Ini wajah-wajah anggota DPRD Kota Ambon yang melakukan kunjungan kerja ke DPRD Maluku Tengah. (Dok)

Ambon Kota Jasa, Tapi Dewannya Kunker ke Masohi: “Jang Cari Kerjaan yang Cake Anggaran”

19

Masohi, JejakInfo.id — Di saat rakyat diminta berhemat karena kebijakan pemangkasan anggaran dari Pemerintah Pusat, perilaku sejumlah wakil rakyat di Kota Ambon justru memantik tanda tanya besar.

Sebagai kota jasa, Ambon mestinya menjadi pusat aktivitas pemerintahan, pelayanan publik, dan pengambilan kebijakan.

Namun ironisnya, para anggota DPRD Kota Ambon kembali tercatat melakukan perjalanan dinas ke luar daerah. Setelah sebelumnya bertolak ke Manado dan Batam, kali ini rombongan dewan lintas komisi diketahui melakukan kunjungan kerja ke Masohi, Kabupaten Maluku Tengah.

Jejak keberadaan mereka bukan sekadar isu. Flyer kegiatan yang dipublikasikan salah satu akun media sosial memperlihatkan kehadiran sejumlah legislator Kota Ambon dalam agenda tersebut.

Beberapa nama yang tampak antara lain Patrick Moenandar (Perindo) selaku Wakil Ketua DPRD, Muhammad Fadli Toisuta (Demokrat), Zeth Pormes (Golkar), Hadiyanto Junaidi (Hanura), Swenly Hursepuny (PKB) dan Femri Tuwanakotta (Demokrat). Beberapa anggota lain disebut ikut serta, meski tidak seluruhnya tampil dalam materi publikasi tersebut.

Kunjungan kerja ke Masohi tentu sah secara aturan. Namun yang menjadi sorotan adalah momentum dan urgensinya. Di tengah kondisi fiskal yang diperketat dan seruan efisiensi belanja daerah, publik berhak bertanya: apakah perjalanan tersebut benar-benar mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat Kota Ambon?

Sindiran “jang cari kerjaan yang cake anggaran” kini bergaung di tengah masyarakat. Ungkapan itu merefleksikan kekecewaan warga yang berharap para wakilnya lebih fokus mengawal pelayanan publik, bukan sibuk berpindah daerah dengan label kunjungan kerja.

Transparansi dan akuntabilitas menjadi kata kunci. Jika memang kunjungan itu penting, publik menunggu hasil konkret, bukan sekadar dokumentasi foto dan daftar nama.

Sebab pada akhirnya, jabatan bukan ruang untuk pelesiran terselubung. Ia adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, terutama saat rakyat sedang diminta mengencangkan ikat pinggang. (ji5)