-
Discover
-
Spotlight
- Jelajahi Orang
JejakInfo.id 2026


Ambon, JejakInfo.id – Universitas Pattimura (Unpatti) mengambil inisiatif membangun kolaborasi dengan perguruan tinggi berbasis kepulauan melalui pembentukan Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan. Gagasan ini diharapkan menjadi kekuatan bersama untuk mendorong kemajuan pendidikan tinggi, mengoptimalkan potensi wilayah kepulauan, sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Konsorsium tersebut lahir dari gagasan Rektor Universitas Pattimura, Prof. Dr. Fredy Leiwakabessy, M.Pd., bersama Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unpatti, Dr. Estevanus K. Huliselan, S.Pd., M.Si., serta mendapat dukungan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof. Dr. Fauzan, M.Pd.
Kepada awak media di Lantai II Gedung Laboratorium Blok Masela Unpatti, Rabu (18/11/2026), Kepala LPPM Unpatti, Dr. Estevanus K. Huliselan, menjelaskan, pembentukan konsorsium ini berangkat dari kebutuhan untuk menyamakan persepsi dan membangun sinergi ant perguruan tinggi yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan.
Menurutnya, perguruan tinggi di wilayah kepulauan menghadapi tantangan sekaligus memiliki potensi yang relatif sama. Karena itu, diperlukan wadah bersama agar setiap perguruan tinggi tidak berjalan sendiri-sendiri dalam mengembangkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
"Konsep Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan ini murni lahir dari Universitas Pattimura. Gagasan ini muncul setelah kami berdiskusi bersama Pak Rektor dan Pak Wakil Menteri. Kami melihat perlu ada sebuah konsorsium yang mempertemukan perguruan tinggi dengan karakteristik wilayah yang sama agar bisa bersinergi dan bertumbuh bersama," ungkap Huliselan.
Ia menjelaskan, gagasan tersebut juga berkaitan erat dengan karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Wilayah laut yang luas, ribuan pulau, serta potensi lokal dan keunggulan spasial yang dimiliki setiap daerah selama ini belum sepenuhnya dikelola secara optimal melalui kerja sama ant perguruan tinggi.
Unpatti sendiri memiliki tanggung jawab besar dalam pengembangan wilayah kepulauan melalui program pokok Unpatti Bina Mulia Kelautan. Karena itu, konsorsium ini diharapkan menjadi ruang untuk memperkuat peran perguruan tinggi dalam mengembangkan potensi maritim dan sumber daya lokal.
Huliselan menegaskan, meskipun pembentukan konsorsium melibatkan provinsi-provinsi kepulauan, kepentingan politik bukan menjadi tujuan utama.
"Kepentingan politik itu nomor dua. Kepentingan utama kita adalah menggerakkan perguruan tinggi yang memiliki karakteristik sama untuk bersinergi dan bertumbuh bersama, sehingga memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Potensi yang dimiliki provinsi-provinsi kepulauan harus kita optimalkan melalui pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi," tegasnya.
Pada tahap awal, deklarasi konsorsium melibatkan keterwakilan dari 10 provinsi kepulauan yang telah bergabung. Dari 11 provinsi yang masuk dalam kelompok wilayah kepulauan sebagaimana disampaikan dalam forum tersebut, masih terdapat satu provinsi yang belum bergabung.
Huliselan mengungkapkan, dirinya memiliki harapan besar agar konsorsium ini tidak berhenti sebatas deklarasi dan kerja sama formal. Lebih jauh, konsorsium diharapkan mampu melahirkan model pengembangan perguruan tinggi berbasis gugus pulau yang dapat diterapkan di Maluku dan menjadi rujukan bagi perguruan tinggi kepulauan lainnya di Indonesia.
Menurutnya, pengembangan pendidikan tinggi di wilayah kepulauan tidak bisa menggunakan pendekatan yang sama dengan wilayah kontinental atau daratan luas.
