Ambon, JejakInfo.id – Komitmen mempercepat pembangunan infrastruktur di Provinsi Maluku terus diperkuat. Langkah itu ditunjukkan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku dengan membawa seluruh jajaran pejabat strategis untuk bertemu langsung Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, di ruang rapat lantai II Kantor Gubernur Maluku, Selasa (21/7).

Pertemuan tersebut bukan sekadar kunjungan silaturahmi. Di balik agenda itu, BPJN Maluku membawa misi besar membangun sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Maluku agar pembangunan jalan dan jembatan di daerah kepulauan ini dapat berjalan lebih cepat, terarah, dan saling terintegrasi.

Sehari setelah serah terima jabatan, rombongan BPJN dipimpin langsung Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPJN Maluku, Muhammad Ulwan Talaohu. Turut mendampingi Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Wilayah I Abdul Hamid Payapo yang juga menjabat Plt Kepala BPJN Maluku Utara, Kesatker Wilayah II Toce Leuwol, Kasatker Wilayah III David Samosir, serta sejumlah pejabat dan staf BPJN Maluku.

Dalam pertemuan tersebut, Muhammad Ulwan Talaohu menjelaskan bahwa koordinasi dengan Gubernur Maluku menjadi langkah awal untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat kolaborasi dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya sektor jalan dan jembatan yang menjadi tulang punggung konektivitas antarwilayah di Maluku.

Menurut pria yang akrab disapa Wawan itu, pembangunan infrastruktur tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah agar seluruh program pemerintah pusat dapat berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

"Tujuan kami datang hari ini adalah membangun koordinasi dan kolaborasi dengan Bapak Gubernur sebagai representasi pemerintah daerah. Kami ingin menyatukan persepsi terkait program penanganan jalan dan jembatan ke depan, sekaligus meminta dukungan agar pembangunan infrastruktur di Maluku semakin maju," ujar Wawan kepada awak media usai pertemuan.

Ia mengungkapkan, Gubernur Hendrik Lewerissa menyambut baik kehadiran jajaran BPJN Maluku. Menurutnya, gubernur memiliki perhatian besar terhadap pembangunan infrastruktur sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah.

"Pak Gubernur memberikan apresiasi dan merespons positif pertemuan ini. Beliau memiliki komitmen yang sama terhadap kemajuan infrastruktur Maluku. Tentu ini akan sejalan dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat," katanya.

Lebih lanjut, Wawan berharap sinergi yang dibangun bersama Pemerintah Provinsi Maluku dapat menjadi modal kuat untuk memperjuangkan dukungan pemerintah pusat, terutama dalam bentuk tambahan anggaran bagi berbagai program pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan.

Ia menilai, kebutuhan pembangunan jalan dan jembatan di Maluku masih sangat besar, sehingga diperlukan keberpihakan pemerintah pusat agar konektivitas antarwilayah dapat terus ditingkatkan.

Wawan juga menyinggung kunjungan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo ke Pulau Banda beberapa waktu lalu yang didampingi Direktur Jenderal Sumber Daya Air Mayjen TNI (Purn) Arnold Ritiauw serta Direktur Pembangunan Jalan Dirjen Bina Marga Moch Iqbal Tamher.

Kunjungan tersebut, menurutnya, menjadi sinyal positif bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap pengembangan kawasan Banda, termasuk pembangunan Bandara Banda serta peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan guna mendukung kawasan itu sebagai salah satu destinasi wisata nasional.

"Respons pemerintah pusat sangat baik. Harapan kami, perhatian itu bisa terus berlanjut sehingga pembangunan infrastruktur di Banda maupun daerah-daerah lain di Maluku dapat direalisasikan secara bertahap," ujarnya.

Selain membahas program pembangunan baru, BPJN Maluku juga terus menggenjot penyelesaian pekerjaan preservasi jalan nasional yang saat ini sedang berlangsung di sejumlah titik.

Wawan memastikan seluruh pekerjaan tersebut ditargetkan rampung sesuai jadwal sehingga kualitas pelayanan jalan nasional kepada masyarakat dapat terus terjaga.

Ia menyebutkan, hingga saat ini tingkat kemantapan jalan nasional di Provinsi Maluku telah mencapai 95,2 persen, sebuah capaian yang menunjukkan sebagian besar ruas jalan nasional berada dalam kondisi mantap.

Namun demikian, menurutnya, tantangan pembangunan infrastruktur ke depan bukan hanya mempertahankan kondisi jalan yang sudah baik, melainkan memastikan seluruh jaringan jalan saling terhubung secara efektif.

Karena itu, BPJN Maluku akan memperkuat koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku dalam melakukan penataan sistem jaringan jalan agar konektivitas antara jalan nasional, jalan provinsi, hingga jalan kabupaten dan kota dapat terintegrasi.

"Yang sedang kami perjuangkan sekarang adalah bagaimana konektivitas antara jalan nasional dengan jalan provinsi maupun kabupaten dan kota benar-benar terbangun. Kami akan berkoordinasi dengan Dinas PU Provinsi untuk menata sistem jaringan jalan di Maluku," jelasnya.

Menurut Wawan, ketika jaringan utama atau backbone jalan sudah terbentuk dan saling terkoneksi, maka simpul-simpul logistik akan tumbuh secara alami dan memperkuat sistem distribusi barang di daerah kepulauan.

Ia meyakini konektivitas yang baik akan mempercepat arus barang dan jasa, memangkas biaya distribusi, serta membuka akses ekonomi baru bagi masyarakat di berbagai wilayah Maluku.

"Kalau backbone jalan sudah terhubung dari kabupaten, kota, provinsi hingga jalan nasional, maka simpul-simpul logistik akan terbentuk dengan sendirinya. Ketika itu terjadi, pelabuhan, bandara, maupun sistem distribusi port to port akan semakin strategis dalam mendukung pengiriman logistik di Maluku. Pada akhirnya, infrastruktur yang terintegrasi akan menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Maluku," pungkasnya. (ji1)