Ambon, JejakInfo.id — Baru sehari memegang kendali Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Maluku periode 2026–2031, Hendrik Lewerissa (HL) langsung tancap gas.

Tak ingin organisasi kembali terjebak dalam kevakuman, HL langsung mengumpulkan jajaran pengurus untuk membahas langkah awal menghidupkan roda organisasi hingga ke kabupaten/kota.

Rapat perdana pengurus DPD HKTI Maluku itu dipimpin langsung HL, didampingi Ketua Harian dan Sekretaris Jenderal (Sekjen), di ruang rapat lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Selasa (22/9/2026).

Rapat tersebut menjadi langkah awal kepengurusan baru untuk melakukan konsolidasi sekaligus menyusun agenda kerja organisasi setelah cukup lama vakum.

“Pasca dilantik Minggu, 20 September, pengurus HKTI Maluku langsung gaspol,” tegas Lewerissa.

Ia mengatakan, kepengurusan baru memiliki ruang yang lebih leluasa untuk bergerak dan melakukan konsolidasi. Salah satunya karena persoalan dualisme kepengurusan di tingkat pusat disebut tidak lagi menjadi hambatan.

“Pengurus kali ini mudah terkonsolidasi, karena tidak lagi dualisme di pusat,” ujarnya.

Bagi HL, menghidupkan kembali aktivitas HKTI Maluku menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan.

Karena itu, ia meminta seluruh pengurus tidak berhenti pada seremoni pelantikan. Setelah dilantik, organisasi harus langsung bekerja.

“Beberapa catatan penting, kita perlu melakukan konsolidasi HKTI karena cukup lama vakum. Karena itu kita mulai gaspol,” katanya.

Menurutnya, konsolidasi menjadi fondasi sebelum HKTI menjalankan program-program yang menyentuh kepentingan masyarakat, terutama petani.

Untuk memastikan organisasi memiliki arah yang jelas, DPD HKTI Maluku akan menyusun blueprint atau peta jalan organisasi.

“Kita upayakan segera ada blueprint atau peta jalan HKTI di Maluku. Konsolidasi di kabupaten/kota,” jelasnya.

Dalam menjalankan konsolidasi ke daerah, HL mengingatkan pengurus agar tidak hanya sibuk dengan agenda internal organisasi. Kelompok tani harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam setiap langkah konsolidasi.

“Kelompok tani kita harus gandeng atau libatkan setiap turun konsolidasi,” tegasnya.

Menurut HL, keterlibatan langsung kelompok tani akan membuat HKTI lebih memahami kondisi riil di lapangan, termasuk kebutuhan, kendala, serta persoalan yang dihadapi para petani.

Dengan begitu, program yang nantinya dirumuskan tidak lahir hanya dari ruang rapat, tetapi berangkat dari kebutuhan masyarakat.

Ia juga meminta jajaran pengurus memperkuat publikasi dan sosialisasi agar keberadaan HKTI beserta program-programnya semakin dikenal masyarakat.

“Perlu melakukan publikasi dan sosialisasi masif kepada publik,” ujarnya.

HL juga memberikan penekanan khusus dalam penyusunan program kerja. Menurutnya, HKTI tidak boleh membuat program yang bagus di atas kertas tetapi sulit dilaksanakan.

“Hendaknya program yang diusulkan realistis atau dapat dilaksanakan,” tegasnya.

Lebih dari itu, setiap program harus memberikan manfaat yang bisa dirasakan masyarakat.

“Program yang dibuat harus dapat berdampak atau bermanfaat bagi nelayan, petani dan masyarakat pada umumnya,” ujarnya.

Ia menegaskan, keberadaan HKTI harus mampu memberi nilai tambah bagi masyarakat yang bergerak di sektor pertanian, perikanan, maupun sektor ekonomi lainnya.

Dari sisi pembiayaan, HL meminta pengurus memastikan setiap anggaran digunakan secara tepat dan efektif.

“Dari sisi pembiayaan, kita harus pastikan tepat dan efektif,” tegasnya.

Karena itu, seluruh program kerja akan dibahas lebih lanjut melalui rapat kerja DPD bersama DPC. Prinsipnya, program harus sederhana, realistis, efisien, tetapi memiliki dampak yang jelas.

Selain membangun kembali konsolidasi organisasi, Lewerissa juga mendorong pembenahan sekretariat DPD HKTI Maluku.

Ia menargetkan sekretariat yang representatif sudah tersedia sebelum akhir 2026.

Namun, sekretariat tersebut tidak harus mewah. Yang terpenting, tersedia ruang yang layak untuk pengurus berkoordinasi, berdiskusi, dan merancang kerja organisasi.

“Perlunya sekretariat representatif, minimal sebelum akhir tahun. Tidak perlu mewah, yang penting bersih, baik dan menjadi ruang berjumpa untuk konsolidasi internal HKTI,” tegasnya.

Sekretariat tersebut nantinya diharapkan dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung berbagai aktivitas organisasi, mulai dari rapat hingga koordinasi dan konsolidasi pengurus.

Rapat perdana ini sekaligus menjadi penanda dimulainya babak baru HKTI Maluku di bawah kepemimpinan Hendrik Lewerissa.

Targetnya jelas: mengakhiri kevakuman, memperkuat struktur hingga kabupaten/kota, mendekatkan organisasi dengan kelompok tani, dan memastikan HKTI hadir dengan program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Maluku. (ji2)