Foto bersama usai Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pencegahan Korupsi dalam rangka Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Provinsi Maluku, Selasa (17/11). (Ist)

Tinggalkan Zona Merah, Pemprov Maluku Tembus Zona Hijau MCSP KPK 2025 di Era Hendrik Lewerissa

14

Ambon, JejakInfo.id – Pemerintah Provinsi Maluku berhasil mencatatkan kemajuan dalam pembenahan tata kelola pemerintahan. Di bawah kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur Abdullah Vanath, Pemprov Maluku berhasil menembus Zona Hijau atau Zona Terjaga dalam penilaian Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2025.

Pencapaian ini menjadi catatan penting bagi perjalanan reformasi birokrasi di Maluku. Pasalnya, dalam beberapa tahun sebelumnya, pemerintah provinsi masih berada di Zona Merah atau Zona Rentan dalam penilaian tata kelola dan upaya pencegahan korupsi.

Keberhasilan keluar dari zona tersebut menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya membangun pemerintahan yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

Penilaian MCSP KPK tidak sekadar mengukur kelengkapan administrasi pemerintahan, tetapi juga melihat sejauh mana pemerintah daerah membangun sistem yang mampu mencegah terjadinya praktik korupsi.

Ada delapan area yang menjadi perhatian dalam penilaian tersebut, yakni perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan fondasi utama untuk mewujudkan Maluku yang maju, adil, dan sejahtera.

Menurutnya, keberhasilan mencapai Zona Hijau menjadi indikasi bahwa berbagai langkah pembenahan birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan pencegahan korupsi mulai menunjukkan hasil.

Namun, Gubernur mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat seluruh jajaran pemerintah daerah berpuas diri. Justru, keberhasilan ini harus menjadi pemacu untuk bekerja lebih serius dalam memperkuat integritas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Suasana rapat di Lantai VII Kantor Gubernur Maluku.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan dan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah bekerja keras memenuhi berbagai indikator penilaian MCSP KPK.

Bagi Hendrik, tantangan sesungguhnya bukan hanya mempertahankan predikat Zona Hijau, tetapi memastikan perubahan tata kelola benar-benar dirasakan masyarakat melalui pelayanan yang semakin baik, cepat, transparan, dan bebas dari praktik penyimpangan.

"Perbaikan tata kelola tidak boleh hanya sebatas administrasi, tetapi harus diwujudkan melalui integritas dan komitmen nyata dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," jelas Gubernur.

Karena itu, ia berharap seluruh OPD terus memperkuat sistem pengawasan internal, memperbaiki regulasi, meningkatkan kedisiplinan aparatur, serta menanamkan budaya antikorupsi dalam setiap pelaksanaan tugas pemerintahan.

Capaian Zona Hijau MCSP KPK 2025 menjadi momentum penting bagi Pemprov Maluku untuk membuktikan bahwa pembenahan birokrasi bukan sekadar slogan.

Lebih dari itu, keberhasilan tersebut harus menjadi awal dari perubahan yang berkelanjutan, sehingga masyarakat benar-benar merasakan hadirnya pemerintahan yang bersih, transparan, bertanggung jawab, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Sebab, ukuran keberhasilan pemerintahan bukan hanya predikat yang diperoleh, tetapi sejauh mana kepercayaan publik tumbuh dan pelayanan kepada masyarakat semakin berkualitas. (ji1)

1 Menyukai postingan ini