Tiakur, JejakInfo.id — Di sejumlah desa terpencil yang tersebar di gugusan pulau Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), sekolah-sekolah Kristen telah berdiri jauh sebelum republik ini lahir. Ketika negara belum hadir, ketika jalan belum terbuka, ketika pendidikan masih menjadi barang mewah bagi masyarakat kepulauan, sekolah-sekolah itu telah menjadi tempat anak-anak belajar membaca, menulis, dan mengenal dunia.

Kini, lembaga pendidikan yang telah mengabdi selama ratusan tahun itu menghadapi kegelisahan baru. Wacana penarikan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) dari sekolah-sekolah swasta memunculkan kekhawatiran di kalangan gereja, pengelola sekolah, guru, hingga masyarakat. Bukan semata soal perpindahan tenaga pendidik, tetapi tentang masa depan sekolah-sekolah yang selama ini menjadi penopang pendidikan di wilayah terluar Indonesia.

Polemik mengenai kemungkinan penarikan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) dari sekolah-sekolah swasta kembali menghangat di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD). Di tengah berbagai isu yang beredar di masyarakat, gereja dan pengelola sekolah Kristen menyuarakan kekhawatiran sekaligus harapan agar kebijakan pendidikan tetap berpihak pada kepentingan anak-anak daerah terpencil.

Ketua Koordinator Klasis-Klasis GPM se-Maluku Barat Daya, Pdt. D.Z. Wutwensa, menegaskan bahwa persoalan ini tidak sekadar menyangkut penempatan guru, tetapi juga masa depan lembaga pendidikan yang telah menjadi bagian dari sejarah panjang masyarakat MBD.

Sekolah yang Hadir Sebelum Negara

Sejarah pendidikan di MBD tidak dapat dipisahkan dari peran gereja. Jauh sebelum Kabupaten Maluku Barat Daya terbentuk, bahkan sebelum Indonesia merdeka, sekolah-sekolah Kristen telah lebih dulu hadir di pulau-pulau kecil yang kini menjadi bagian dari wilayah yang berbatas langsung dengan Negara Australia dan Timor Leste.

Di beberapa desa, sekolah Kristen menjadi pintu pertama masyarakat mengenal pendidikan formal. Jejak sejarah itu masih dapat ditemukan hingga kini. 

Bangunan tua SD Kristen Wonreli masih menyimpan jejak sejarah itu. Pada salah satu dindingnya terdapat lambang VOC yang menjadi penanda bahwa pendidikan telah berakar di wilayah tersebut sejak ratusan tahun silam.

Sejumlah sekolah Kristen lainnya bahkan tercatat berdiri sejak abad ke-19 dan awal abad ke-20. Dari ruang-ruang kelas sederhana itulah lahir banyak tokoh masyarakat, guru, aparat pemerintah, tenaga kesehatan, hingga pemimpin gereja yang kemudian mengabdi kembali kepada daerahnya.

Keberadaan sekolah-sekolah ini bukan sekadar catatan masa lalu. Mereka telah ikut membangun fondasi pendidikan masyarakat MBD.

“Sekolah-sekolah ini bukan sekadar bangunan. Mereka adalah bagian dari sejarah dan identitas masyarakat MBD,” kata Wutwensa.

Di Tengah Keterbatasan, Tetap Mendidik

Di balik jasa besarnya, kondisi sekolah-sekolah Kristen di MBD memang tidak mudah. Banyak sekolah masih menghadapi keterbatasan fasilitas, kekurangan tenaga pendidik, serta tantangan pembiayaan. 

Sarana dan prasarana belum sepenuhnya memadai. Beberapa bangunan sekolah bahkan membutuhkan perhatian serius agar tetap layak digunakan. Namun keterbatasan itu tidak membuat sekolah-sekolah tersebut berhenti melayani.

Di wilayah yang masuk kategori tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sekolah Kristen masih menjadi harapan banyak keluarga untuk memperoleh akses pendidikan.

Meski jauh dari kesan modern, sekolah-sekolah ini tetap melahirkan generasi yang mampu berkontribusi bagi masyarakat dan bangsa.

Menurut Wutwensa, keberhasilan sebuah sekolah tidak hanya diukur dari gedung yang megah atau fasilitas yang lengkap, tetapi juga dari karakter dan nilai-nilai kehidupan yang ditanamkan kepada peserta didik.

Karakter, kedisiplinan, dan nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan selama ini menjadi kekuatan yang tidak bisa diukur hanya dari kondisi fisik sekolah.

"Alumni sekolah Kristen telah berkontribusi bagi masyarakat, daerah, bahkan bangsa. Itu fakta yang tidak bisa diabaikan," ujarnya.

Isu Penarikan Guru ASN Memicu Kekhawatiran

Dalam beberapa bulan terakhir, berbagai isu beredar di tengah masyarakat. Mulai dari kabar bahwa sekolah Kristen akan ditutup, dana bantuan pemerintah akan dihentikan, guru honorer tidak lagi bisa dibayar, hingga isu bahwa seluruh siswa akan dipindahkan ke sekolah negeri, termasuk mengenai kemungkinan penarikan guru ASN dari sekolah swasta.

