-
Discover
-
Spotlight
- Jelajahi Orang
JejakInfo.id 2026


Dobo, JejakInfo.id – Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kepulauan Aru kini mencapai sekitar 6.000 orang. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah menghadapi persoalan kelebihan jumlah pegawai, menyusul pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam jumlah besar berdasarkan kebijakan pemerintah pusat hingga tahun 2025.
Meski demikian, banyaknya jumlah ASN ternyata belum sepenuhnya menjawab kebutuhan pelayanan publik. Sebab, di tengah kelebihan pegawai secara keseluruhan, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) justru masih mengalami kekurangan tenaga pada formasi tertentu, terutama tenaga teknis dan tenaga kesehatan, termasuk dokter.
Wakil Bupati Kepulauan Aru, Muhamad Djumpa, mengungkapkan kondisi tersebut saat memberikan keterangan kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (16/11/2026).
Menurut Djumpa, berdasarkan analisis kebutuhan formasi jabatan pada sekitar 59 OPD, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menilai jumlah ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru telah melampaui kebutuhan jabatan yang tersedia.
"Dengan adanya penerimaan PPPK sesuai kebijakan dan edaran pemerintah pusat hingga tahun 2025, jumlah ASN di Kabupaten Kepulauan Aru saat ini mencapai kurang lebih 6.000 orang," jelasnya.
Menghadapi kondisi tersebut, Pemkab Kepulauan Aru mulai menyiapkan langkah pemerataan penempatan pegawai ke 10 kecamatan. Kebijakan ini diharapkan menjadi solusi agar keberadaan ASN benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar menambah jumlah pegawai di lingkungan perkantoran.
Djumpa menegaskan, ASN harus mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai fungsi masing-masing. Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh hanya terpusat di kantor pemerintahan, tetapi harus menjangkau seluruh wilayah hingga ke tingkat kecamatan.
"ASN sesuai tugas pokok dan fungsinya bukan hanya berada di belakang meja, tetapi harus lebih banyak melaksanakan tugas di lapangan. Karena itu, ke depan kita akan mengembangkan penugasan pegawai ke sepuluh kecamatan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik," ujarnya.
Ia menjelaskan, persoalan yang dihadapi pemerintah daerah bukan semata-mata kelebihan jumlah pegawai, melainkan belum meratanya kesesuaian antara jumlah ASN dengan kebutuhan masing-masing OPD.
Karena itu, pemerataan penempatan menjadi salah satu langkah yang dipertimbangkan agar tenaga yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal. Terlebih, Kabupaten Kepulauan Aru memiliki wilayah geografis kepulauan yang menuntut kehadiran aparatur pemerintah hingga ke berbagai kecamatan.
Selain penataan penempatan, Djumpa juga memberikan perhatian serius terhadap kedisiplinan ASN, khususnya PPPK. Ia mengingatkan bahwa status sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bukan berarti seseorang dapat mengabaikan kewajiban, termasuk aturan kehadiran dan tanggung jawab pekerjaan.
"PPPK diangkat berdasarkan perjanjian kerja. Karena itu, jangan berpikir bahwa karena sudah menjadi PPPK lalu bisa masuk kantor atau tidak sesuka hati. Disiplin dan tanggung jawab harus tetap dijalankan sebagaimana ASN lainnya," tegasnya.
Di sisi lain, Pemkab Kepulauan Aru berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan pembiayaan terhadap PPPK melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dukungan tersebut dinilai penting agar pembiayaan pegawai tidak semakin membebani keuangan daerah. Dengan demikian, pemerintah kabupaten memiliki ruang fiskal yang lebih memadai untuk memperkuat pembinaan ASN sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pemerintah daerah berharap, penataan pegawai yang disertai peningkatan disiplin dan dukungan pembiayaan dari pusat dapat menjadikan keberadaan ribuan ASN di Kepulauan Aru lebih efektif, produktif, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (ji5)
