Ambon, JejakInfo.id — Suasana Ballroom Hotel Pacific Place Ambon mendadak berbeda. Puluhan kepala desa dan ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) se-Kota Ambon duduk serius, membuka catatan, berdiskusi, bahkan berdebat. Selama dua hari, 24–25 Februari 2026, mereka tidak sedang menghadiri seremoni biasa, melainkan ditempa dalam “Workshop Business Feasibility Bootcamp untuk BUMDes”.

Bootcamp ini menjadi panggung evaluasi sekaligus kebangkitan. Targetnya jelas: menjadikan BUMDes dikelola lebih profesional, terukur, dan berkelanjutan bukan sekadar papan nama usaha desa.

Kegiatan ini dibuka resmi oleh Wakil Wali Kota Ambon, Ely Toisuta, Selasa (24/2). Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa BUMDes memegang peran strategis sebagai badan usaha milik desa yang lahir untuk mengelola aset dan potensi lokal demi kesejahteraan masyarakat.

“Pembangunan BUMDes bukan hanya soal pemberian modal. Ia butuh kesiapan kelembagaan, dasar hukum yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, serta perencanaan usaha yang matang,” tegas Toisuta.

Menurutnya, dukungan pemerintah desa dan masyarakat menjadi fondasi utama. Ia berharap forum ini tak berhenti sebagai ruang belajar, tetapi juga menjadi ajang berbagi pengalaman dan membangun jejaring kerja sama antardesa maupun dengan pihak ketiga.

“Sinergi dan kolaborasi adalah kunci dalam memperkuat ekonomi desa,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Ekonomi dan Kebijakan Publik, Bareta Titioka, dalam laporannya menyoroti persoalan klasik yang kerap membelit BUMDes: lemahnya perencanaan dan kaburnya pembagian peran.

“Jangan hanya bergantung pada pengiriman barang tanpa rencana matang. BUMDes harus menjadi pilar kedaulatan ekonomi yang dibangun di atas pondasi kuat dan perhitungan yang jelas, agar setiap investasi memberi imbal balik,” tandas Titioka.

Ia menegaskan, banyak BUMDes gagal bukan semata karena kekurangan modal, melainkan karena tidak jelasnya batas peran antara pemerintah desa sebagai pengawas dan pengelola BUMDes sebagai pelaksana usaha. Ketika tata kelola kabur, arah usaha pun mudah goyah.

Karena itu, bootcamp ini dirancang dengan pendekatan praktis dan interaktif. Para peserta terdiri dari kepala desa, anggota BPD, dan direktur BUMDes diajak membedah model bisnis masing-masing, menguji kelayakan usaha, hingga menyusun perencanaan yang realistis dan siap dijalankan.

Mereka tak sekadar mendengar teori, tetapi diminta menghasilkan dokumen rencana bisnis, memetakan risiko, serta menyusun laporan keuangan sederhana yang dapat dipertanggungjawabkan. Semua akan dianalisis dan dikritisi oleh para pendamping.

“Kami ingin BUMDes tidak lagi menjadi entitas pasif. Jadikan ini laboratorium praktik nyata. Akuntansi dan perencanaan usaha harus menjadi rantai terpenting dalam keberhasilan BUMDes,” tegas eks ketua DPC GAMKI Kota Ambon.

Di balik diskusi yang serius dan tumpukan lembar kerja, tersimpan harapan besar: BUMDes di Ambon tumbuh menjadi motor ekonomi desa yang mandiri dan berdaya saing. Bukan hanya menggerakkan usaha, tetapi juga membuka lapangan kerja, memperkuat pendapatan desa, dan menghadirkan kesejahteraan yang benar-benar dirasakan masyarakat. (ji2)