Namlea, JejakInfo.id — Pemerintah Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan menyatakan komitmennya untuk menambah penyertaan modal pada PT Bank Maluku Malut. Dukungan dua daerah pemegang saham ini menjadi angin segar bagi penguatan permodalan bank milik pemerintah daerah tersebut sekaligus memperluas perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Komitmen itu disampaikan dalam rangkaian koordinasi dan pertemuan terpisah antara jajaran manajemen Bank Maluku Malut yang dihadiri langsung Komisaris Maichel Papilaya, Direktur Kepatuhan Abidin, Kepala Cabang Namlea Malik Latupono, Kasatker Kepatuhan Abut Bahasoan dengan pemerintah daerah di kedua kabupaten.

Direktur Kepatuhan Bank Maluku Malut, Abidin, mengatakan Pemerintah Kabupaten Buru di bawah kepemimpinan Bupati Ikram Umassugi telah menyatakan kesediaannya untuk menambah penyertaan modal secara bertahap.

Menurut Abidin, Pemkab Buru menargetkan penambahan modal sebesar Rp500 juta sebelum akhir 2026. Selanjutnya, pada 2027, pemerintah daerah berencana kembali menambah penyertaan modal sebesar Rp2 miliar.

“Harapan kami, sebelum akhir tahun ini sudah ada setoran Rp500 juta. Kemudian pada 2027 direncanakan tambahan Rp2 miliar. Dengan komitmen tersebut, kami berharap penyertaan modal Pemkab Buru dapat mencapai Rp30 miliar hingga masa jabatan bupati berakhir,” kata Abidin.

Ia menjelaskan, penyertaan modal Pemkab Buru saat ini tercatat sebesar Rp9,5 miliar. Apabila tambahan Rp500 juta terealisasi tahun ini, jumlahnya meningkat menjadi Rp10 miliar. Dengan penambahan Rp2 miliar pada 2027, total penyertaan modal akan mencapai Rp12 miliar.

Manajemen Bank Maluku Malut berharap komitmen tersebut terus berlanjut sehingga target penyertaan modal sebesar Rp30 miliar dapat diwujudkan.

Bank Maluku Malut juga tengah menyiapkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai bagian dari upaya memperluas akses permodalan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usaha.

“Sebagai agent of development, kami ingin kehadiran Bank Maluku Malut benar-benar dirasakan, bukan hanya oleh pemerintah daerah, tetapi juga oleh seluruh masyarakat di kabupaten dan kota di Provinsi Maluku dan Maluku Utara,” katanya.

Selain membahas penguatan permodalan, pertemuan itu juga menghasilkan pembicaraan mengenai perluasan kerja sama antara Bank Maluku Malut dan Pemkab Buru, terutama dalam pengelolaan penerimaan daerah.

Salah satu bidang yang menjadi perhatian adalah digitalisasi pembayaran retribusi pariwisata serta pemantauan pajak hotel, restoran, dan kafe.

Abidin menjelaskan, sistem pembayaran retribusi pariwisata telah diterapkan pada satu titik melalui mekanisme pembayaran elektronik. Sementara itu, sistem pemantauan pajak hotel, restoran, dan kafe telah berjalan pada 29 titik.

Menurutnya, pemanfaatan sistem digital tersebut merupakan langkah penting untuk memperkuat pengawasan penerimaan daerah, meminimalkan potensi kebocoran, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Ini merupakan salah satu upaya untuk mencegah kebocoran penerimaan daerah. Dengan sistem yang lebih transparan dan terpantau, kami berharap pendapatan asli daerah juga dapat meningkat,” ujarnya.

Bank Maluku Malut juga menyiapkan sejumlah agenda kerja sama digital lainnya bersama pemerintah daerah. Di antaranya implementasi sistem yang masih menunggu jadwal dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), penerapan retribusi pelayanan kesehatan di rumah sakit yang direncanakan pada November 2026, serta digitalisasi pajak daerah yang mencakup Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak Daerah Lainnya (PDL) pada Desember 2026.

Abidin berharap seluruh rencana tersebut dapat berjalan sesuai jadwal dan memberikan manfaat nyata bagi pemerintah daerah maupun masyarakat.

Ia menegaskan, Bank Maluku Malut tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan, tetapi juga mitra strategis pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan mendukung pembangunan.

Sebagai bank milik daerah, Bank Maluku Malut juga berupaya memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Selain menyediakan kredit konsumtif bagi aparatur sipil negara (ASN), bank tersebut menyalurkan pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja dan investasi bagi pelaku usaha.

Pemkab Bursel Siapkan Tambahan Modal Rp7 Miliar

Dukungan penguatan permodalan juga datang dari Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.

Komisaris Bank Maluku Malut, Maichel Papilaya, menjelaskan bahwa dalam koordinasi pada Selasa, 13 Oktober 2026, bersama Wakil Bupati Buru Selatan Gerson Eliazer Selsily dan Sekretaris Daerah Kabupaten Buru Selatan, pemerintah daerah menyambut baik rencana penambahan penyertaan modal tersebut.

Papilaya mengatakan, Pemkab Buru Selatan sebelumnya telah menyertakan modal sebesar Rp23 miliar. Dalam waktu dekat, pemerintah daerah berkomitmen menambah Rp7 miliar sehingga total penyertaan modalnya mencapai Rp30 miliar.

“Dalam waktu dekat ada penambahan sebesar Rp7 miliar. Jadi, total penyertaan modal menjadi Rp30 miliar. Komitmen itu disampaikan langsung di hadapan dewan komisaris dan direksi,” ungkap Papilaya.

Ia mengapresiasi sikap pemerintah daerah yang dinilai menunjukkan keseriusan dalam mendukung pengembangan bank milik daerah.

Menurut Papilaya, kolaborasi antara pemerintah daerah sebagai pemegang saham dan manajemen bank menjadi faktor penting untuk memperkuat kapasitas usaha, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperluas kontribusi perbankan terhadap pembangunan daerah.

Ia berharap komitmen Pemkab Buru dan Pemkab Buru Selatan tidak berhenti pada penambahan modal, tetapi juga diikuti dengan penguatan kerja sama dalam pengelolaan keuangan daerah, digitalisasi penerimaan, dan pembiayaan sektor produktif.

Dengan dukungan pemegang saham, Bank Maluku Malut diharapkan semakin mampu menjalankan perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah sekaligus membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Maluku dan Maluku Utara. (ji1)