Langgur, JejakInfo.id – Harapan masyarakat berpenghasilan rendah di Maluku Tenggara untuk memiliki rumah layak huni mulai terbuka lebar. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menyiapkan pembangunan 500 unit rumah subsidi melalui program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).

Program ini diharapkan menjadi solusi bagi warga yang selama ini kesulitan memiliki rumah sendiri akibat tingginya biaya pembangunan dan keterbatasan ekonomi.

Wakil Bupati Maluku Tenggara, Charlos Viali Rahantoknam, menegaskan rumah bukan hanya sekadar tempat berteduh, tetapi menjadi dasar penting dalam membangun kehidupan keluarga yang sehat dan sejahtera.

“Rumah bukan sekadar bangunan fisik, melainkan pondasi utama dalam membangun ketahanan keluarga dan kesehatan masyarakat yang kita cintai saat ini,” ujar Rahantoknam saat sosialisasi program di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara, Selasa (19/5).

Menurutnya, kebutuhan rumah layak huni masih menjadi persoalan besar yang dihadapi masyarakat berpenghasilan rendah. Karena itu, pemerintah daerah berupaya menghadirkan solusi nyata melalui kerja sama dengan pemerintah pusat, pihak perbankan, dan pengembang perumahan.

Program KPR FLPP disebut memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki rumah dengan skema cicilan ringan dan uang muka yang terjangkau.

“KPR FLPP hadir sebagai solusi konkret dari pemerintah pusat yang disinergikan dengan pemerintah daerah, perbankan, dan pengembang untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, termasuk TNI, Polri, serta masyarakat umum yang memenuhi kriteria agar dapat memiliki rumah dengan suku bunga ringan,” katanya.

Rahantoknam berharap program ini dapat membantu banyak keluarga muda, termasuk calon pegawai negeri sipil (CPNS), agar bisa segera memiliki hunian sendiri tanpa terbebani biaya tinggi.

“Uang muka yang terjangkau dan kualitas bangunan yang tetap memenuhi standar kelayakan harus menjawab pertimbangan masyarakat untuk memiliki rumah sendiri,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan para pengembang agar tidak mengabaikan kualitas pembangunan rumah subsidi. Menurutnya, rumah untuk masyarakat harus tetap dibangun dengan standar yang baik, lengkap dengan fasilitas pendukung seperti sanitasi, air bersih, akses jalan, dan jaringan listrik.

“Subsidi tidak boleh dibangun dengan kualitas asal-asalan. Berikan yang terbaik untuk masyarakat,” tegasnya.

Pemerintah daerah juga meminta pihak perbankan mempercepat proses verifikasi dan penyaluran kredit agar masyarakat bisa segera merasakan manfaat program tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Tenggara, Afan Ifat, mengatakan Maluku Tenggara memperoleh kuota 500 unit rumah subsidi, jumlah yang dinilai sangat besar dibanding daerah lain di Provinsi Maluku.

Untuk mendukung pembangunan tersebut, pengembang telah menyiapkan lahan seluas dua hektare di kawasan Ohoi Kolser menuju Namar.

Afan menyebut kuota besar itu diperoleh setelah Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, meminta perhatian khusus kepada Pemerintah Provinsi Maluku saat bertemu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

“Jumlah ini sangat besar dibanding kabupaten/kota lain di Maluku. Ini peluang besar untuk menyelesaikan persoalan rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh,” katanya. (ji4)