Informasi-informasi tersebut menimbulkan keresahan di banyak desa. Orang tua mulai bertanya-tanya tentang masa depan pendidikan anak mereka. Guru merasa khawatir terhadap keberlanjutan pekerjaan mereka. Pengelola sekolah pun menghadapi tekanan yang semakin besar.

Menurut Wutwensa, sebagian besar informasi yang beredar tidak memiliki dasar yang jelas dan justru memperkeruh suasana.

“Kami melihat banyak informasi yang membuat masyarakat bingung dan cemas. Padahal sampai saat ini sekolah-sekolah Kristen masih beroperasi dan tetap melaksanakan proses belajar mengajar,” katanya.

Situasi ini memunculkan kecemasan di kalangan masyarakat, khususnya orang tua siswa dan pengelola sekolah.

Di sejumlah daerah di Indonesia, kebijakan serupa memang telah diterapkan secara bertahap. Namun hingga kini, Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya belum mengeluarkan keputusan resmi terkait penarikan guru ASN dari sekolah-sekolah swasta.

Hoaks dan Kekhawatiran yang Menyebar

Menurut pihak gereja, sejumlah isu yang beredar tidak memiliki dasar yang jelas.
Sekolah-sekolah Kristen yang masih memiliki izin operasional dan tetap menjalankan kegiatan belajar mengajar tetap dapat beroperasi sebagaimana mestinya.

Demikian pula dengan bantuan operasional sekolah yang selama ini diterima. Selama sekolah memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan pemerintah, hak-hak tersebut tetap dapat diperoleh.

Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi.

Ancaman Polarisasi Sosial

Yang lebih mengkhawatirkan, polemik pendidikan ini mulai merembet ke ranah sosial.

Di sejumlah desa muncul perbedaan pandangan antara kelompok yang mendukung penguatan sekolah negeri dan kelompok yang mempertahankan keberadaan sekolah Kristen.

Perbedaan itu dinilai berpotensi memunculkan polarisasi di tengah masyarakat apabila tidak dikelola dengan baik.

"Persoalan pendidikan jangan sampai berubah menjadi konflik sosial. Semua pihak harus menahan diri dan mengedepankan dialog," ujar Wutwensa.

Ia menilai berbagai narasi yang mendiskreditkan sekolah Kristen justru dapat memperlebar jurang perpecahan di masyarakat.

Meminta Pemerintah Bertindak Bijak

Dalam situasi yang dinilai semakin sensitif tersebut, gereja berharap Pemerintah Daerah MBD dapat mengambil langkah yang bijaksana dan berpihak pada kepentingan pendidikan.

Jika pada akhirnya dilakukan penataan atau redistribusi guru ASN, maka proses itu harus menjamin tidak ada sekolah yang kehilangan akses terhadap tenaga pendidik.

Selain itu, pemerintah juga diharapkan memperkuat komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan pendidikan, termasuk gereja, yayasan sekolah, DPRD, serta masyarakat.

Menurut Wutwensa, pendidikan adalah tanggung jawab bersama yang tidak boleh dikorbankan oleh kepentingan kelompok maupun tarik-menarik kebijakan.

Menyelamatkan Warisan Pendidikan

Bagi Gereja Protestan Maluku, perjuangan mempertahankan sekolah-sekolah Kristen bukan semata-mata soal mempertahankan aset lembaga. Lebih dari itu, ini adalah upaya menjaga warisan pendidikan yang telah membentuk kehidupan masyarakat Maluku Barat Daya selama berabad-abad.

"Bagi kami, mempertahankan sekolah Kristen bukan semata mempertahankan sebuah institusi, melainkan menjaga warisan sejarah yang telah berperan mencerdaskan masyarakat selama berabad-abad," tegasnya.

Di wilayah yang masuk kategori terdepan, terluar, dan tertinggal, sekolah-sekolah tersebut masih menjadi tumpuan harapan banyak keluarga. Sekolah-sekolah itu telah hadir ketika daerah ini masih terisolasi. Mereka mengajar ketika fasilitas sangat terbatas. Mereka bertahan ketika banyak tantangan datang silih berganti.

Menurut Wutwensa, keberadaan sekolah Kristen seharusnya dipandang sebagai mitra strategis pembangunan daerah, bukan sebagai beban yang harus disingkirkan.

“Kalau hari ini sekolah Kristen memiliki banyak kekurangan, maka yang dibutuhkan adalah pembenahan dan dukungan, bukan penghakiman,” ujarnya.

Karena itu, seruan "Save Sekolah Kristen di MBD" yang kini mengemuka bukan hanya tentang mempertahankan gedung sekolah, tetapi juga menjaga keberlanjutan pelayanan pendidikan bagi generasi mendatang.

"Kalau selama ini sekolah Kristen ikut membangun MBD, maka sudah sewajarnya keberadaannya dihargai dan diperkuat, bukan dipertentangkan," tutup Wutwensa.

Di tengah berbagai polemik yang berkembang, satu pertanyaan besar kini menggema dari pulau-pulau kecil di Maluku Barat Daya: apakah lembaga pendidikan yang telah mengabdi selama ratusan tahun itu akan terus diberi ruang untuk hidup dan berkembang, atau justru perlahan ditinggalkan oleh zaman dan kebijakan?

Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan wajah pendidikan Maluku Barat Daya pada masa depan. (ji1)