Karakteristik masyarakat, kearifan lokal, potensi sumber daya, serta kondisi geografis setiap pulau membutuhkan pendekatan pendidikan dan pengembangan akademik yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
"Kita tidak bisa membawa konsep kontinental begitu saja ke wilayah kepulauan. Kearifan lokal, keunggulan potensi daerah, dan keunggulan spasial kita berbeda. Semua itu harus digali dan menjadi dasar pengembangan perguruan tinggi," jelasnya.
Ia menambahkan, gagasan pengembangan Maluku berbasis gugus pulau sebenarnya telah lama diperbincangkan. Bahkan, sebelum dan setelah pelantikan Gubernur Maluku, Unpatti melalui LPPM telah menghidupkan kembali gagasan tersebut bersama Rektor Unpatti dan sejumlah akademisi, termasuk Prof. Wardis Girsang.
Dalam proses itu, Pusat Unggulan Kepulauan yang menjadi salah satu pusat penggerak di lingkungan LPPM Unpatti turut mengambil peran dalam merumuskan konsep pembangunan Maluku berbasis gugus pulau.
Gagasan tersebut juga telah dibawa dan dipresentasikan kepada Pemerintah Provinsi Maluku. Melalui konsorsium ini, Unpatti berharap konsep tersebut dapat dikembangkan lebih luas dengan melibatkan perguruan tinggi dari berbagai wilayah kepulauan.
Dari sisi Tridarma Perguruan Tinggi, Huliselan menekankan pentingnya memperkuat pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat secara terpadu.
Perguruan tinggi tidak boleh hanya bergerak sendiri-sendiri, melainkan harus membangun kekuatan bersama untuk menjawab persoalan masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah.
Ia juga menilai, perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam mendukung perjuangan daerah kepulauan, termasuk memberikan kontribusi akademik terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang Kepulauan yang selama ini menjadi perhatian pemerintah daerah dan masyarakat di wilayah kepulauan.
"Perguruan tinggi harus hadir memberikan kontribusi, baik dari sisi akademik maupun melalui pemikiran-pemikiran strategis. Kita memiliki kepentingan yang sama, yakni bagaimana pembangunan daerah kepulauan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," ujarnya.
Riset kampus harus menghasilkan produk dan berdampak bagi masyarakat
Lebih jauh, Huliselan menegaskan, salah satu perubahan penting yang ingin didorong melalui konsorsium adalah orientasi penelitian perguruan tinggi.
Menurutnya, penelitian tidak boleh hanya berakhir pada penulisan makalah ilmiah, publikasi, maupun pengajuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hasil penelitian harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan menghasilkan produk yang dapat dikembangkan lebih lanjut.
"Riset, menulis paper, mengusulkan HKI, lalu selesai. Itu bukan semata-mata yang kita inginkan. Ke depan, melalui kekuatan konsorsium ini, riset harus dilakukan bersama komunitas dan benar-benar memberikan dampak kepada masyarakat," tegasnya.
Ia menginginkan hasil penelitian berbasis potensi lokal dapat dikembangkan menjadi produk yang memiliki nilai tambah, kemudian dihilirisasi dan dikomersialisasikan sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Sebagai langkah konkret, LPPM Unpatti merencanakan pendirian Science Technopark pada 2027. Science Technopark tersebut diproyeksikan menjadi jembatan antara perguruan tinggi dan dunia industri, sekaligus mempercepat proses hilirisasi dan komersialisasi hasil penelitian.
Huliselan menjelaskan, persiapan pendirian Science Technopark telah dilakukan secara bertahap. Pada tahun sebelumnya, Unpatti telah melaksanakan Focus Group Discussion (FGD), sementara tahun ini dilanjutkan dengan kunjungan dan pengiriman tim untuk mengikuti program magang guna mempersiapkan dokumen pendirian.
Dalam proses tersebut, Unpatti mendapat pendampingan dari Universitas Indonesia. Ia menyebutkan, keberadaan Science Technopark diharapkan dapat memperkuat ekosistem inovasi di Maluku. Produk hasil penelitian kampus maupun produk UMKM yang memiliki potensi pengembangan dapat dibina agar memenuhi standar dan berkembang menjadi usaha industri yang lebih luas.
