Liang, JejakInfo.id — Hamparan kebun kelapa dan pala yang selama ini menjadi kebanggaan Maluku kini bersiap naik kelas. Di Desa Liang Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah, langkah besar itu dimulai lewat peletakan batu pertama (groundbreaking).

Momentum groundbreaking 13 proyek hilirisasi tahap kedua ini dilakukan secara serempak pada delapan wilayah di Tanah Air, serta diikuti langsung Presiden Prabowo Subianto, Kapolri, Panglima TNI, jajaran kementerian dari Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4).

Untuk wilayah Maluku, groundbreaking berlangsung di Desa Liang dan dihadiri Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Kasdam XV/Pattimura Brigjen TNI Nefra Firdaus, Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir, Direktur Polairud Polda Maluku Kombes Pol Handoyo Santoso, Ketua DPRD Maluku Tengah Herry Man Carl Haurissa, para pimpinan OPD lingkup Pemprov Maluku dan Maluku Tengah, Komisaris Bank Maluku Malut Maichel Papilaya beserta jajaran PT Perkebunan Nusantara I (Persero) Regional VIII Awaiya turut menyaksikan momen bersejarah itu.

Kelapa dan pala merupakan dua komoditas yang telah lama menjadi denyut nadi Maluku tak lagi sekadar dipanen, tetapi akan diolah, diberi nilai tambah, dan didorong menjadi kekuatan ekonomi baru.

Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, hadir langsung dan menyampaikan nada optimisme yang kuat. Baginya, momen ini bukan sekadar seremoni pembangunan, melainkan tanda dimulainya transformasi besar sektor perkebunan di Maluku.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, kami menyambut baik dimulainya hilirisasi kelapa dan pala ini sebagai bagian dari dorongan program nasional,” ujarnya.

Ia mengingatkan, Maluku sejak lama dianugerahi kekayaan alam berupa kelapa, pala, dan cengkeh yang tersebar di hampir seluruh wilayah. Produksi kelapa yang telah melampaui 100 ribu ton dan pala yang mencapai ribuan ton setiap tahun menunjukkan besarnya potensi tersebut. Namun selama ini, sebagian besar hasil itu masih dijual dalam bentuk mentah.

Di sinilah hilirisasi mengambil peran. Bukan hanya meningkatkan nilai jual, tetapi juga membuka peluang baru dari industri pengolahan, kemitraan dengan petani, hingga penciptaan lapangan kerja.

Meski demikian, gubernur menegaskan bahwa investasi sebesar ini tidak bisa berdiri sendiri. Ia menaruh perhatian pada pentingnya stabilitas sosial dan keamanan sebagai fondasi utama.

“Iklim yang kondusif harus kita jaga bersama. Ini investasi untuk masa depan masyarakat Maluku,” tegasnya.

Apresiasi juga disampaikan kepada Kementerian Pertanian dan jajaran PTPN yang telah menjatuhkan pilihan pada Maluku Tengah sebagai lokasi pengembangan industri. Kepercayaan ini dinilai sebagai peluang emas untuk mengangkat ekonomi daerah ke tingkat yang lebih tinggi.

Tak hanya pemerintah provinsi, dukungan juga diharapkan datang dari pemerintah kabupaten, kecamatan, hingga desa di sekitar kawasan industri. Sinergi ini dianggap penting agar proyek tidak berhenti di tahap pembangunan, tetapi benar-benar berjalan dan memberi dampak nyata.

Lebih jauh, gubernur menitipkan harapan kepada pihak perusahaan agar masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton. Ia ingin warga sekitar menjadi bagian dari perubahan. Terlibat, bekerja, dan merasakan langsung manfaat ekonomi yang dihasilkan.

Kini, dengan dimulainya proyek ini, Awaiya tidak lagi sekadar titik di peta perkebunan. Ia tengah bergerak menjadi simpul baru pertumbuhan, tempat di mana kelapa dan pala tidak hanya tumbuh, tetapi juga diolah menjadi masa depan.

