Ambon, JejakInfo.id — Kunjungan Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, MA, ke Provinsi Maluku pada Jumat (16/1) sejatinya diharapkan menjadi momentum penting untuk membuka berbagai persoalan yang lama membelit Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Maluku.

Namun harapan itu seakan kandas. Tak ada gelombang protes, tak terdengar suara demonstrasi, dan tak pula muncul klarifikasi atas isu-isu serius yang menyeret nama Kepala Kanwil Kemenag Maluku, Dr. H. Yamin, M.Pd.

Sehari sebelum kedatangan Menteri (H-1), linimasa media sosial ramai oleh spanduk dan seruan aksi demonstrasi. Para penggerak aksi bahkan telah menyampaikan pemberitahuan rencana turun ke jalan. Namun, menjelang hari-H, suasana mendadak senyap. Aksi yang semula digadang-gadang itu urung terjadi.

Dari informasi yang dihimpun media ini, muncul dugaan adanya upaya sistematis untuk meredam aksi tersebut. Dua nama mencuat dan ramai diperbincangkan di kalangan aktivis maupun media sosial: “Paman Nurlette” dan "Muhammad Musaad".

Keduanya diduga berperan dalam pengaturan di balik layar agar aksi protes tidak benar-benar terjadi, sehingga kunjungan Menteri Agama berlangsung tanpa riak.

Jejak digital yang diterima redaksi menunjukkan, sosok yang disebut-sebut sebagai “Paman Nurlette”, yang diketahui merupakan staf ahli anggota DPD RI Nono Sampono, terlihat melakukan koordinasi dengan Kapolda Maluku, Irjen Pol Dadang Hartanto, sehari sebelum kedatangan Menteri Agama. Sementara "Musaad" adalah oknum perwira menengah yang berada di lingkup Polda Maluku.

Koordinasi itu disebut-sebut berkaitan dengan pengamanan wilayah, namun beredar pula dugaan bahwa isu rencana demonstrasi turut dibicarakan dalam pertemuan tersebut.

Isu pembungkaman aksi semakin menguat setelah beredar pemberitaan salah satu media online lokal yang menyebut rencana demonstrasi batal dilakukan. Dalam pemberitaan itu, disebutkan alasan pembatalan lantaran koordinator aksi diduga telah “diamankan” dengan imbalan uang puluhan juta rupiah.

Klaim ini tentu memantik tanda tanya besar di tengah publik, meski hingga kini belum ada klarifikasi resmi dari pihak-pihak terkait. Situasi serba tertutup juga terasa saat Menteri Nasaruddin menghadiri kegiatan di kampus UIN A.M. Sangadji Ambon.

Usai penanaman anakan cengkeh, akses pewarta untuk melakukan doorstop dibatasi. Seorang pegawai Kementerian Agama RI bahkan mengingatkan agar pertanyaan wartawan hanya seputar kuliah umum yang disampaikan Menteri.

Ketika sejumlah jurnalis mencoba mengajukan pertanyaan terkait berbagai kasus yang menyeret nama Kakanwil Kemenag Maluku, Menteri Agama memilih buru-buru meninggalkan lokasi. Tak satu pun pertanyaan krusial sempat terjawab. Sikap itu memunculkan kesan seolah ada “mulut yang terkunci” di tengah derasnya isu yang beredar.

Nama Dr. H. Yamin sendiri bukan kali ini saja menuai sorotan. Ia disebut-sebut berada di balik sejumlah perkara, mulai dari dugaan korupsi proyek revitalisasi Asrama Haji, dugaan kasus amoral dengan bawahan, hingga persoalan penerimaan PPPK di lingkungan Kanwil Kemenag Maluku dan Kemenag kabupaten/kota. Berbagai tudingan tersebut sebelumnya telah memicu kecaman dari beragam kalangan.

Bahkan, aksi demonstrasi pernah digelar di Kantor Kementerian Agama RI di Jakarta, dengan tuntutan tegas agar Dr. Yamin dicopot dari jabatannya. Di Maluku, untuk kasus dugaan asusila, penolakan datang langsung dari umat. Dr. Yamin dikabarkan tidak lagi diberi ruang untuk menyampaikan khotbah, baik pada salat Jumat maupun pada peringatan hari-hari besar keagamaan.

Hingga kini, publik Maluku masih menanti keberanian negara untuk membuka tabir persoalan secara terang-benderang. Di tengah sunyinya aksi dan tertutupnya ruang tanya jawab, satu pertanyaan menggantung di udara: siapa sebenarnya yang diuntungkan dari senyapnya suara protes itu? (ji1)