Ambon, JejakInfo.id — Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku, Dr. Yana Astuty, ST.,MT menerima kunjungan anggota DPR RI Saadiah Uluputty di kantor BPJN Maluku, Kamis (5/3). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda reses legislator Komisi V DPR RI dari Daerah Pemilihan Maluku.

Pertemuan itu menjadi ruang dialog terbuka antara wakil rakyat dan jajaran BPJN untuk membahas berbagai persoalan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di sejumlah kabupaten/kota di Maluku. Sejumlah program yang sedang berjalan, rencana pembangunan baru, hingga usulan aspirasi daerah turut dibicarakan dalam diskusi tersebut.

Dalam kesempatan itu, Saadiah secara khusus menyoroti kondisi jalan rusak di wilayah Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat. Ia mengaku sempat melintasi ruas jalan tersebut dan melihat langsung kerusakan yang cukup memprihatinkan.

“Saya meminta penjelasan mengenai kondisi jalan di Taniwel serta kemungkinan penanganan yang dapat dilakukan agar kerusakan tidak semakin berdampak pada mobilitas masyarakat,” kata Saadiah.

Selain persoalan Taniwel, pertemuan juga menyinggung perkembangan pembangunan jalan di Batabual, rencana pembangunan Jalan Lingkar Banda, kondisi jalan di Inamosol, hingga kerusakan jalan di wilayah Hatu yang berada tidak jauh dari Bandara Pattimura.

Saadiah juga menyampaikan adanya aspirasi dari sejumlah pemerintah kabupaten/kota di Maluku agar beberapa ruas jalan dapat diusulkan masuk dalam program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) tahap ketiga.

Terkait rencana pembangunan Jalan Lingkar Banda, pihak BPJN menjelaskan bahwa proyek tersebut masih memerlukan penyelesaian sejumlah hal, terutama terkait status jalan sebelum pembangunan dapat dilanjutkan.

Dalam pemaparannya, BPJN Maluku juga mengungkapkan tantangan besar yang dihadapi dalam menjaga kondisi jalan di wilayah kepulauan itu. Beberapa ruas jalan diketahui melintasi zona patahan gempa, sehingga badan jalan kerap mengalami retakan dan pergeseran.

Kondisi tersebut semakin diperparah saat musim hujan. Air yang menggenang di retakan mempercepat kerusakan jalan, memicu terbentuknya lubang hingga penurunan permukaan jalan.

Di sisi lain, keterbatasan anggaran juga menjadi kendala. Saat ini anggaran preservasi yang dialokasikan untuk penanganan jalan nasional di Maluku berkisar sekitar Rp600 juta untuk ruas sepanjang 120 kilometer.

Dengan kondisi geografis yang rentan, anggaran tersebut dinilai sering kali belum mencukupi untuk penanganan yang optimal. Karena itu, BPJN Maluku mengusulkan agar beberapa ruas jalan yang mengalami kerusakan berat dan berulang dapat ditangani melalui skema penanganan bencana atau melalui penyesuaian alokasi anggaran yang mempertimbangkan karakteristik wilayah Maluku.

Saadiah mengatakan, berbagai informasi dan masukan yang diperolehnya dalam pertemuan tersebut akan menjadi bahan penting dalam pembahasan di DPR RI.

“Hal-hal ini menjadi catatan bagi saya untuk disampaikan dalam rapat kerja di DPR, agar kebijakan pembangunan infrastruktur dapat lebih sesuai dengan kondisi riil di daerah,” ujarnya.

Kunjungan tersebut berlangsung dalam suasana diskusi yang terbuka antara Saadiah dan jajaran BPJN Maluku yang dipimpin Kepala Balai Dr. Yana Astuty bersama para kepala satuan kerja.

Saadiah berharap komunikasi antara wakil rakyat dan pelaksana pembangunan di daerah terus diperkuat.

“Koordinasi seperti ini penting agar program pembangunan jalan dan jembatan di Maluku dapat berjalan lebih optimal dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya. (ji5)