Masohi, JejakInfo.id — Antrean kendaraan yang mengular di sejumlah titik pengisian BBM di Kota Masohi akhirnya mengetuk pintu DPRD Kabupaten Maluku Tengah.

Keluhan masyarakat yang selama beberapa hari harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan BBM mendorong Komisi II DPRD Maluku Tengah memanggil PT Pertamina Patra Niaga, Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta para pemilik SPBU.

Semua pihak duduk satu meja dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang rapat paripurna DPRD Maluku Tengah, Rabu (5/8/2026). Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi II, Hidayat Samalehu.

Hidayat mengatakan, pemanggilan tersebut merupakan bentuk respons DPRD terhadap keresahan masyarakat. Namun, persoalan yang dibahas tidak berhenti pada panjangnya antrean di Kota Masohi.

Menurut dia, persoalan yang lebih luas adalah distribusi BBM bersubsidi yang dinilai belum merata hingga ke sejumlah wilayah di Maluku Tengah.

“Yang pertama, DPRD merespons keluhan masyarakat terkait antrean BBM yang cukup panjang. Kedua, kami juga melihat masih ada beberapa kecamatan yang belum mendapatkan distribusi BBM bersubsidi, seperti Seram Utara Raya, Seram Utara Kobi, Seti hingga Pasanea,” ujar Hidayat.

Sorotan DPRD semakin kuat setelah sebelumnya muncul aksi demonstrasi masyarakat di wilayah Seram Utara. Kondisi tersebut menjadi alasan bagi DPRD untuk meminta penjelasan langsung dari Pertamina maupun pemerintah daerah mengenai pola distribusi BBM bersubsidi.

Dari RDP itu, Komisi II menghasilkan sejumlah rekomendasi.

Salah satunya mendorong Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah segera mengusulkan pembangunan SPBU Mini di Kecamatan Banda. DPRD juga berencana mengawal pengusulan distribusi BBM bersubsidi bagi sejumlah SPBU Mini di wilayah Seram Utara, termasuk tambahan kuota untuk SPBU Mini Kilo Lima.

“Kami akan menindaklanjuti rekomendasi ini dengan berkoordinasi langsung ke Pertamina agar kebutuhan BBM bersubsidi di daerah-daerah tersebut bisa segera dipenuhi,” tegas Hidayat.

Pertamina: Bukan Kelangkaan BBM

Di tengah keresahan warga, Pertamina memastikan antrean panjang yang terjadi di Masohi bukan akibat kelangkaan BBM.
Sales Branch Manager Maluku I PT Pertamina Patra Niaga, Avip Noor Yulian, mengatakan stok BBM di Fuel Terminal Masohi masih dalam kondisi aman. Penyaluran ke seluruh SPBU di Kabupaten Maluku Tengah pun disebut tetap berjalan normal.

“Kami pastikan tidak ada kelangkaan. Stok di Fuel Terminal Masohi tersedia dalam jumlah yang cukup dan penyaluran kepada seluruh SPBU tetap berjalan lancar,” kata Avip.

Pertamina, lanjutnya, telah melakukan evaluasi terhadap kondisi di lapangan. Hasilnya, peningkatan antrean lebih banyak dipengaruhi bertambahnya kendaraan yang kini beralih menggunakan BBM bersubsidi.

Peralihan itu terjadi setelah adanya penyesuaian harga BBM non-subsidi.

Persoalan lainnya adalah keterbatasan titik pengisian di Kota Masohi. Saat ini, hanya terdapat satu SPBU reguler di kawasan tersebut sehingga sebagian besar kendaraan terkonsentrasi pada satu lokasi.

Untuk memecah kepadatan, Pertamina akan mengoptimalkan pelayanan di SPBU Waipo dan SPBU Pera di Kecamatan Amahai. Jam operasional kedua SPBU tersebut akan ditambah sehingga masyarakat memiliki pilihan lain untuk mendapatkan BBM bersubsidi.

“Kami berharap antrean tidak lagi terpusat di satu SPBU saja. SPBU Waipo dan Pera juga melayani Pertalite sehingga masyarakat bisa memanfaatkan dua SPBU tersebut,” ujar Avip.

Sorotan Pengisian Berulang

RDP juga berlangsung cukup hangat ketika muncul sorotan mengenai dugaan kendaraan yang melakukan pengisian BBM bersubsidi secara berulang pada hari yang sama.

Pertamina kembali menjelaskan bahwa berdasarkan evaluasi internal, faktor utama yang memicu antrean adalah meningkatnya jumlah kendaraan yang beralih ke BBM subsidi serta konsentrasi pengisian pada satu SPBU di Kota Masohi.

Di sisi lain, persoalan pengawasan turut menjadi perhatian DPRD.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Maluku Tengah, Erny Rahman, mengakui hingga saat ini belum ada forum khusus yang secara resmi bertugas mengawasi distribusi BBM di daerah.

Kondisi tersebut kemudian menjadi salah satu poin penting dalam hasil RDP.

DPRD, Pertamina, pemerintah daerah, kepolisian dan instansi terkait sepakat membentuk forum bersama yang nantinya melakukan pengawasan secara berkala terhadap distribusi BBM bersubsidi.

“Rekomendasinya adalah membentuk forum bersama agar seluruh pihak dapat melakukan pengawasan secara rutin terhadap distribusi BBM,” kata Erny.

Menurut Erny, koordinasi antarinstansi sebenarnya selama ini sudah berjalan, terutama menjelang maupun saat pelaksanaan hari besar keagamaan dan nasional. Namun, DPRD belum secara resmi dilibatkan dalam forum koordinasi tersebut.

Ia juga menjelaskan bahwa kewenangan pengelolaan sektor migas berada pada pemerintah pusat. Kendati demikian, pemerintah daerah tetap memiliki peran melalui koordinasi dengan Pertamina, pengawasan alat ukur atau tera, serta perlindungan terhadap konsumen.

Kini, bola berada di tangan seluruh pihak yang hadir dalam RDP tersebut.

DPRD Maluku Tengah berharap rekomendasi yang telah disepakati tidak berhenti sebagai hasil rapat, tetapi segera diwujudkan di lapangan.

Sebab bagi masyarakat, persoalannya sederhana: BBM harus tersedia, distribusinya merata, dan antrean panjang tidak lagi menjadi pemandangan yang harus mereka hadapi setiap kali hendak mengisi bahan bakar. (ji7)