Ambon, JejakInfo.id — Pemerintah Provinsi Maluku mulai menata ulang arah belanja daerah. Kamis (6/2), Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie memimpin langsung rapat koordinasi efisiensi anggaran di lantai enam Kantor Gubernur Maluku. 

Suasananya tegas, namun penuh kehati-hatian: setiap rupiah APBD 2025 diminta bekerja lebih keras untuk kepentingan publik.

Rapat ini menjadi langkah awal Pemprov Maluku menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Di hadapan jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), Sadali Ie menekankan pentingnya keselarasan anggaran dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi. Tidak ada lagi ruang bagi pemborosan, apalagi kegiatan yang minim dampak bagi masyarakat.

“Anggaran harus tepat sasaran. Kita ingin belanja pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” ujar Sadali Ie usai rapat.

Instruksi Presiden tersebut berlaku luas, menyasar seluruh elemen pemerintahan dari pusat hingga daerah. Bagi kepala daerah, pesan yang disampaikan jelas: fokus pada kebutuhan nyata, kurangi pengeluaran yang tidak mendesak, dan perkuat disiplin fiskal.

Di Maluku, arah kebijakan itu diterjemahkan secara konkret. Kegiatan-kegiatan yang selama ini identik dengan seremoni, kajian berulang, studi banding, hingga seminar dan diskusi kelompok diminta untuk dibatasi. Perjalanan dinas yang kerap menyedot anggaran besar juga dipangkas signifikan. Bahkan, belanja honorarium pun akan ditertibkan dengan pembatasan jumlah tim serta penyesuaian besaran honor sesuai standar yang ditetapkan pemerintah pusat.

Langkah ini bukan sekadar pengetatan, melainkan perubahan cara pandang. Pemprov Maluku ingin memastikan bahwa APBD 2025 tidak habis di ruang-ruang rapat atau acara formal, tetapi mengalir ke program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Dengan rapat koordinasi ini, Pemprov Maluku menegaskan komitmennya: efisiensi bukan berarti mengurangi kinerja, melainkan memastikan setiap program berjalan efektif, bertanggung jawab, dan berorientasi pada hasil. (ji2)