Langgur, JejakInfo.id – Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, mengingatkan agar penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perbatasan Negara (KPN) Langgur tidak sekadar berorientasi pada pembangunan fisik. Lebih dari itu, dokumen tata ruang tersebut harus menjamin perlindungan hak masyarakat adat, kelestarian situs bersejarah, serta kepastian pemanfaatan ruang bagi masa depan daerah.

Penegasan itu disampaikan Thaher saat membuka Konsultasi Publik I Penyusunan Materi Teknis RDTR dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR KPN Langgur di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara, Selasa (10/11/2026).

Menurut Thaher, RDTR merupakan instrumen penting yang akan menentukan arah perkembangan suatu kawasan. Dokumen tersebut menjadi landasan pemerintah dalam menetapkan lokasi pembangunan fasilitas publik, kawasan ekonomi, infrastruktur, hingga wilayah yang harus dilindungi.

"Saya ingin menegaskan, RDTR bukan sekadar dokumen tata ruang, tetapi instrumen untuk menentukan ke mana kawasan ini akan berkembang ke depan," tegasnya.

Namun, Bupati mengingatkan, perencanaan pembangunan tidak boleh mengabaikan sejarah kepemilikan tanah dan tatanan adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Apalagi, sebagian besar wilayah Maluku Tenggara memiliki keterikatan kuat dengan hak ulayat dan kehidupan masyarakat adat.

Karena itu, setiap kebijakan pemanfaatan ruang harus dibangun di atas komunikasi, musyawarah, dan kesepakatan bersama para pemangku kepentingan adat. Jangan sampai kepentingan pembangunan justru mengabaikan hak-hak masyarakat yang telah hidup dan menjaga wilayah tersebut selama bergenerasi.

"Jangan hanya melihat dari sisi peta dan dokumen teknis. Kita harus melihat kondisi nyata di lapangan, termasuk sejarah, adat istiadat, dan kehidupan masyarakat," pesannya.

Selain tanah adat, Thaher juga meminta agar situs bersejarah, kawasan bernilai budaya, serta berbagai peninggalan sejarah di Maluku Tenggara diinventarisasi dan dimasukkan dalam pertimbangan penyusunan dokumen tata ruang.

Ia menginstruksikan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), para raja, tokoh adat, instansi vertikal, TNI, sejarawan, dan unsur masyarakat untuk terlibat aktif dengan menyampaikan data serta masukan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan wilayah.

Bagi Thaher, penyusunan RDTR merupakan kesempatan penting yang tidak boleh disia-siakan. Terlebih, proses tersebut mendapat dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat.

"Jangan sampai kesempatan ini kita lewatkan. Tidak semua kabupaten mendapat kesempatan ini. Jadi, tolong dimanfaatkan, jangan sampai dilewatkan begitu saja," ujarnya.

Ia menjelaskan, kepastian tata ruang menjadi kebutuhan mendasar sebelum pemerintah membangun berbagai fasilitas pelayanan publik, seperti pasar, pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), gedung pemerintahan, maupun infrastruktur lainnya.

Dengan adanya RDTR, pemerintah memiliki kejelasan mengenai peruntukan lahan. Hal ini akan memudahkan proses perencanaan, penyusunan desain, pengadaan tanah, hingga pengalokasian anggaran agar pembangunan berjalan lebih terarah dan terukur.

Thaher juga meminta agar penyusunan RDTR mempertimbangkan karakteristik geografis Maluku Tenggara sebagai daerah kepulauan sekaligus kawasan perbatasan negara yang memiliki potensi besar di sektor kelautan dan perikanan.

Ia menyebutkan, Maluku Tenggara terdiri atas 11 kecamatan, 192 ohoi atau desa, dan 68 pulau. Dari jumlah tersebut, delapan pulau di antaranya berpenghuni. Selain itu, terdapat empat kecamatan yang masuk dalam Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) berkaitan dengan pulau-pulau terluar.

Kondisi geografis tersebut, menurutnya, menuntut perencanaan pembangunan yang tidak hanya berpusat pada wilayah daratan. Kebutuhan masyarakat pesisir, konektivitas antarpulau, serta pengembangan potensi perikanan dan kelautan harus menjadi bagian penting dari arah kebijakan tata ruang.

Bupati pun mengingatkan agar konsultasi publik tidak berubah menjadi ajang memperjuangkan kepentingan wilayah masing-masing. Seluruh peserta diminta mengedepankan cara berpikir yang luas dan menempatkan kepentingan Kabupaten Maluku Tenggara di atas kepentingan kelompok maupun wilayah tertentu.

"Jangan dengan rasa, tetapi dengan cara berpikir sehat. Jangan hanya sampaikan kampung saya atau kecamatan saya. Kita harus berpikir secara global, secara keseluruhan, untuk 11 kecamatan dan 192 kampung," tegasnya.

Lebih jauh, Thaher menilai RDTR yang disusun berdasarkan data teknis, potensi wilayah, dan kebutuhan pembangunan akan menjadi modal penting bagi pemerintah daerah dalam memperjuangkan dukungan program dan anggaran dari pemerintah pusat.

Menurutnya, pemerintah daerah akan memiliki argumentasi yang lebih kuat ketika mengajukan proposal pembangunan ke Jakarta jika didukung dokumen perencanaan yang jelas dan terukur.

"Kalau kita ajukan proposal program pembangunan ke Jakarta dan saya presentasikan bahwa RDTR ini ada, maka pasti dilirik. Tetapi kalau kita tidak punya data apa-apa, kita akan sulit memperjuangkan kebutuhan daerah," ungkapnya.

Mengaitkan momentum penyusunan RDTR dengan peringatan Hari Pahlawan, Thaher mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meneruskan semangat perjuangan melalui kontribusi pemikiran, gagasan konstruktif, dan keterlibatan nyata dalam pembangunan daerah.

Ia secara khusus meminta para raja, tokoh adat, dan seluruh peserta konsultasi publik agar tidak ragu menyampaikan pandangan, kritik, maupun usulan demi menghasilkan dokumen tata ruang yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Bagi Thaher, masa depan Maluku Tenggara tidak cukup dibangun hanya dengan menghadirkan infrastruktur. Pembangunan juga harus berpijak pada sejarah, menghormati adat, menjaga warisan budaya, serta menjamin kepentingan generasi mendatang.

"Saya minta Bapak Raja dan semua peserta menyampaikan pendapat dan pemikiran tentang RDTR ini. Maluku Tenggara dan Maluku, insyaallah, akan lebih baik lagi pada waktu-waktu yang akan datang," tutupnya. (ji4)