Ternate, JejakInfo.id — Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara mulai mematangkan rencana penanganan sejumlah jembatan yang akan diusulkan dalam program Tahun Anggaran 2027.

Pembahasan tersebut dilakukan melalui rapat identifikasi kebutuhan penanganan jembatan yang digelar di Ternate, Rabu (19/8). Langkah ini dinilai penting untuk memastikan program pembangunan maupun penanganan infrastruktur jembatan benar-benar berdasarkan kondisi faktual di lapangan.

Rapat dipimpin langsung Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPJN Maluku Utara, Ir. Abdul Hamid Payapo, ST., MT., bersama Plt. Kepala Seksi Pembangunan Ema Amalia, Kasatker P2JN Azhari, PPK Perencanaan Bahri Sangadji, serta Koordinator Tim Lapangan.

Pembahasan tidak hanya diarahkan pada daftar usulan, tetapi juga melihat kebutuhan penanganan secara lebih menyeluruh. Kondisi fisik jembatan, tingkat kebutuhan masyarakat, fungsi jembatan terhadap konektivitas antarwilayah, hingga aspek keselamatan pengguna jalan menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan sebelum usulan ditetapkan.

Plt Kepala BPJN Maluku Utara yang akrab disapa Mito menegaskan, perencanaan penanganan jembatan harus dilakukan secara cermat agar program yang diusulkan benar-benar menjawab persoalan di lapangan.

“Kita tidak ingin usulan penanganan hanya berdasarkan administrasi, tetapi harus benar-benar melihat kondisi dan kebutuhan di lapangan. Setiap jembatan memiliki karakteristik dan tingkat urgensi yang berbeda, sehingga harus diidentifikasi secara tepat,” ujarnya.

Menurut Mito, keberadaan jembatan memiliki peran strategis dalam menjaga konektivitas wilayah Maluku Utara. Infrastruktur tersebut bukan sekadar penghubung antar ruas jalan, tetapi menjadi bagian penting dari pergerakan masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta aktivitas ekonomi di berbagai daerah.

Karena itu, BPJN Maluku Utara akan memastikan setiap usulan yang disusun memiliki dasar perencanaan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Prioritas utama kita adalah keselamatan masyarakat dan terjaganya konektivitas. Kalau ada jembatan yang kondisinya membutuhkan perhatian, tentu harus menjadi bagian dari identifikasi dan perencanaan kita,” katanya.

Mito juga meminta jajaran teknis dan tim lapangan melakukan identifikasi secara objektif. Data lapangan, menurutnya, harus menjadi pijakan utama dalam menentukan bentuk penanganan yang dibutuhkan.

“Tim harus melihat langsung kondisi sebenarnya. Dari sana kita bisa menentukan apakah membutuhkan pemeliharaan, rehabilitasi, atau penanganan lainnya. Jadi keputusan yang diambil benar-benar sesuai kebutuhan,” ujarnya.

Rapat tersebut sekaligus menjadi bagian dari tahapan awal penyusunan program BPJN Maluku Utara untuk 2027. Dengan perencanaan yang lebih matang, penanganan jembatan diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan infrastruktur, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

BPJN Maluku Utara menargetkan usulan yang nantinya disusun mampu memperkuat kualitas jaringan jalan dan jembatan, memperlancar mobilitas masyarakat, sekaligus meningkatkan keamanan pengguna jalan di berbagai wilayah Maluku Utara. (ji1)