-
Discover
-
Spotlight
- Jelajahi Orang
JejakInfo.id 2026


Dobo, JejakInfo.id – Pernyataan Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel, mengenai penutupan kuota Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) selama 20 tahun ke depan menuai polemik di tengah masyarakat. Pernyataan yang disampaikan saat peresmian Gedung SMTPI Sektor Zaitun Jemaat Bethel Dobo, akhir pekan lalu, menjadi perbincangan setelah potongan videonya beredar luas di media sosial.
Berbagai tanggapan dan kritik pun bermunculan. Sebagian masyarakat menafsirkan pernyataan tersebut sebagai keputusan pemerintah daerah yang tidak lagi membuka kesempatan bagi masyarakat Kepulauan Aru untuk mengikuti seleksi CPNS hingga dua dekade mendatang.
Merespons polemik tersebut, Bupati Timotius Kaidel melalui Juru Bicara Bupati, Johan Karams, akhirnya memberikan penjelasan dalam konferensi pers di Kafe Gospel Dobo, Selasa (17/11/2026).
Dalam keterangannya, Johan meminta masyarakat tidak terburu-buru mengambil kesimpulan hanya berdasarkan potongan video yang beredar. Ia menegaskan, pernyataan Bupati perlu dipahami secara utuh sesuai konteks persoalan yang sedang disampaikan.
“Mohon disampaikan kepada masyarakat luas agar polemik ini jangan berkepanjangan,” ujar Johan di hadapan awak media.
Johan menjelaskan, penyebutan angka 20 tahun oleh Bupati bukanlah keputusan resmi ataupun kebijakan yang membatasi hak masyarakat untuk menjadi aparatur sipil negara. Angka tersebut merupakan ungkapan retoris untuk menggambarkan beratnya tantangan keuangan daerah akibat besarnya jumlah pegawai yang saat ini harus ditanggung pemerintah.
Menurutnya, kondisi kepegawaian di Kabupaten Kepulauan Aru memang membutuhkan perhatian serius. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), telah mencapai angka yang cukup besar. Konsekuensinya, kebutuhan anggaran untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai turut menyerap porsi signifikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kondisi tersebut, kata Johan, menjadi salah satu alasan Bupati mengingatkan masyarakat agar melihat persoalan kepegawaian secara lebih luas. Sebab, besarnya belanja pegawai dapat mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Bupati, lanjut Johan, tidak bermaksud mematikan harapan generasi muda Aru untuk mendapatkan pekerjaan. Sebaliknya, pemerintah ingin membangun kesadaran bahwa menjadi ASN bukan satu-satunya jalan untuk memperoleh masa depan yang lebih baik.
Karena itu, masyarakat diharapkan mulai melihat dan mengembangkan peluang pekerjaan di sektor lain. Pemerintah daerah juga perlu memikirkan strategi untuk membuka lapangan kerja baru sehingga ketergantungan masyarakat terhadap pekerjaan di lingkungan birokrasi dapat dikurangi secara bertahap.
Salah satu upaya yang tengah didorong Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru adalah membuka ruang komunikasi bagi masuknya investasi ke daerah.
Johan mengatakan, potensi investasi di Kepulauan Aru perlu dikembangkan dengan dukungan seluruh elemen masyarakat. Iklim investasi yang kondusif, dengan tetap memperhatikan kearifan lokal dan prinsip keberlanjutan, diharapkan mampu membuka kesempatan kerja serta memberikan ruang lebih besar bagi tenaga kerja lokal.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga sedang menjajaki komunikasi dengan kementerian terkait agar pembiayaan PPPK, khususnya tenaga guru, dapat ditanggung atau didanai sepenuhnya oleh pemerintah pusat.
Apabila upaya tersebut berhasil, beban belanja pegawai dalam APBD Kabupaten Kepulauan Aru diharapkan dapat berkurang. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki ruang anggaran yang lebih luas untuk mempercepat pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Meski demikian, Johan menegaskan satu hal penting: pernyataan Bupati Timotius Kaidel sama sekali bukan berarti Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru menutup pintu bagi penerimaan CPNS pada masa mendatang.
Jika pemerintah pusat melalui kewenangannya kembali memberikan alokasi formasi CPNS untuk Kabupaten Kepulauan Aru, pemerintah daerah dipastikan akan menyambut dan menindaklanjutinya.
Terutama apabila formasi tersebut dibutuhkan untuk memenuhi kekurangan tenaga pelayanan dasar, seperti guru dan tenaga kesehatan.
Penegasan ini sekaligus menjadi jawaban atas keresahan masyarakat yang khawatir peluang generasi muda Aru untuk menjadi abdi negara telah tertutup selama 20 tahun ke depan.
Dengan demikian, polemik yang berkembang diharapkan tidak lagi berkembang menjadi kesalahpahaman. Pemerintah daerah ingin mengajak masyarakat memahami bahwa persoalan yang disampaikan Bupati bukan semata-mata tentang penghentian penerimaan CPNS, melainkan tantangan menata keuangan daerah, mengendalikan belanja pegawai, serta membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat Kepulauan Aru. (ji5)
