-
Discover
-
Spotlight
- Jelajahi Orang
JejakInfo.id 2026


Dobo, JejakInfo.id – Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel, menegaskan pentingnya memperkuat kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mengawal pembangunan serta memperjuangkan kepentingan masyarakat. Sinergi kedua lembaga dinilai menjadi salah satu kunci agar setiap kebijakan dan program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kepulauan Aru.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Kaidel saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dalam rangka Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025–2026 sekaligus Pembukaan Masa Persidangan Kesatu Tahun Sidang 2026–2027, Selasa (17/11/2026).
Rapat paripurna yang berlangsung di Gedung Sitakena, Kota Dobo, sekitar pukul 09.00 WIT itu menjadi momentum penting untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas legislatif sekaligus membuka lembaran baru agenda kerja DPRD Kabupaten Kepulauan Aru.
Dalam sambutannya, Kaidel menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Ketua DPRD, para Wakil Ketua, serta seluruh anggota DPRD atas dedikasi dan kerja keras dalam menjalankan tiga fungsi utama lembaga legislatif, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan selama masa persidangan sebelumnya.
Menurutnya, berbagai capaian yang telah dihasilkan, termasuk persetujuan sejumlah rancangan peraturan daerah dan pembahasan APBD Perubahan, menunjukkan bahwa hubungan kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD telah berjalan dengan baik.
Ia berharap, hubungan harmonis tersebut tidak sekadar dipertahankan sebagai formalitas kelembagaan, tetapi terus diperkuat melalui komunikasi, koordinasi, dan kerja sama yang produktif.
Sebab, pemerintah daerah dan DPRD memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, kebijakan pembangunan tepat sasaran, serta kepentingan masyarakat menjadi prioritas utama.
Memasuki Masa Persidangan Kesatu Tahun Sidang 2026–2027, Bupati mengungkapkan terdapat 13 agenda persidangan yang telah dijadwalkan untuk dibahas dan dilaksanakan oleh DPRD.
Dari sejumlah agenda tersebut, pembahasan dan penetapan APBD Murni Tahun Anggaran 2027 menjadi salah satu agenda strategis yang mendapat perhatian khusus. Selain itu, pembahasan berbagai inisiatif rancangan peraturan daerah juga diharapkan mampu menjawab kebutuhan dan perkembangan masyarakat di daerah berjuluk Bumi Jargaria tersebut.
Kaidel menaruh harapan agar seluruh agenda persidangan dapat dibahas secara serius, konstruktif, dan mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan lainnya.
Ia juga mengajak pimpinan dan anggota DPRD, seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta elemen masyarakat untuk terus membangun kolaborasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan percepatan pembangunan.
Menurutnya, pembangunan daerah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, dukungan DPRD dan partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan agar setiap program yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik.
“Melalui masa persidangan yang baru ini, diharapkan seluruh agenda dapat berjalan dengan baik, mengedepankan etos kerja, dedikasi, serta menghasilkan kebijakan dan keputusan yang benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat,” harap Kaidel.
Bupati juga menginginkan agar kemitraan eksekutif dan legislatif semakin solid sehingga setiap keputusan yang dihasilkan tidak berhenti pada tataran administrasi pemerintahan, tetapi mampu mendorong percepatan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat Kepulauan Aru.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Kepulauan Aru, Ketua DPRD bersama para Wakil Ketua dan anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Plh. Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, mitra kerja pemerintah daerah, serta insan pers.
Dengan berakhirnya Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025–2026 dan dimulainya Masa Persidangan Kesatu Tahun Sidang 2026–2027, masyarakat Kepulauan Aru kini menaruh harapan agar 13 agenda yang telah disiapkan dapat menghasilkan keputusan strategis, terutama dalam menentukan arah kebijakan anggaran dan pembangunan daerah pada 2027.
Sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan DPRD diharapkan menjadi kekuatan bersama untuk menghadirkan pembangunan yang lebih merata dan pelayanan publik yang semakin baik bagi seluruh masyarakat Kepulauan Aru. (ji5)
