Ambon, JejakInfo.id — Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menegaskan tekadnya untuk memperluas akses keuangan hingga ke desa-desa dan wilayah terluar. Langkah ini dipandang sebagai kunci membangun ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Charlos Viali Rahantoknam saat membacakan sambutan Bupati dalam pembukaan Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 di kantor bupati, Kamis (26/2).

Dalam arahannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa sistem keuangan yang inklusif bukan sekadar pelengkap pembangunan, melainkan fondasi utama. Tanpa layanan keuangan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, pertumbuhan ekonomi hanya akan dinikmati segelintir pihak.

Sebagai daerah kepulauan, Maluku Tenggara menghadapi tantangan yang tidak ringan. Jarak antarpulau, distribusi layanan perbankan yang belum merata, tingginya biaya operasional, hingga keterbatasan infrastruktur menjadi kendala nyata. Di sisi lain, literasi keuangan masyarakat yang masih rendah membuat banyak pelaku usaha khususnya UMKM, nelayan, dan petani belum mampu mengakses pembiayaan formal secara optimal.

Akibatnya, tidak sedikit pelaku usaha yang bertumpu pada pembiayaan informal berisiko tinggi. Kondisi ini membatasi ruang ekspansi usaha dan berdampak pada rendahnya produktivitas.

Pemerintah daerah menilai, peran TPAKD harus lebih dari sekadar forum koordinasi. Tim ini dituntut menjadi ruang kolaborasi lintas sektor yang benar-benar bekerja dan menghadirkan program nyata. Integrasi antarperangkat daerah, kejelasan indikator kinerja, pendampingan usaha agar layak pembiayaan, serta penguatan sistem monitoring berbasis data menjadi perhatian utama.

“TPAKD tidak boleh berhenti pada tataran perencanaan administratif. Harus ada dampak konkret yang dirasakan masyarakat,” tegas Wakil Bupati.

Sejalan dengan arah pembangunan daerah, percepatan akses keuangan diposisikan sebagai bagian integral dari strategi penguatan ekonomi rakyat. Fokusnya meliputi penguatan UMKM dan sektor ekonomi produktif, perluasan pembiayaan untuk pertanian dan perikanan, peningkatan literasi serta perlindungan konsumen jasa keuangan, hingga pemanfaatan teknologi dan layanan keuangan digital.

Keberhasilan program ini, lanjutnya, sangat bergantung pada sinkronisasi yang terarah dan berkesinambungan antarperangkat daerah. Indikator kinerja harus terukur dan akuntabel, sementara pelaku usaha perlu didampingi secara komprehensif agar semakin siap mengakses pembiayaan formal.

Pada kesempatan itu, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara juga menyampaikan apresiasi kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui OJK Provinsi Maluku dan Bank Indonesia atas dukungan dan kolaborasi dalam mendorong inklusi serta literasi keuangan di wilayah kepulauan.

Dengan sinergi yang solid dan implementasi yang konsisten, pemerintah optimistis percepatan akses keuangan akan menjadi motor penggerak ekonomi daerah, menghidupkan usaha rakyat, mempersempit kesenjangan, dan menjangkau hingga pulau-pulau terluar Maluku Tenggara. (ji4)