Masohi, JejakInfo.id – Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Maluku Tengah masa persidangan II tahun 2026, Rabu (20/5), berlangsung panas. Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Franky Loupatty, melontarkan kritik keras kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah terkait sejumlah persoalan sosial yang hingga kini belum terselesaikan.

Dalam forum penyampaian rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2025 itu, Loupatty menegaskan bahwa masih banyak pekerjaan rumah pemerintah daerah yang belum disentuh secara serius.

Politisi asal Daerah Pemilihan VI Kepulauan Lease itu membuka penyampaiannya dengan menyinggung ketidakhadiran bupati dalam sidang paripurna. Meski memahami alasan tugas luar daerah, ia berharap agenda penting seperti penyampaian rekomendasi LKPJ tetap mendapat perhatian langsung dari kepala daerah.

“Kami berharap saudara bupati hadir dalam sidang ini. Namun karena sedang menjalankan tugas penting di luar daerah, maka kami memaklumi,” ujar Loupatty.

Namun baginya, sidang paripurna tidak boleh sekadar menjadi rutinitas tahunan yang berakhir sebagai formalitas administratif.

“Paripurna ini bukan sekadar seremonial untuk memenuhi tuntutan regulasi. Banyak catatan DPRD yang belum tuntas dibahas bersama OPD. Karena itu kami meminta seluruh rekomendasi benar-benar ditindaklanjuti,” tegasnya.

Sorotan paling tajam diarahkan Loupatty pada kondisi warga Negeri Kariu, Kecamatan Pulau Haruku, yang hingga kini masih hidup dalam keterbatasan pascakonflik sosial beberapa tahun lalu.

Dengan nada emosional, ia menggambarkan penderitaan masyarakat yang menurutnya belum sepenuhnya merasakan kehadiran negara.

“Hari ini masih ada warga Maluku Tengah yang belum merdeka dari tuntutan kebutuhan hidup. Orang Kariu sampai sekarang masih mandi hujan saat musim timur. Ada lebih dari 200 rumah yang dijanjikan pemerintah untuk diselesaikan, tetapi belum juga ada kepastian,” katanya lantang di ruang sidang.

Menurut Loupatty, masyarakat Kariu adalah korban konflik yang semestinya mendapat perlindungan dan kepastian hidup dari pemerintah daerah.

“Mereka tidak pernah meminta untuk menjadi korban. Karena itu pemerintah harus hadir, terutama menyelesaikan kebutuhan perumahan mereka dengan regulasi yang jelas dan langkah konkret,” ujarnya.

Tak hanya soal tempat tinggal, ia juga menyoroti sulitnya akses pendidikan bagi anak-anak Kariu. Banyak pelajar tingkat SMP dan SMA disebut terpaksa bersekolah di luar daerah akibat keterbatasan fasilitas dan kondisi sosial yang belum pulih sepenuhnya.

“Anak-anak mereka harus keluar daerah untuk sekolah. Akses keluar masuk negeri juga masih sulit. Ini masalah serius yang harus segera dijawab pemerintah daerah,” tambahnya.

Selain Kariu, Loupatty turut menyinggung persoalan sosial yang terjadi di wilayah Hitumesing-Morela serta Sawai-Masihulan. Ia menilai, berbagai konflik dan dampak sosial di daerah-daerah tersebut belum ditangani secara maksimal.

“Kami sudah berkali-kali menyampaikan persoalan ini kepada OPD terkait, tetapi sampai hari ini belum terlihat rencana aksi yang jelas. Pemerintah daerah harus benar-benar serius melihat penderitaan masyarakat,” tandasnya.

Pernyataan eks anggota DPRD Kota Ambon dalam sidang paripurna itu sontak menyita perhatian peserta sidang. Dengan suara bergetar dan penuh penekanan, ia membawa isu-isu kemanusiaan tersebut ke ruang politik daerah, mengingatkan pemerintah bahwa masih banyak warga Maluku Tengah yang menunggu kehadiran nyata negara di tengah kehidupan mereka. (ji5)