Ambon, JejakInfo.id — Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, menyoroti pentingnya pemanfaatan anggaran yang tepat sasaran dalam pelaksanaan program kependudukan dan pembangunan keluarga.

Ia meminta pemerintah kabupaten/kota memperketat pengawasan agar setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting.

Penegasan tersebut disampaikan Vanath saat membuka Rapat Reviu Program Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2026, yang diselenggarakan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga melalui Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Selasa (27/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung secara daring dan luring di Ruang Rapat Lantai 6 Kantor Gubernur Maluku itu mengangkat tema “Penguatan Sinergi Kolaborasi Lintas Sektor dalam Optimalisasi Program Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Pencegahan dan Penurunan Stunting di Provinsi Maluku”.

Dalam arahannya, Vanath menegaskan bahwa besarnya alokasi anggaran tidak akan memberikan dampak maksimal apabila tidak diikuti pengelolaan yang baik, pengawasan yang ketat, serta pelaksanaan program sesuai peruntukannya.

Ia menyoroti masih adanya anggaran yang belum terserap secara maksimal maupun pemanfaatannya yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan program.

Kondisi tersebut, menurutnya, harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar tidak menghambat pelaksanaan program yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

Secara khusus, Vanath meminta pemerintah kabupaten/kota meningkatkan pengawasan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani program kependudukan dan pembangunan keluarga, termasuk dalam penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.

Pengawasan tersebut diperlukan agar pelaksanaan program berjalan efektif, penggunaan anggaran lebih terarah, dan hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Vanath menegaskan, pembangunan kependudukan dan keluarga merupakan bagian penting dari strategi pembangunan Maluku. Karena itu, keberhasilan program tidak cukup hanya mengandalkan satu instansi, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh OPD, pemerintah kabupaten/kota, instansi terkait, hingga masyarakat.

Menurutnya, peningkatan kualitas keluarga menjadi fondasi penting dalam menyiapkan generasi muda Maluku yang sehat, produktif, dan mampu bersaing. Upaya tersebut harus berjalan seiring dengan program pencegahan dan penurunan stunting yang dilaksanakan secara terpadu.

Ia mengingatkan bahwa persoalan stunting tidak dapat diselesaikan hanya melalui kegiatan administratif atau penyerapan anggaran. Diperlukan kerja nyata, koordinasi lintas sektor, serta perhatian berkelanjutan terhadap kebutuhan masyarakat.

“Semua pihak harus berpartisipasi dalam mendorong peningkatan kualitas generasi muda Maluku. Media juga diharapkan memberikan dukungan melalui edukasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat,” ujarnya.

Vanath turut menekankan peran media dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pembangunan keluarga, kesehatan, dan pencegahan stunting. Penyebaran informasi yang tepat diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat sekaligus memperkuat kesadaran bersama terhadap persoalan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Vanath juga menjelaskan bahwa penyampaian informasi kepada para bupati mengenai pemanfaatan anggaran bukan dimaksudkan sebagai surat peringatan. Langkah tersebut merupakan bentuk dorongan agar kepala daerah memberikan perhatian lebih terhadap pelaksanaan program dan memastikan perangkat daerah bekerja sesuai sasaran.

Ia berharap para kepala daerah tidak hanya berfokus pada pelaksanaan kegiatan, tetapi juga memastikan bahwa anggaran yang tersedia digunakan secara optimal dan memberikan hasil nyata.

Rapat reviu ini pun menjadi kesempatan untuk mengevaluasi pelaksanaan program kependudukan dan pembangunan keluarga, mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan, serta memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan.

Melalui evaluasi tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat membenahi pelaksanaan program yang belum optimal dan memastikan upaya pencegahan stunting berjalan lebih terarah.

Kegiatan ini dihadiri Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Asisten I Setda Provinsi Maluku, pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, kepala OPD pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten/kota se-Maluku, instansi vertikal, serta pimpinan OPD terkait lingkup Pemerintah Kota Ambon.

Sinergi seluruh pihak diharapkan tidak berhenti pada rapat dan evaluasi, tetapi diwujudkan dalam pelaksanaan program yang lebih efektif, pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab, serta peningkatan kualitas keluarga dan generasi muda di Maluku. (ji6)