HL Serukan Akhir Paradoks Kekayaan

Suasana di Desa Liang, Kecamatan Teluk Elpaputih, tak sekadar meriah oleh seremoni peletakan batu pertama. Di balik groundbreaking hilirisasi kelapa dan pala itu, tersimpan kegelisahan lama yang akhirnya diucapkan lantang: Maluku harus berhenti menjadi penonton atas kekayaannya sendiri.

Panggung ini dipakai HL untuk menyampaikan pesan yang lebih dari sekadar sambutan formal. Ia berbicara tentang sejarah panjang, tentang paradoks, dan tentang tekad memutus rantai lama yang dinilai merugikan daerah.

Groundbreaking yang sempat tertunda itu, kata gubernur, akhirnya terlaksana. Namun baginya, yang jauh lebih penting adalah makna di baliknya.

“Hilirisasi ini bukan sekadar menjalankan program. Ini kebutuhan kita,” tegasnya.

Ia menggambarkan kondisi yang selama ini terjadi dengan nada getir. Maluku, daerah yang dikenal kaya akan sumber daya alam, justru belum sepenuhnya menikmati hasilnya. Kelapa, pala, ikan, hingga kayu semuanya dijual dalam bentuk mentah. Nilai tambahnya justru dinikmati di tempat lain.

“Kita kirim bahan mentah keluar, mereka olah, lalu kita beli kembali dengan harga mahal. Ini paradoks yang tidak boleh terus terjadi,” ujarnya.

Menurutnya, selama rantai itu tidak diputus, maka kesejahteraan masyarakat akan sulit terangkat. Nilai ekonomi tidak pernah benar-benar sampai ke tangan petani dan masyarakat lokal, melainkan berhenti di industri yang berada jauh dari Maluku.

Di sinilah hilirisasi menjadi kunci. Bukan hanya soal peningkatan nilai tambah, tetapi juga soal membuka lapangan kerja. Sebuah kebutuhan mendesak di tengah tantangan pengangguran dan kemiskinan yang masih dihadapi daerah.

“Kalau tenaga kerja terserap, pengangguran berkurang. Keluarga yang tadinya tidak punya penghasilan tetap, mulai punya harapan,” katanya.

Dengan komposisi wilayah yang didominasi lautan lebih dari 90 persen, menurut gubernur, Maluku memiliki kekayaan yang luar biasa. Namun selama ini, kekayaan itu lebih banyak menjadi potensi daripada kenyataan alias jauh panggang dari api.

“Kita sering bangga bilang kita kaya. Tapi yang terlihat justru kemiskinan dan keterbelakangan. Ini yang harus kita ubah,” ujarnya lugas.

Ia menegaskan, generasi pemimpin saat ini memiliki tanggung jawab moral untuk mengakhiri pola lama tersebut. Kekayaan alam tidak boleh lagi sekadar dibanggakan, tetapi harus dikelola untuk memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Nada pidatonya bahkan sempat menyentuh sejarah panjang Maluku sebagai pusat rempah dunia. Ia mengingatkan bagaimana pala dan cengkeh pernah menarik bangsa-bangsa Eropa datang, mengarungi samudera demi menguasai kekayaan itu.

“Dari dulu kekayaan kita diambil keluar. Itu yang membentuk kegelisahan batin orang Maluku sampai hari ini,” katanya.

Karena itu, ia menyampaikan pesan langsung kepada pihak perusahaan, khususnya pengelola investasi, agar tidak mengulangi pola lama. Ia meminta agar kehadiran industri benar-benar membawa dampak bagi masyarakat sekitar, bukan sekadar mengejar keuntungan.

Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) pun tak luput dari sorotan. Ia mengingatkan agar CSR tidak dijalankan sekadar formalitas, tetapi harus nyata dirasakan manfaatnya.

“Kalau sudah untung, jangan lupa masyarakat. CSR harus berdampak, bukan sekadar laporan,” tegasnya.

Di akhir penyampaiannya, gubernur tetap menunjukkan optimisme. Ia percaya proyek ini bisa berhasil, asalkan dikelola dengan baik dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Di Liang, hari itu bukan hanya tentang dimulainya pembangunan pabrik. Ia menjadi simbol tekad: bahwa tanah yang sejak lama memberi kekayaan bagi dunia, kini harus mulai memberi kesejahteraan bagi pemiliknya sendiri. (ji1)