Dobo, JejakInfo.id — Upaya mempercepat penurunan stunting di Kabupaten Kepulauan Aru kembali diperkuat. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Maluku, Maya Beby Lewerissa, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting bersama TP PKK Kabupaten Kepulauan Aru, Senin (5/10/2026).

Rakor yang berlangsung di Aula Lantai 2 BPKAD Kabupaten Kepulauan Aru itu sekaligus dirangkai dengan peluncuran Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana (GKS-TTB).

Sejumlah unsur pemerintah daerah hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, pimpinan perangkat daerah terkait, serta jajaran TP PKK Provinsi Maluku dan TP PKK Kabupaten Kepulauan Aru.

Persoalan stunting menjadi perhatian utama karena angka kasus di Kepulauan Aru masih tergolong tinggi.

Ketua TP PKK Kabupaten Kepulauan Aru, Claudia Ika Mariaisal Kaidel, menyebut berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di daerah itu mencapai 37,6 persen.

Sementara berdasarkan data aplikasi pencatatan gizi, angka tersebut tercatat 26,73 persen pada 2025 dan hingga 2026 berada di angka 30,49 persen.

“Ini menunjukkan bahwa stunting bukan hanya urusan Dinas Kesehatan, tetapi urusan kita bersama seluruh lintas sektor,” tegas Claudia.

Menurutnya, pemerintah menargetkan prevalensi stunting nasional pada 2029 dapat ditekan hingga 14,2 persen. Namun, masyarakat Kepulauan Aru menginginkan capaian yang lebih rendah, yakni 5 persen.

Target tersebut, kata Claudia, tidak mungkin dicapai jika penanganan stunting hanya dibebankan kepada satu instansi. Diperlukan kerja bersama yang dimulai dari keluarga, masyarakat hingga pemerintah daerah.

12 Instansi Diminta Bergerak

Melalui GKS-TTB, TP PKK mendorong keluarga menjadi garda terdepan dalam menjaga kesehatan sekaligus membangun ketangguhan menghadapi bencana.

Konsep tersebut dinilai relevan bagi Kepulauan Aru yang memiliki karakter wilayah kepulauan dan menghadapi berbagai potensi kerentanan bencana.

Karena itu, 12 instansi terkait didorong menjalankan peran masing-masing secara terintegrasi.

Dinas Kesehatan diarahkan memperkuat pelayanan Posyandu dan pemeriksaan kehamilan (ANC), pemberian pangan tambahan bagi ibu hamil dan balita dengan masalah gizi, serta penanganan kasus gizi buruk.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan didorong memastikan remaja putri rutin mengonsumsi tablet tambah darah, memperkuat edukasi gizi di sekolah, serta menjadikan PAUD sebagai pintu masuk deteksi dini stunting.

Sementara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) diminta memastikan pemanfaatan dana desa dapat mendukung operasional Posyandu dan Dasawisma.

Bapelitbang berperan memastikan program penurunan stunting menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran daerah.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memperkuat edukasi 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan pendewasaan usia perkawinan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memastikan balita sasaran memiliki data kependudukan yang lengkap, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK), sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat sasaran.

Sementara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Agama, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas PUPR, Dinas Sosial hingga Satpol PP juga memiliki peran masing-masing, mulai dari perlindungan anak, pembinaan calon pengantin, penyediaan air bersih dan sanitasi, bantuan sosial hingga penegakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

“Jika 12 instansi terkait ini kokoh, maka GKS-TTB akan berhasil. PKK siap berada di tengah bersama penggerak keluarga di lapangan, mulai dari Dasawisma hingga kabupaten,” tegas Claudia.

Kolaborasi Jadi Kunci

Rakor tersebut menjadi momentum memperkuat koordinasi lintas sektor agar berbagai intervensi penanganan stunting tidak berjalan sendiri-sendiri.

Sebelum mengikuti Rakor, Maya Beby Lewerissa bersama rombongan tiba di Bandara Rar Gwamar Dobo dan disambut melalui prosesi adat berupa penyambungan kain atau saling ucapkan, pemberian tanda adat serta tarian penyambutan.

Kunjungan Ketua TP PKK Provinsi Maluku itu juga diisi sejumlah agenda lainnya. Pada hari yang sama, digelar peluncuran Sekolah Lansia Angkatan 6 di Kelurahan Siwalima dan pelantikan pengurus KORMI Kabupaten Kepulauan Aru.

Selanjutnya, Selasa (6/10/2026), rombongan dijadwalkan mengunjungi Posyandu dengan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Desa Wokam dan Posyandu Bina Mitra. Agenda dilanjutkan dengan pelantikan pengurus Dekranasda dan Wanita Islam Kabupaten Kepulauan Aru.

Usai Rakor, Maya Beby Lewerissa juga melanjutkan agenda pembinaan kelembagaan PKK bersama TP PKK Kabupaten Kepulauan Aru.

Menutup sambutannya, Claudia menyampaikan pantun yang sekaligus menjadi pesan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan stunting di Kepulauan Aru:

“Dari Dobo berlayar ke Ketapang,
 singgah sebentar di Pulau Maekor,
 dinas terkait duduk bersama,
 agar Aru bebas stunting.” (ji5)