Ambon, JejakInfo.id — Langkah tegas penertiban tambang emas ilegal di Gunung Botak, Pulau Buru, kini memasuki babak yang lebih serius. Pemerintah Provinsi Maluku bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tak hanya mengandalkan laporan di atas kertas, tetapi memilih turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya.

Sejak 27 April hingga 14 Mei 2026, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang didukung Komando Daerah Militer XV/Pattimura terus bergerak menyisir kawasan Gunung Botak. Satu per satu titik aktivitas Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) dikosongkan. Base camp ditertibkan, lokasi pemurnian emas dibongkar. Di balik aktivitas tambang ilegal itu, tim juga menemukan praktik lain yang tak kalah meresahkan: peredaran minuman keras hingga praktik prostitusi.

Penertiban ini juga menyeret perhatian pada keterlibatan pihak asing. Sebanyak 16 warga negara asal China diamankan di lokasi dan langsung diserahkan kepada pihak Imigrasi untuk penanganan lebih lanjut.

Di tengah operasi yang terus berjalan, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa (HL), menggelar pertemuan dengan Pangdam XV/Pattimura, Mayjen Dodi Triwinarto, di Ambon, Senin (4/5). 

Pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu menjadi ruang konsolidasi untuk memastikan langkah penataan berjalan dalam satu irama.

Gubernur menegaskan, apa yang dilakukan saat ini bukan sekadar penertiban biasa. Ia menilai pendekatan kali ini jauh lebih terencana dan efektif dibandingkan upaya-upaya sebelumnya. 

Kuncinya, kata HL, terletak pada kekompakan semua pihak baik TNI, Polri, hingga pemerintah daerah, yang bergerak dengan komitmen yang sama.

Sebagai bentuk keseriusan, Forkopimda dijadwalkan bertolak ke Pulau Buru pada Rabu 6 April, nanti. Kunjungan itu bukan seremoni, melainkan upaya memastikan langsung apakah kawasan Gunung Botak benar-benar telah bersih dari aktivitas ilegal seperti yang dilaporkan.

“Hasil peninjauan ini akan menjadi dasar untuk menentukan langkah berikutnya,” tegas HL.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang terlibat, mulai dari TNI, Polri, Kejaksaan Tinggi, hingga Badan Intelijen Daerah, serta pemerintah daerah setempat. 

“Apresiasi saya atas dukungan Polri dan TNI, Kejati dan juga Kabinda Maluku. Semua teman-teman Satgas Penertiban, termasuk juga Pemda Kabupaten Buru dan Provinsi,” ucapnya.

Menurut HL, penataan Gunung Botak hanya bisa berhasil jika semua pihak menjaga sinergi dan bekerja dalam semangat kolaborasi.

Bagi Pemerintah Provinsi Maluku, Gunung Botak bukan sekadar kawasan tambang. Lebih dari itu, kawasan ini diharapkan kembali pada fungsi yang semestinya: memberi manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat, bukan menjadi sumber persoalan yang tak berkesudahan. (ji1)