"Kehadiran Science Technopark ini untuk mendekatkan perguruan tinggi dengan dunia industri. Kita berbicara tentang hilirisasi dan komersialisasi hasil riset dalam bentuk produk yang berdampak kepada masyarakat," katanya.
Huliselan juga mengaitkan rencana tersebut dengan penyelenggaraan pameran produk unggulan kepulauan yang melibatkan 68 UMKM. Setiap peserta diharapkan dapat menampilkan karakteristik produk unggulan dari 11 kabupaten/kota di Maluku.
Ia berharap, melalui pembinaan yang berkelanjutan, UMKM lokal tidak hanya menjadi peserta pameran, tetapi juga mampu berkembang menjadi pelaku usaha yang berdaya saing, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dan memperkuat perekonomian daerah.
Konsorsium menjadi kekuatan akademik wilayah kepulauan
Sementara itu, Prof. Dr. Ir. Wardis Girsang, S.P., M.Si., menjelaskan bahwa konsorsium merupakan wadah untuk menyatukan kekuatan dan membangun kolaborasi ant perguruan tinggi yang berada di wilayah kepulauan.
Menurutnya, salah satu persoalan utama yang dihadapi daerah kepulauan adalah tingginya biaya logistik dan terbatasnya konektivitas antarwilayah.
Persoalan tersebut telah lama dirasakan masyarakat Maluku dan berbagai daerah kepulauan lainnya. Karena itu, perguruan tinggi perlu mengambil peran lebih besar melalui kekuatan akademik yang dibangun secara bersama.
Wardis mengatakan, gagasan pembentukan konsorsium yang digagas Unpatti mendapat dukungan karena mampu mempertemukan perguruan tinggi negeri, swasta, politeknik, hingga pendidikan vokasi dari berbagai provinsi kepulauan.
"Indonesia ini adalah negara kepulauan. Salah satu kendala yang kita hadapi adalah biaya logistik yang mahal dan persoalan konektivitas. Maluku sudah mengalami persoalan ini sejak lama. Karena itu, kita perlu menyatukan kekuatan akademik dari berbagai provinsi kepulauan," jelasnya.
Ia mengungkapkan, wilayah yang tergabung dalam konsorsium tersebar dari kawasan barat hingga timur Indonesia, termasuk wilayah utara seperti Manado, hingga Mataram dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Wilayah-wilayah tersebut memiliki karakteristik geografis dengan dominasi laut lebih dari 70 persen. Kondisi ini menjadi dasar penting untuk membangun kekuatan akademik berbasis maritim.
Wardis menilai, pembangunan Indonesia harus memperhatikan karakteristik wilayahnya. Pendekatan pembangunan yang selama ini lebih banyak menggunakan perspektif daratan perlu disesuaikan dengan realitas geografis negara kepulauan.
"Kalau kita bersatu, kekuatan kita akan jauh lebih besar. Dalam politik, posisi tawar atau bargaining power itu penting. Kalau kita berjalan sendiri-sendiri mungkin tidak cukup kuat. Tetapi ketika seluruh perguruan tinggi kepulauan disatukan, kita memiliki kekuatan akademik yang besar," ujarnya.
Ia menjelaskan, setidaknya terdapat tiga kepentingan utama yang ingin diperjuangkan melalui konsorsium.
Pertama, membangun kekuatan akademik berbasis maritim melalui kerja sama pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Kedua, memperkuat kontribusi perguruan tinggi dalam mendukung pemerintah daerah memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Kepulauan agar karakteristik dan kebutuhan wilayah kepulauan mendapatkan perhatian dalam kebijakan nasional.
Ketiga, mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.
Menurut Wardis, selama ini pembangunan dan pengalokasian anggaran masih lebih banyak menggunakan pendekatan luas daratan dan jumlah penduduk. Sementara itu, kontribusi wilayah laut yang sangat luas belum sepenuhnya diperhitungkan secara proporsional.
Padahal, bagi provinsi kepulauan, laut merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat, sumber ekonomi, serta ruang pengembangan pembangunan.
