Suasana pelantikan pejabat eselon III, eselon IV dan pejabat fungsional di lantai VI kantor gubernur Maluku, Rabu (3/9). (Ist)

242 Pejabat Dilantik, Plt Sekwan Lengser, Tamtelahitu Turun "Kasta", Ponakan AV Jabat Kabid SMK

687

JejakInfo.id — Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa melantik 242 pejabat administrator (eselon III), pengawas (eselon IV), dan pejabat fungsional. Pelantikan berlangsung di lantai VI kantor gubernur Maluku, Rabu (3/9).

Berdasarkan lampiran surat keputusan yang diterima media siber JejakInfo.id, Farhatun Rabiah Samal lengser dari jabatan Pelaksana Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.

Istri dari Kadis Kehutanan Provinsi Maluku itu kini menduduki jabatan Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan pada Sekretariat DPRD Provinsi Maluku.

Tak hanya Farha Samal, Hendrik Tamtelahitu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang turun "kasta". Hendrik kini menjabat Sekretaris Dinas PUPR Provinsi Maluku.

Ada yang menarik dalam pelantikan ini. Ponakan Wakil Gubernur Abdullah Vanath, Rusman Tanamal juga dilantik menjabat Kepada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku. 

Sementara pada Minggu (17/8), malam di kediaman Karang Panjang, AV telah meminta ponakannya untuk mundur. Reaksi AV saat itu, karena permintaan untuk memindahkan puluhan pegawai (ASN) tidak digubris Gubernur HL.

Syawat politik AV membuka tabir perpecahan di tubuh pemerintahan LAWAMENA. Seiring waktu berjalan AV mulai mengambil ruang "damai". 

Kini gerbong AV dan Sekda Sadali Ie menguasai birokrasi Pemprov Maluku. Bukan tak mungkin sejumlah pejabat yang dilantik, merupakan skenario politik dua tokoh SBT ini. Bahkan ada loyalis mantan gubernur Murad Ismail masih dipakai mengisi sejumlah jabatan eselon III dan IV. 

Gubernur HL hanya bisa menerima alias "takluk" atas skenario AV cs, meski ada beberapa nama yang dilantik berasal dari lingkaran HL.

Pelantikan ini diharapkan bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi penegasan arah baru tata kelola pemerintahan di Maluku yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Apakah hal itu akan terjawab? Biarlah waktu yang bicara.

Gubernur HL dalam sambutannya menekankan, pelantikan ini merupakan bagian dari upaya besar untuk membangun birokrasi yang kuat dan profesional, sejalan dengan visi “Transformasi Maluku menuju Maluku yang maju, adil, dan sejahtera menyongsong Indonesia Emas 2045” yang dituangkan dalam 7 Sapta Cita.

"Kita memasuki bulan ketujuh penyelenggaraan pemerintahan di bawah kepemimpinan kami. Semangat kita satu mewujudkan Maluku yang lebih baik. Karena itu, pelantikan hari ini harus dimaknai sebagai kebutuhan organisasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah," ungkapnya.

Gubernur menyinggung sejumlah terobosan strategis yang telah dilakukan dalam tujuh bulan kepemimpinannya. Program Maluku Integrated Port yang mengintegrasikan berbagai layanan pelabuhan di Maluku, kebijakan transhipment untuk memperketat pengawasan hasil tangkap sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah, serta penguatan sektor pertanian dengan perluasan lahan padi sawah dan gogo. 

Tidak hanya itu, pengembangan komoditas unggulan seperti cengkeh, pala, dan kelapa, hingga urban farming di lahan sempit, juga menjadi bagian dari strategi besar Maluku. Namun, Gubernur tidak menutup mata terhadap tantangan besar yang masih membelit. 

"Kita masih dihadapkan pada angka kemiskinan dan pengangguran yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang belum signifikan, serta dinamika geopolitik dunia yang bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kita harus berbenah," pesannya.

Kepada para pejabat yang baru dilantik, HL menekankan empat hal penting. Pertama, menjunjung tinggi integritas ASN dengan kedisiplinan, kejujuran, dan ketaatan dalam melaksanakan tugas. Kedua, membangun koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi lintas pemerintahan demi terwujudnya sinergi kebijakan. Ketiga, adaptif terhadap perubahan zaman dengan terus meningkatkan kompetensi serta peka terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi. Keempat, menjaga rahasia jabatan, berkomitmen pada sumpah, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Bukan hanya kepada pemerintah dan masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena itu, kinerja saudara-saudara akan dievaluasi secara periodik," tandasnya.

Sekadar tahu, dari 242 pejabat yang dilantik, sebanyak 225 pegawai menempati jabatan administrator (eselon III) dan pejabat pengawas (eselon IV). Sementara 17 orang lainnya mengisi jabatan fungsional, yakni 5 pejabat fungsional muda dan 12 pejabat fungsional pertama. 

Prosesi pelantikan dihadiri Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, bersama jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dari total pejabat yang dilantik, 160 orang hadir secara luring, sedangkan 82 orang lainnya mengikuti prosesi secara daring. Pelantikan ini didasarkan pada SK Gubernur Maluku Nomor 2069 tanggal 3 September, yang menegaskan reposisi aparatur sipil negara sebagai kebutuhan organisasi, bukan sekadar rotasi jabatan. (ji2)