyarakat dan pelaku IKM. (ji4)