"Selama ini hasil laut dan potensi wilayah kita lebih banyak dihitung dari daratan dan jumlah penduduk yang relatif kecil. Laut kita belum sepenuhnya diperhitungkan. Kalau laut juga diperhitungkan, tentu akan ada perhatian lebih besar terhadap anggaran pembangunan infrastruktur dan pembiayaan kehidupan masyarakat," ungkapnya.
Ia berharap, konsorsium dapat menjadi momentum untuk memperkuat posisi daerah kepulauan sehingga tidak terus mengalami kesenjangan pembangunan dibandingkan wilayah barat Indonesia yang memiliki karakteristik kontinental.
Dengan demikian, kolaborasi perguruan tinggi tidak hanya memberikan manfaat bagi dunia akademik, tetapi juga menjadi kekuatan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah kepulauan.
Pameran 68 UMKM, dorong produk Maluku menembus pasar nasional
Di sisi lain, Ketua Divisi Pameran Unggulan Daerah dan Diskusi Publik, Prof. Dr. Dra. Adriana Hiariej, M.P., menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan ini juga diarahkan untuk mempercepat pengembangan produk unggulan daerah Maluku agar mampu memenuhi standar nasional, memiliki kualitas, dan berdaya saing.
Ia mengangkat tema “Akselerasi Pengembangan Produk Unggulan Daerah Maluku Menuju Standardisasi Nasional yang Berkualitas dan Kompetitif.”
Menurut Adriana, tema tersebut dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa masih banyak produk UMKM Maluku yang memiliki potensi, tetapi belum memenuhi persyaratan untuk dipasarkan secara luas di tingkat nasional.
Karena itu, pameran dan diskusi publik menjadi dua wadah penting untuk mempertemukan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, lembaga standardisasi, komunitas, dan masyarakat.
"Yang kami butuhkan adalah dukungan dan kesepakatan pemerintah daerah agar UMKM di Maluku bisa mendapatkan ruang pembinaan. Selama ini banyak produk yang memiliki potensi, tetapi profil dan kualitas produknya belum sepenuhnya layak untuk dipasarkan secara nasional," jelasnya.
Adriana mengatakan, diskusi publik dirancang untuk meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan mengenai pentingnya standardisasi nasional, sertifikasi, jaminan mutu, dan inovasi sebagai instrumen utama dalam meningkatkan daya saing produk unggulan daerah.
Selain itu, forum tersebut diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan, strategi, dan model pengembangan produk yang terintegrasi, mulai dari penguatan potensi lokal, proses produksi, standardisasi, hilirisasi hingga pemasaran.
Penguatan kolaborasi pentahelix juga menjadi perhatian utama, dengan melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga standardisasi, komunitas, dan masyarakat.
Melalui kerja sama tersebut, pelaku UMKM dan industri lokal diharapkan semakin mampu memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), memperkuat sertifikasi produk, serta memperluas akses pasar nasional maupun internasional.
Adriana juga menegaskan pentingnya memperkuat peran Universitas Pattimura sebagai pusat riset, inovasi, dan pengembangan ilmu pengetahuan berbasis potensi lokal Maluku.
Perguruan tinggi diharapkan tidak hanya menghasilkan kajian ilmiah, tetapi juga mampu mengembangkan model standardisasi produk unggulan daerah serta membangun kemitraan dengan pemerintah, industri, dan lembaga standardisasi nasional.
Sementara itu, pameran produk unggulan daerah akan menjadi ruang untuk memperkenalkan hasil penelitian, inovasi teknologi, serta produk-produk berbasis potensi lokal Maluku.
Pameran juga diharapkan mampu mempertemukan pelaku UMKM dengan pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga pembiayaan, lembaga standardisasi, dan calon mitra pemasaran.
Dengan demikian, produk lokal tidak hanya dikenal masyarakat, tetapi juga memiliki peluang untuk mendapatkan investasi, memperluas jaringan pemasaran, dan masuk ke dalam rantai nilai ekonomi yang lebih besar.
