Ambon, JejakInfo.id — Mengapa harga barang di Indonesia Timur terasa lebih mahal dibandingkan di Jawa? Pertanyaan ini sudah lama beredar, bahkan jawabannya seolah-olah telah menjadi pengetahuan umum: kapal berangkat penuh dari barat, lalu kembali kosong dari timur. Ongkos logistik pun dianggap membengkak, dan harga barang ikut terdongkrak.

Penjelasan itu terdengar masuk akal. Sederhana. Mudah diterima. Namun, ketika angka-angka mulai berbicara, narasi tersebut justru goyah.

Data memang menunjukkan sebagian besar kontainer dari Indonesia Timur kembali dalam keadaan kosong, rata-rata mencapai 77 persen, bahkan di Jayapura bisa menyentuh 84 persen. Sekilas, ini seperti bukti kuat. Tapi ketika dibandingkan dengan wilayah barat, ceritanya berubah. Di pelabuhan Belawan, Kota Medan, 66 persen kontainer kembali kosong. Di Palembang, angkanya 74 persen. Secara rata-rata, wilayah barat berada di kisaran 70 persen.

Selisihnya ada, tetapi tidak cukup besar untuk menjelaskan jurang harga yang terasa begitu lebar. Jika di barat tingkat kekosongan kontainer juga tinggi namun harga tetap lebih terkendali, maka jelas: kontainer kosong bukanlah biang keladi utama.

Di balik hiruk-pikuk pelabuhan, ada persoalan yang lebih sunyi, namun jauh lebih menentukan. Bukan soal jarak, melainkan soal kepastian waktu.

Di banyak wilayah Indonesia Timur, jadwal pengiriman kerap tak menentu. Kapal bisa terlambat berangkat, waktu tiba sulit diprediksi, dan proses bongkar muat sering memakan waktu yang tak pasti. Rantai distribusi menjadi panjang sekaligus rapuh.

Dalam kondisi seperti ini, pedagang tidak punya banyak pilihan. Mereka harus berjaga-jaga. Stok barang ditimbun lebih banyak dari kebutuhan normal, sebagai antisipasi jika pasokan berikutnya terlambat datang. Konsekuensinya jelas: modal tertahan lebih lama, risiko meningkat, dan margin keuntungan pun terpaksa dinaikkan.

Harga yang dibayar konsumen akhirnya bukan sekadar ongkos kirim. Di dalamnya tersembunyi “biaya ketidakpastian”, sebuah beban yang tak kasat mata, namun nyata dirasakan.

Kontainer kosong dan mahalnya ongkos angkut hanyalah gejala. Akar persoalannya adalah sistem logistik yang belum mampu memberikan kepastian.
Selama diagnosisnya keliru, solusi yang ditawarkan pun akan meleset.

Model distribusi saat ini masih bertumpu pada jalur panjang: barang dari kota besar seperti Surabaya atau Jakarta dikirim langsung ke daerah-daerah kecil di timur. Prosesnya memakan waktu lama, dan sering kali sulit diprediksi.

Sebagai alternatif, muncul gagasan membangun pusat distribusi regional misalnya di Ambon. Barang dalam jumlah besar dikirim dan disimpan terlebih dahulu di titik ini. Dari sana, distribusi ke wilayah sekitar seperti Tual bisa dilakukan lebih cepat, lebih sering, dan yang terpenting, lebih pasti.

Pendekatan ini bukan sekadar memangkas ongkos kirim. Ia mempersingkat “jarak ekonomi”—jarak yang selama ini terbentuk oleh ketidakpastian.

Dengan jadwal yang lebih dapat diandalkan, wilayah yang secara geografis jauh bisa terasa lebih dekat dalam praktik perdagangan sehari-hari.

Pada akhirnya, mahalnya harga barang di Indonesia Timur bukan semata-mata soal letak geografis. Jarak fisik memang ada, tetapi yang lebih menentukan adalah jarak terhadap kepastian.

Dan selama jarak itu belum dipangkas, masyarakat di Indonesia Timur akan terus membayar harga yang lebih tinggi, bukan hanya untuk barang yang mereka beli, tetapi juga untuk ketidakpastian yang menyertainya. (*)