Ambon, JejakInfo.id — Rencana Pemerintah Provinsi Maluku mengajukan pinjaman Rp1,5 triliun kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) belakangan ini ramai diperbincangkan. 

Namun di balik polemik, tersimpan peluang besar yang selama puluhan tahun tak tersentuh: membuka akses menuju potensi ekonomi Maluku yang terkurung oleh minimnya infrastruktur.

PT SMI bukan lembaga keuangan biasa. Sebagai special mission vehicle milik negara, perusahaan ini memang dirancang untuk menjadi mitra pembangunan daerah. Skema pembiayaannya fleksibel, bunganya lebih rendah dari pasar, dan proses pengembaliannya disusun agar tidak menekan APBD. Singkatnya, ini bukan utang konsumtif. Ini investasi jangka panjang.

Pengamat Kebijakan Publik Maluku, Dr. Natanel Elake, M.Si, mengingatkan publik bahwa kehadiran PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) bukan sekadar lembaga peminjam, melainkan mitra strategis negara dalam membuka jalan pembangunan. 

Melalui skema pendanaan jangka panjang yang bunganya lebih ringan dan pengembalian yang fleksibel, PT SMI dirancang untuk membantu daerah melangkah lebih jauh tanpa menekan APBD secara membabi buta.

Karena itu, wacana pinjaman Rp1,5 triliun yang tengah disiapkan Pemerintah Provinsi Maluku seyogianya dipandang dengan visi jangka panjang, bukan sekadar hitung-hitungan utang yang kerap dipersempit menjadi rasa takut kolektif.

Inamosol, Potensi Raksasa yang Terkurung di Balik Lumpur dan Jalan Rusak

Dr. Elake menyontohkan hal paling gamblang terlihat di Kecamatan Inamosol. Daerah ini ibarat ruang penyimpanan emas yang tertutup rapat. Infrastruktur jalan yang rusak berat membuat wilayah itu terisolasi; ratusan ribu pohon damar, sekitar 200.000 pohon tak bisa diakses, padahal nilainya mencengangkan.

Dari perhitungan sederhana, potensi getah damar di wilayah ini dapat menghasilkan hingga Rp800 miliar per tahun. Bukan mimpi, bukan perkiraan liar, tetapi pendapatan riil yang menunggu jalan dibuka.

Inamosol tidak kekurangan sumber daya. Yang kurang hanya satu: akses. Karena itu, jika sebagian pinjaman, misalnya Rp100 miliar digunakan untuk membuka jalan Waipirit–Taniwel, maka dana tersebut bukan utang yang membebani, melainkan kunci pembuka peti harta karun ekonomi Maluku. Begitu jalan terbuka, damar mengalir, perputaran uang hidup, lapangan kerja terbuka, pendapatan daerah meningkat.

Ini bukan biaya. Ini investasi. Inamosol hanyalah satu potret kecil dari rencana besar yang disusun melalui pinjaman ini. Di berbagai kabupaten dan kota, jalan baru, jembatan yang diperbaiki, dan akses antarwilayah yang diperkuat akan menjadi pemantik ekonomi baru. Setiap ruas jalan pada akhirnya adalah jalur logistik, jalur perdagangan, dan jalur menuju kesejahteraan.

Maka memperdebatkan angka pinjaman Rp1,5 triliun tanpa melihat manfaatnya adalah bentuk pandangan fiskal yang sempit. Yang seharusnya dipersoalkan publik adalah untuk apa uang itu digunakan, bukan berapa jumlahnya. Utang produktif, selama dikelola secara transparan dan akuntabel, bukanlah ancaman, melainkan jembatan yang harus kita lewati untuk mengejar ketertinggalan.

Dr. Natanel Elake juga menyoroti sikap DPRD Maluku yang telah menetapkan empat syarat sebelum pinjaman disetujui:

• Lembaga peminjam harus pasti dalam hal ini PT SMI.
• Jumlah pinjaman harus jelas.
• Skema pengembalian harus dipaparkan dengan rinci.
• Alokasi anggaran harus adil untuk seluruh kabupaten/kota.

Pemerintah disebut telah menyiapkan seluruh skema tersebut, sehingga pinjaman ini akan memiliki dasar hukum dan rencana pelaksanaan yang jelas.

Saatnya Menutup Perdebatan, dan Melangkah "Par Maluku Pung Bae"

Pinjaman ini diproyeksikan untuk menutup kebutuhan pembangunan infrastruktur yang mendesak dan strategis. Karena itu, Dr. Elake menegaskan sudah waktunya polemik dihentikan. 

Maluku terlalu kaya untuk terus tertahan oleh minimnya akses. Yang dibutuhkan bukan ketakutan pada angka utang, melainkan keberanian memastikan setiap rupiah berubah menjadi manfaat.

Dengan pengelolaan yang tepat, utang bukan beban. Ia adalah mesin—mesin yang dapat mendorong Maluku memasuki babak baru kemakmuran "Par Maluku Pung Bae". (ji1)