Ambon, JejakInfo.id – Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama ini menjadi prestasi yang paling dibanggakan oleh banyak pemerintah daerah maupun kementerian dan lembaga negara.

Hampir setiap tahun, keberhasilan meraih WTP diumumkan dengan penuh sukacita dan dijadikan bukti keberhasilan tata kelola pemerintahan.

Namun, di balik deretan penghargaan tersebut, muncul pertanyaan yang semakin sering terdengar di tengah masyarakat: apakah WTP benar-benar mencerminkan pemerintahan yang bersih dan berkinerja baik, atau hanya sekadar simbol keberhasilan administratif?

Praktisi hukum Jack Wenno, S.H., menilai WTP memang layak diapresiasi karena menunjukkan adanya upaya serius dalam menata pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, pencapaian tersebut menandakan laporan keuangan telah disusun secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

“WTP menunjukkan adanya kemajuan dalam tata kelola keuangan. Pemerintah tidak lagi bekerja asal-asalan dalam mencatat dan mengelola anggaran, tetapi berusaha membangun sistem yang lebih transparan dan akuntabel,” ujar Wenno.

Meski demikian, ia mengingatkan agar masyarakat tidak memandang WTP sebagai ukuran tunggal keberhasilan pemerintahan. Sebab, opini tersebut hanya menilai kewajaran penyajian laporan keuangan dan bukan jaminan bahwa sebuah daerah bebas dari praktik korupsi atau telah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Menurut Wenno, tidak sedikit daerah yang berhasil mempertahankan WTP selama bertahun-tahun, tetapi masih dihadapkan pada berbagai persoalan mendasar, mulai dari infrastruktur yang rusak, pelayanan kesehatan yang belum optimal, hingga kasus penyalahgunaan kewenangan yang mencuat ke publik.

“Di sinilah letak persoalannya. Laporan keuangan bisa saja terlihat rapi dan memenuhi standar, tetapi masyarakat belum tentu merasakan manfaat nyata dari pengelolaan anggaran tersebut,” katanya.

Ia menilai orientasi berlebihan terhadap perolehan WTP berpotensi melahirkan budaya birokrasi yang lebih fokus mengejar penilaian administratif dibandingkan hasil yang dirasakan rakyat. Akibatnya, energi dan perhatian aparatur sering kali terserap untuk memenuhi berbagai persyaratan audit, sementara kebutuhan masyarakat belum sepenuhnya terjawab.

“Terjadi paradoks. Laporan keuangan tampak sempurna, tetapi kondisi di lapangan masih jauh dari harapan. WTP akhirnya menjadi simbol prestasi yang dibanggakan, sementara kesejahteraan masyarakat belum mengalami perubahan yang signifikan,” tegasnya.

Karena itu, Wenno mengajak masyarakat maupun pemerintah untuk menempatkan WTP pada posisi yang semestinya. Menurutnya, WTP bukan tujuan akhir, melainkan fondasi awal untuk membangun pemerintahan yang lebih baik.

Ia menekankan bahwa transparansi pengelolaan keuangan harus berjalan seiring dengan transparansi kebijakan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Akuntabilitas tidak boleh berhenti pada laporan, tetapi harus tercermin dalam hasil kerja yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Prestasi seorang pemimpin tidak diukur dari banyaknya piala WTP yang tersimpan di lemari kantor, tetapi dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaat dari setiap rupiah anggaran yang dikelola pemerintah,” ujarnya.

Wenno menambahkan, selama WTP masih dipandang sebagai garis akhir pencapaian, bukan titik awal perbaikan, maka penghargaan tersebut berisiko menjadi prestasi yang hanya indah di atas kertas.

“Mari kita menghargai WTP sebagai bagian penting dari akuntabilitas. Namun, jangan sampai kita menjadikannya ukuran tunggal keberhasilan pemerintahan. Pada akhirnya, yang paling penting adalah manfaat yang dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (ji2)