Langgur, JejakInfo.id — Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, memberikan pesan tegas kepada 11 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPTP) yang baru dilantik. Mereka dituntut tidak sekadar menjadi pelaksana rutinitas birokrasi, tetapi harus mampu menjadi pemecah masalah dan memastikan setiap program pemerintah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.

Thaher bahkan meminta para kepala perangkat daerah tidak menjadikan dirinya sebagai tempat untuk sekadar melaporkan persoalan tanpa menawarkan jalan keluar.

“Jangan menunggu perintah Bupati untuk setiap persoalan. Jadilah problem solver. Jangan datang kepada saya dengan masalah tanpa membawa solusi,” tegas Thaher saat melantik 11 PPTP di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara, Kamis (8/10/2026).

Menurut Thaher, pelantikan bukan sekadar seremoni pergantian pejabat. Jabatan yang diberikan merupakan amanah sekaligus tanggung jawab untuk memastikan roda pemerintahan dan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Apapun jabatannya, terimalah dengan senang hati dan bersyukur. Jabatan itu bukan penghargaan, tetapi alat untuk mencapai tujuan pembangunan daerah,” katanya.

Karena itu, setiap kepala perangkat daerah diminta mampu memimpin organisasi, mengelola anggaran, mengoptimalkan sumber daya manusia, mengambil keputusan, sekaligus menyelesaikan persoalan yang muncul di lapangan.

“Jangan hanya menjalankan rutinitas. Kepala perangkat daerah harus mampu memimpin organisasi, mengelola anggaran, mengatur sumber daya manusia, mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah,” ujarnya.

Thaher kemudian memberikan penekanan khusus kepada masing-masing perangkat daerah agar tidak bekerja berdasarkan pola lama.

Dinas Perikanan, misalnya, diminta memahami persoalan nelayan secara utuh, mulai dari produksi, rantai pasok hingga pengembangan ekonomi kelautan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga diminta menguasai persoalan industri, tenaga kerja, distribusi barang, harga hingga perlindungan tenaga kerja.

Sementara Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mendapat perhatian khusus karena kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Maluku Tenggara yang dinilai masih lemah.

“PAD kita masih terlalu lemah. Kepala Bapenda harus memahami secara mendalam peningkatan pendapatan daerah serta pengelolaan pajak dan retribusi,” tegasnya.

Di sektor pariwisata, Thaher meminta pengembangan potensi daerah tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Pariwisata harus mampu menjadi kekuatan ekonomi yang membuka lapangan usaha dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Hal serupa berlaku di sektor pertanian. Setiap bantuan yang disalurkan harus dipastikan produktif dan benar-benar dimanfaatkan masyarakat.

“Jangan sampai bantuan yang diberikan hanya menjadi aset yang tidak produktif. Pastikan program memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Di bidang pendidikan, Thaher meminta keberhasilan tidak hanya diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi terutama dari peningkatan mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga diminta memperkuat tata kelola pemerintahan ohoi, termasuk menyelesaikan persoalan 19 ohoi yang hingga kini belum memiliki registrasi.

Sementara sektor kepemudaan dan olahraga diarahkan tidak hanya mengejar prestasi olahraga, tetapi juga membangun generasi muda yang produktif.

Untuk BKPSDM, Thaher menekankan pentingnya membangun birokrasi berbasis kompetensi, kinerja, disiplin, integritas dan sistem merit.

Sekretariat DPRD diminta menjaga tata kelola profesional serta hubungan kelembagaan yang sehat antara legislatif dan eksekutif.

Sedangkan Inspektorat diminta tidak hanya bertindak sebagai pemeriksa setelah masalah terjadi. Pengawasan harus diperkuat sejak awal melalui pencegahan dan pengendalian internal.

“Harus bersinergi dengan Kejaksaan dan Kepolisian untuk mencegah kesalahan sebelum menjadi persoalan hukum,” katanya.

Tinggalkan Ego Sektoral

Thaher juga mengingatkan para kepala perangkat daerah agar meninggalkan ego sektoral. Menurutnya, persoalan pembangunan tidak berdiri sendiri sehingga membutuhkan kerja lintas sektor.

“Perikanan berhubungan dengan Bappeda, PMD berhubungan dengan pariwisata, pendidikan dan pariwisata tidak bisa berdiri sendiri tanpa infrastruktur. Karena itu tidak boleh dibatasi oleh ego dinas masing-masing,” jelasnya.

Ia menegaskan seluruh program pemerintah daerah harus mengacu pada RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara 2025–2029. Program tidak boleh dibuat hanya karena kegiatan tersebut pernah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.

“Jangan membuat program hanya karena rutin tahun lalu tanpa menyentuh kebutuhan masyarakat. Jangan menghabiskan anggaran hanya supaya serapan tinggi. Anggaran bukan tujuan, anggaran adalah instrumen untuk mencapai hasil pembangunan,” tegasnya.

Karena itu, evaluasi terhadap kepala perangkat daerah tidak cukup hanya melihat besarnya serapan anggaran. Ukuran yang lebih penting adalah hasil dan manfaat program yang dirasakan masyarakat.

“Saya lebih menghargai pejabat yang menyampaikan masalah secara jujur sekaligus menawarkan solusi, daripada pejabat yang selalu mengatakan semuanya baik-baik saja,” ujarnya.

Thaher juga melarang munculnya kelompok-kelompok berdasarkan kedekatan pribadi maupun hubungan keluarga di lingkungan perangkat daerah.

“Jangan membuat kubu-kubu dalam satu dinas. Kita semua abdi negara. Jangan membedakan ini yang lebih dekat, ini keluarga. Stop pola-pola itu,” tegasnya.

Menurut Thaher, ukuran keberhasilan seorang pejabat pada akhirnya sederhana: seberapa besar perubahan yang dirasakan masyarakat.

“Di akhir tahun, tanyakan pada diri sendiri, apa yang masyarakat rasakan dari kepemimpinan saudara. Jika tidak ada, maka jabatan itu tidak mempunyai arti apa-apa,” katanya.

Ia kembali mengingatkan para pejabat bahwa pelantikan bukanlah akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari pembuktian.

“Jangan berpikir setelah dilantik posisi aman. Jabatan adalah kepercayaan yang setiap saat harus dibuktikan dengan kerja,” tandasnya.

11 Pejabat yang Dilantik

Sebanyak 11 pejabat yang dilantik yakni Ruslan Abdul Gani Ingratubun sebagai Kepala Dinas Perikanan; Netty Dahlan Uar sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Bin Raudha Arif Hanoeboen sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; serta Viktor Emanuel Budi Toffy sebagai Kepala Dinas Pariwisata.

Selanjutnya Andreas Charles Tetanel sebagai Kepala Bapenda; Nurhayati Rahawarin sebagai Inspektur Daerah; Antonius Raharusun sebagai Sekretaris DPRD; Aisyah Fatimah Borut sebagai Kepala BKPSDM; Yosep Dumatubun sebagai Kepala Dinas Pertanian; Debby Bunga sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; serta Hasan Amin Difinubun sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

Thaher mengatakan pelantikan pejabat akan dilanjutkan pada sesi kedua sekitar empat hari hingga satu minggu mendatang untuk sejumlah jabatan yang masih menunggu rekomendasi menteri. (ji4)