Jakarta, JejakInfo.id — Pemerintah Provinsi Maluku bergerak mempercepat penyelesaian persoalan lahan untuk mendukung pembangunan fisik Proyek Strategis Nasional (PSN) Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela.

Di tengah dorongan agar proyek strategis tersebut segera memasuki tahap pembangunan fisik, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan satu hal penting: percepatan proyek tidak boleh mengabaikan hak masyarakat yang terdampak.

Hal itu disampaikan Hendrik saat menghadiri rapat Percepatan Pelaksanaan Operasional PSN Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela yang dipimpin Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung di Ruang Rapat Simuk, Gedung Heritage Lantai 2, Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Rapat tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk memastikan seluruh persoalan yang masih menghambat tahapan pembangunan Masela dapat segera diselesaikan secara terukur dan terkoordinasi.

Hadir dalam pertemuan itu Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Asisten III Setda Maluku, Pangdam XV/Pattimura yang diwakili Inspektur Kodam, Komandan Kodaeral IX Ambon, Kabinda Maluku, Bupati Kepulauan Tanimbar, Kepala SKK Migas beserta jajaran, serta President Director INPEX Masela Ltd.

Salah satu persoalan utama yang dibahas adalah penyelesaian lahan dari total area 662 hektare yang masih membutuhkan proses penilaian dan verifikasi.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung bersama Gubernur Maluku menginstruksikan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk mempercepat proses appraisal dan verifikasi terhadap sisa lahan yang belum terakomodasi.

Langkah tersebut menjadi penting agar pembayaran ganti untung kepada masyarakat dapat dilakukan berdasarkan data yang akurat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan pendataan Pemerintah Provinsi Maluku bersama Timdu dan Satgas, telah teridentifikasi objek dan subjek yang berkaitan dengan penanganan dampak sosial kemasyarakatan (PDSK).

Data itu mencatat satu kebun masyarakat sebagai objek, 556 pemilik kebun sebagai subjek, sebanyak 7.048.439 tanam tumbuh, tiga unit rumah tinggal permanen serta 479 unit rumah kebun atau walang.

Bagi Gubernur Hendrik Lewerissa, penyelesaian data dan hak masyarakat bukan sekadar bagian administratif dari proyek. Persoalan tersebut menjadi salah satu kunci agar pembangunan Blok Masela dapat berjalan tanpa meninggalkan persoalan di lapangan.

“Prinsip kita adalah keadilan dan ketepatan data bagi warga terdampak di lahan 662 hektare ini. SK Gubernur terkait nominal besaran ganti untung lahan dan tanaman akan segera kita tetapkan dan keluarkan agar pembayaran tuntas di minggu kedua Oktober,” tegas Hendrik.

Menurutnya, apabila proses tersebut dapat dituntaskan sesuai target, pembangunan fisik proyek diharapkan dapat langsung bergerak setelah pelaksanaan groundbreaking.

“Dengan begitu, usai groundbreaking, pembangunan fisik proyek Blok Masela bisa langsung dikerjakan tanpa ada lagi kendala di lapangan,” lanjutnya.

Hendrik menegaskan pembangunan nasional dan kepentingan masyarakat tidak boleh ditempatkan sebagai dua hal yang saling bertentangan.

“Kita ingin pembangunan ini berjalan, tetapi pada saat yang sama hak masyarakat juga harus diselesaikan dengan baik. Data harus benar, proses harus transparan, dan masyarakat harus memperoleh haknya secara tepat,” ujarnya.

Percepatan penyelesaian lahan tersebut menjadi bagian penting dalam persiapan pembangunan Proyek LNG Abadi Masela yang diproyeksikan memiliki peran strategis bagi ketahanan energi nasional.
Selain investasi berskala besar, pengembangan proyek tersebut diharapkan membuka peluang ekonomi baru bagi Kepulauan Tanimbar dan Maluku melalui penciptaan lapangan kerja, tumbuhnya aktivitas usaha serta keterlibatan pelaku ekonomi lokal.

Karena itu, Pemprov Maluku terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, Kementerian ESDM, SKK Migas, INPEX Masela Ltd., Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan seluruh pemangku kepentingan.

Gubernur Hendrik Lewerissa berharap seluruh pihak bergerak dalam satu irama agar persoalan yang masih tersisa dapat segera diselesaikan dan proyek Masela benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.

“Kita ingin Blok Masela menjadi momentum besar bagi kemajuan Maluku. Karena itu, semua pihak harus bergerak bersama, menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing, sehingga pembangunan dapat berjalan dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (ji2)