Jakarta, JejakInfo.id — Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) terus mencari cara agar kekayaan desa tidak berhenti sebagai potensi. Sebanyak 190 desa didorong menjadi kekuatan baru ekonomi daerah melalui pengembangan pariwisata, perikanan, rumput laut dan pertanian.

Strategi tersebut dipaparkan Bupati Maluku Tenggara Drs. H. Muhamad Thaher Hanubun saat bertemu Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) RI Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA, di Jakarta, Senin (28/9/2026).

Dalam audiensi bertema “Pembangunan Ekonomi Desa di Kabupaten Maluku Tenggara: Desa Berdaya, Mandiri dan Berkelanjutan”, Thaher menegaskan bahwa Maluku Tenggara memiliki modal besar untuk membangun ekonomi dari desa.

Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan. Karena itu, Pemkab Malra menempatkan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di 190 desa sebagai salah satu penggerak utama ekonomi masyarakat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 25 gerai telah terbangun.

KDMP diarahkan bukan sekadar menjadi lembaga ekonomi desa, tetapi menjadi simpul pemasaran berbagai produk masyarakat, terutama hasil pertanian dan perikanan. Produk desa nantinya dapat dipasok untuk memenuhi kebutuhan sektor pariwisata sekaligus membantu menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan.

Di hadapan Wamendes PDT, Thaher memaparkan empat sektor yang dinilai memiliki peluang besar untuk mengangkat perekonomian Maluku Tenggara.

Di sektor pariwisata, sepanjang 2025 tercatat 44.945 kunjungan wisatawan. Dari jumlah itu, 9.975 merupakan wisatawan mancanegara dengan rata-rata lama tinggal empat hingga lima hari.

Malra kini memiliki tujuh destinasi yang telah berkembang dan 44 objek wisata potensial. Enam desa wisata juga telah dikembangkan, yakni Ngilngof, Letvuan Paradise, Soinrat, Ohoililir, Letman dan Rumadian.

Namun, sektor ini masih menghadapi sejumlah persoalan, terutama mahalnya biaya akses, belum meratanya sarana dan prasarana serta persoalan lahan adat.

Sementara di sektor perikanan, Maluku Tenggara berada di kawasan yang bersinggungan dengan tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yakni Laut Banda, Laut Seram dan Laut Arafura.

Potensi perikanan tangkap diperkirakan mencapai 1,5 juta ton per tahun. Namun, produksi yang dihasilkan saat ini baru sekitar 98 ribu ton atau 6,6 persen dari potensi tersebut.

Potensi besar lainnya datang dari rumput laut. Kawasan yang dapat dikembangkan mencapai 8.862 hektare, tetapi baru sekitar 1.380 hektare yang dimanfaatkan.

Pada 2024, produksi rumput laut mencapai 46.788 ton yang melibatkan 2.398 pembudidaya. Harga di tingkat petani masih berfluktuasi antara Rp13 ribu hingga Rp30 ribu per kilogram.

Sektor pertanian, khususnya kelapa, juga menjadi kekuatan penting. Maluku Tenggara memiliki perkebunan kelapa seluas 23.209 hektare dengan produksi 21.813 ton pada 2025. Luasan dan produksinya tercatat sebagai yang terbesar di Provinsi Maluku.

Meski demikian, produksi pangan lokal saat ini baru mampu memenuhi sekitar 52 persen kebutuhan konsumsi masyarakat.

Untuk menghubungkan berbagai potensi tersebut, Pemkab Malra mendorong KDMP menjadi bagian penting dari rantai ekonomi desa.

Konsepnya, hasil pertanian, perikanan dan komoditas lainnya tidak lagi berhenti sebagai bahan mentah atau dijual dengan harga rendah. Produk masyarakat diarahkan masuk ke pasar yang lebih luas, termasuk memenuhi kebutuhan sektor pariwisata.

Pengembangan itu juga akan diperkuat melalui Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di lima lokasi, kawasan wisata prioritas Ngiar Varat serta pengembangan sentra UMKM.

Pemkab Malra juga menaruh perhatian pada kesiapan sumber daya manusia di desa. Kelompok pemuda dan organisasi kepemudaan didorong menjadi bagian dari penggerak pembangunan. Selain itu, sekitar 570 hingga 950 kader Linmas Desa atau tiga sampai lima orang per desa disiapkan untuk diperkuat melalui dukungan pemerintah desa.

Enam Agenda Mendesak

Dalam pertemuan tersebut, Thaher menyampaikan enam kebutuhan yang dinilai penting untuk mempercepat pembangunan ekonomi desa.

Pertama, penguatan konektivitas transportasi perdesaan dan antarpulau, mengingat program DAK Transportasi Perdesaan yang sebelumnya menyediakan 18 unit pada periode 2020–2024 terhenti sejak 2025.

Kedua, pembangunan 165 gerai KDMP bagi desa-desa yang belum memiliki fasilitas tersebut.

Ketiga, dukungan sarana dan prasarana desa wisata, mulai dari air bersih, toilet, homestay hingga jaringan komunikasi.

Keempat, penguatan rantai dingin melalui cold storage dan sarana pendukung KNMP di desa-desa pesisir.

Kelima, pengembangan hilirisasi kelapa dan rumput laut dalam skala desa agar masyarakat memperoleh nilai tambah dari komoditas yang mereka hasilkan.

Keenam, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan bagi pemuda, Linmas, kelompok sadar wisata, pembudidaya rumput laut, pengurus KDMP dan BUMDes.

Wamendes PDT Ahmad Riza Patria mengapresiasi paparan Bupati Thaher dan menyatakan dukungan terhadap upaya percepatan pembangunan desa di Maluku Tenggara.

Bagi Thaher, pembangunan ekonomi Maluku Tenggara harus dimulai dari kekuatan yang paling dekat dengan masyarakat.

Desa tidak hanya menjadi tempat berlangsungnya aktivitas ekonomi, tetapi harus menjadi pusat pertumbuhan baru yang mampu menciptakan lapangan usaha, menggerakkan komoditas lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Jika desa kuat, Maluku Tenggara akan maju,” tandas Thaher. (ji4)