-
Discover
-
Spotlight
- Jelajahi Orang
JejakInfo.id 2026


Ambon, JejakInfo.id – Sembilan kabupaten di Provinsi Maluku dan tiga kabupaten di Maluku Utara masuk kategori zona merah dalam penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Temuan tersebut menjadi peringatan serius bagi pemerintah daerah terkait tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah yang dinilai masih memiliki sejumlah titik rawan korupsi.
Hasil evaluasi, survei, dan monitoring KPK melalui Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) serta Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025 mengungkapkan masih terdapat persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan di sejumlah daerah.
Temuan itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berlangsung di Gedung Islamic Centre, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Kamis (19/11/2026).
Sembilan kabupaten yang masuk zona merah tersebut masing-masing Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, Buru, Buru Selatan, Maluku Tenggara, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, dan Maluku Barat Daya.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, para bupati dan wali kota, serta pimpinan DPRD se-Provinsi Maluku.
Turut hadir Koordinator dan Supervisi Wilayah V KPK, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Persoalan yang menjadi perhatian KPK antara lain pengelolaan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, belanja hibah, serta pengadaan barang dan jasa pemerintah. Area-area tersebut dinilai membutuhkan pengawasan lebih ketat untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam penggunaan anggaran daerah.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, seusai kegiatan, menegaskan bahwa rapat koordinasi tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah bersama KPK dan Kemendagri untuk membenahi tata kelola pemerintahan sekaligus memperkuat pencegahan tindak pidana korupsi.
Menurutnya, evaluasi yang disampaikan KPK harus menjadi perhatian serius seluruh jajaran pemerintah daerah, terutama dalam mengelola anggaran yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik.
"Ini menjadi evaluasi sekaligus membuka kesadaran kita bahwa prinsip pengelolaan keuangan daerah harus transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan," tegas Lewerissa.
Ia secara khusus menyoroti pengelolaan pokir DPRD, hibah, serta pengadaan barang dan jasa yang harus dilaksanakan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Gubernur menyebutkan, peringatan dan evaluasi KPK harus dipandang sebagai early warning system atau sistem peringatan dini agar pemerintah daerah tidak terjerumus dalam praktik yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum.
Karena itu, Lewerissa memastikan Pemerintah Provinsi Maluku tidak akan memberikan toleransi terhadap pelanggaran aturan dalam pengelolaan keuangan daerah.
"Kalau anggaran itu mau diberikan, harus sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. Tidak ada toleransi bagi siapa pun yang melakukan pelanggaran," tandasnya.
Lewerissa bahkan meminta KPK kembali melakukan evaluasi pada tahun mendatang untuk melihat sejauh mana komitmen dan perbaikan tata kelola pemerintahan di Maluku telah dilaksanakan.
"Saya sudah sampaikan kepada KPK, tahun depan datang lagi untuk melakukan review. Kita ingin memastikan ada peningkatan. Kalau setelah diberikan peringatan masih terjadi kesalahan yang sama, silakan dilakukan penindakan. Kita tidak akan melindungi siapa pun," ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pembenahan pemerintahan tidak bisa hanya dibebankan kepada gubernur. Diperlukan kesamaan komitmen seluruh aparatur pemerintahan agar kebijakan dan visi pembangunan daerah berjalan searah.
"Kami sungguh-sungguh ingin bekerja untuk Maluku yang lebih baik. Tetapi gubernur tidak bisa bekerja sendiri. Harus didukung aparatur yang benar-benar sejalan dengan visi dan misi pemerintah," katanya.
Sherly Tjoanda: Mitigasi dan Perbaikan Sistem
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, seusai kegiatan menjelaskan, rapat koordinasi tersebut merupakan bentuk kerja sama KPK dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Menurut Sherly, para kepala daerah mendapatkan pemaparan dan kesempatan berdiskusi mengenai langkah mitigasi, deteksi dini, serta upaya mengidentifikasi berbagai anomali dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan masing-masing.
Ia menegaskan, tujuan utama dari penguatan tata kelola tersebut adalah memastikan setiap rupiah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Tujuannya satu, yaitu sesuai dengan perintah Bapak Presiden Prabowo, bagaimana APBD di daerah ini setiap rupiahnya dimanfaatkan dengan baik, bukan hanya menghabiskan anggaran, tetapi memastikan masalah di daerah itu selesai dan bermanfaat," ungkap Sherly.
Ia menilai, berbagai materi teknis dan pertukaran informasi dalam pertemuan tersebut memberikan pengetahuan penting bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pengawasan dan mencegah potensi penyimpangan sejak dini.
Terkait tindak lanjut di Maluku Utara, Sherly mengungkapkan bahwa KPK akan kembali melakukan pendampingan pada 6 hingga 9 Desember 2026.
Dalam agenda lanjutan tersebut, KPK dijadwalkan melakukan kegiatan di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), DPRD, serta 10 kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Menanggapi pertanyaan wartawan mengenai kabar lima daerah di Maluku Utara masuk zona merah, Sherly meluruskan bahwa berdasarkan pemaparan dalam rapat tersebut, jumlahnya tiga kabupaten.
"Tadi cuma tiga," tegasnya.
Ia mengatakan, tindak lanjut atas hasil penilaian tersebut telah disampaikan kepada masing-masing kepala daerah. Selanjutnya, inspektorat di setiap kabupaten yang menjadi perhatian akan berkoordinasi langsung dengan KPK, khususnya bagian deteksi dini.
Namun, ketika diminta menyebutkan nama tiga kabupaten yang masuk zona merah, Sherly memilih tidak mengungkapkannya.
"Saya enggak tahu ya, nanyanya ke KPK. Saya tidak punya wewenang untuk menyampaikan hal itu," ujarnya.
Mengenai kemungkinan pembentukan satuan tugas khusus untuk menangani persoalan tersebut, Sherly menjelaskan bahwa mekanisme penanganannya menjadi kewenangan internal masing-masing pemerintah kabupaten.
Meski demikian, ia menegaskan seluruh catatan hasil evaluasi harus ditindaklanjuti secara serius melalui langkah mitigasi dan perbaikan sistem agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
"Intinya, semua catatan itu diharapkan untuk di-follow up, dimitigasi, dan tidak terjadi lagi," tandasnya.
Sementara itu, suasana berbeda terlihat setelah kegiatan berlangsung. Pantauan JejakInfo.id, sejumlah kepala daerah dan pimpinan DPRD yang hadir memilih menghindari awak media ketika hendak dimintai keterangan terkait hasil evaluasi KPK tersebut.
Padahal, catatan yang disampaikan KPK dan Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri menyangkut persoalan mendasar dalam tata kelola pemerintahan, terutama potensi kerawanan korupsi pada pokok-pokok pikiran DPRD, pengelolaan belanja hibah, serta pengadaan barang dan jasa.
Masuknya sembilan kabupaten di Maluku dan tiga kabupaten di Maluku Utara dalam zona merah penilaian KPK menjadi peringatan bagi pemerintah daerah agar tidak menganggap remeh persoalan integritas, pengawasan anggaran, dan transparansi pengadaan barang dan jasa. Komitmen perbaikan harus dibuktikan melalui langkah nyata, bukan sekadar pernyataan dalam forum koordinasi. (ji1/ji3)

