Namlea, JejakInfo.id — Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memicu kekhawatiran terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat di sejumlah wilayah Maluku mendapat perhatian serius Pemerintah Provinsi Maluku. 

Gubernur Hendrik Lewerissa bergerak cepat dengan menginstruksikan langkah antisipatif, termasuk pembagian masker kepada warga di sejumlah titik di Kota Ambon, guna mengurangi risiko gangguan kesehatan, terutama infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Langkah tersebut mendapat apresiasi dari Anggota DPRD Kabupaten Buru, Moh. Rustam Fadly Tukuboya. Politisi Partai Gerindra itu menilai, respons cepat pemerintah merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan masyarakat di tengah ancaman kabut asap yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari.

Menurut Rustam, upaya pencegahan harus menjadi prioritas sebelum dampak buruk terhadap kesehatan masyarakat semakin meluas. 

"Pemerintah tidak seharusnya menunggu munculnya banyak kasus gangguan pernapasan untuk mengambil tindakan, melainkan perlu bergerak sejak dini dengan langkah-langkah perlindungan yang terukur," ungkapnya.

Ia juga mengapresiasi imbauan Gubernur Hendrik Lewerissa agar masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah apabila tidak mendesak. Imbauan tersebut dinilai penting, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta warga yang memiliki gangguan pernapasan.

“Pemerintah sudah mengambil langkah yang tepat. Dalam kondisi seperti ini, keselamatan dan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas. Jangan sampai kita baru bergerak setelah banyak warga mengalami gangguan kesehatan,” ujarnya.

Pemkab Buru Ikut Bergerak, Masker Dibagikan kepada Warga

Rustam mengatakan, langkah antisipasi yang disampaikan Gubernur Maluku telah ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten, termasuk Pemerintah Kabupaten Buru di bawah kepemimpinan Bupati Ikram Umassugi dan Wakil Bupati Sudarmo.

Ia menyebutkan, dirinya menyaksikan langsung kegiatan pembagian masker yang dilakukan Bupati Buru bersama Wakil Bupati dan jajaran pemerintah daerah kepada masyarakat.

Menurutnya, pembagian masker merupakan salah satu bentuk perlindungan awal untuk membantu mengurangi paparan partikel debu dan asap, terutama ketika kualitas udara memburuk akibat kebakaran hutan dan lahan.

“Tadi kita menyaksikan pembagian masker yang dilakukan oleh Pak Bupati, Wakil Bupati, dan jajaran. Tujuannya agar masyarakat terlindungi dari dampak kondisi yang terjadi saat ini,” katanya.

Rustam menilai, koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten menjadi penting agar langkah penanganan tidak berjalan sendiri-sendiri. Dengan respons yang terarah, pemerintah dapat memberikan perlindungan lebih baik kepada masyarakat sekaligus memastikan perkembangan situasi di lapangan terus dipantau.

Ia mengingatkan, karhutla bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan, pendidikan, dan keberlangsungan aktivitas sosial serta ekonomi masyarakat.

Sekolah Berpotensi Diliburkan Jika Kondisi Memburuk

Selain pembagian masker, perhatian juga tertuju pada keselamatan peserta didik yang setiap hari harus beraktivitas di lingkungan sekolah.

Rustam menyinggung kebijakan peliburan sekolah di sejumlah wilayah, termasuk Kota Ambon dan Maluku Tengah, sebagai salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan apabila kondisi udara dinilai membahayakan kesehatan anak-anak.

Namun, menurutnya, keputusan untuk meliburkan sekolah di Kabupaten Buru harus mempertimbangkan perkembangan situasi serta hasil penilaian pemerintah dan instansi terkait.

“Status darurat tentu menjadi kewenangan pemerintah untuk menilai dan menetapkannya. Kalau kondisi memang sudah membahayakan, tentu langkah perlindungan terhadap anak-anak harus dipertimbangkan, sebagaimana yang dilakukan di Ambon dan beberapa daerah lainnya,” jelasnya.

Ia berharap pemerintah daerah terus memantau kondisi udara dan dampaknya terhadap masyarakat, sehingga kebijakan yang diambil dapat sesuai dengan tingkat risiko di lapangan.

Rustam juga menyampaikan kemungkinan adanya kebijakan peliburan sekolah pada pekan berikutnya. Meski demikian, keputusan tersebut tetap menunggu perkembangan situasi dan penetapan resmi dari pihak berwenang.

Menurutnya, langkah meliburkan sekolah bukan semata-mata untuk menghentikan kegiatan belajar mengajar, melainkan sebagai bentuk perlindungan apabila kondisi lingkungan tidak lagi mendukung keselamatan peserta didik.

Jangan Tunggu Korban, Pencegahan Harus Didahulukan

Rustam menegaskan, langkah antisipatif harus dilakukan tanpa menunggu adanya peningkatan pasien yang membutuhkan perawatan di rumah sakit.

Ia mengatakan, hingga saat pernyataan itu disampaikan, belum ada informasi yang diketahuinya mengenai warga Kabupaten Buru yang terdampak hingga harus menjalani perawatan akibat kondisi tersebut. Namun, situasi itu tidak boleh membuat semua pihak lengah.

Baginya, keberhasilan penanganan bukan hanya diukur dari kemampuan pemerintah merespons ketika masyarakat mulai jatuh sakit, tetapi juga dari kesigapan mencegah risiko sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas.

“Yang paling penting, kita jangan hanya melihat apakah sudah ada masyarakat yang sakit atau belum. Justru sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, langkah antisipasi harus sudah dilakukan,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah daerah terus memperkuat sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika udara dipenuhi asap, menggunakan masker dengan benar, serta segera mencari pertolongan medis apabila mengalami keluhan pernapasan.

Rustam menambahkan, masyarakat juga perlu mengikuti informasi resmi dari pemerintah dan instansi terkait agar tidak mengambil keputusan berdasarkan kabar yang belum terverifikasi.

Di tengah ancaman karhutla dan potensi penurunan kualitas udara, ia menilai sinergi pemerintah dan kesadaran masyarakat menjadi kunci untuk meminimalkan risiko kesehatan.

“Kami mengapresiasi langkah pemerintah yang sudah bergerak melakukan pencegahan. Harapan kita, seluruh upaya ini terus dilakukan secara konsisten agar masyarakat tetap terlindungi dan tidak muncul dampak yang lebih serius,” pungkasnya. (ji1)