Adriana turut menyampaikan harapan agar Pemerintah Provinsi Maluku dapat mengambil kebijakan untuk membangun sebuah pusat oleh-oleh Maluku yang menjadi tempat pemasaran terpadu bagi seluruh produk unggulan UMKM dari kabupaten/kota.
Menurutnya, keberadaan pusat oleh-oleh tersebut akan memudahkan wisatawan maupun tamu dari luar daerah untuk mendapatkan produk khas Maluku dalam satu lokasi.
"Kami berharap pemerintah daerah dapat membangun satu pusat oleh-oleh Maluku yang mewadahi seluruh produk UMKM. Jadi, ketika ada tamu dari luar daerah datang ke Maluku, mereka memiliki satu tempat yang terpusat untuk mendapatkan berbagai produk unggulan daerah," harapnya.
56 perguruan tinggi dilibatkan, deklarasi dijadwalkan 21 November
Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara, Dr. Samuel Patra Ritiauw, S.Pd., M.Pd., menjelaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan akan berlangsung selama dua hari, yakni 20-21 November 2026.
Agenda pertama berupa pameran produk unggulan daerah yang akan berlangsung di Lapangan Merdeka Ambon. Panitia telah menyediakan 68 stan bagi pelaku UMKM yang telah mendaftarkan diri.
Setelah rangkaian pameran, kegiatan dilanjutkan dengan forum diskusi publik yang berlangsung di lantai VII Kantor Gubernur Maluku. Diskusi tersebut akan membahas penguatan produk unggulan kepulauan, termasuk pengetahuan dan strategi pengelolaan produk unggulan di Provinsi Maluku.
Selanjutnya, pada Sabtu, 21 November 2026, pukul 19.00 WIT, akan dilaksanakan deklarasi dan penandatanganan naskah deklarasi Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan.
Penandatanganan deklarasi dijadwalkan melibatkan para gubernur pada 10 provinsi kepulauan di Indonesia yang akan hadir, pimpinan perguruan tinggi kepulauan, serta Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Ritiauw mengungkapkan, berdasarkan data panitia, terdapat 56 perguruan tinggi negeri dan swasta dari 10 provinsi kepulauan yang telah mengonfirmasi kehadiran.
"Sudah lebih dari setengah atau 29 perguruan tinggi telah mengonfirmasi kehadiran. Kami telah mendapat kabar akan ada penambahan peserta lagi. Kami berharap dengan kehadiran para pimpinan perguruan tinggi kepulauan, tujuan utama dari deklarasi ini dapat tercapai sesuai dengan ekspektasi kita bersama. Ini menjadi momentum untuk membangun kesepahaman dan memperkuat kerja sama ant perguruan tinggi kepulauan," tandas Ritiauw.
Ia menambahkan, pada momentum deklarasi juga akan dilaksanakan diskusi publik dengan menghadirkan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji, Prof. Dr. Agung Dhamar Syakti, S.Pi., DEA, sebagai keynote speaker.
Konferensi pers tersebut turut dihadiri Dr. Hendry D. Hahury, S.E., M.Si., dari Divisi Temu Pimpinan Daerah se-Maluku, serta Anna V.C. de Fretes, S.E., M.M., CPRM, selaku Sekretaris Panitia Penyelenggara.
Bagi Unpatti, lanjut Ritiauw, masa depan Indonesia sebagai negara kepulauan harus dibangun dengan kekuatan laut, ilmu pengetahuan, inovasi, dan kolaborasi.
Melalui deklarasi ini, tambah Ritiauw, Universitas Pattimura berharap lahir kekuatan baru perguruan tinggi berbasis kepulauan yang mampu menyatukan potensi akademik, sumber daya daerah, dan kekuatan masyarakat.
"Lebih dari sekadar membangun jejaring antarkampus, konsorsium ini diharapkan menjadi ruang kolaborasi untuk melahirkan riset yang menghasilkan produk, memperkuat UMKM, mendorong industrialisasi berbasis potensi lokal, serta memperjuangkan pembangunan yang lebih adil bagi masyarakat kepulauan," pungkasnya. (ji1)

