Langgur, JejakInfo.id – Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara bergerak cepat membenahi sektor pendidikan setelah capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan tercatat baru mencapai 58,21 persen. Angka itu menjadi alarm sekaligus tantangan besar bagi pemerintah daerah untuk mempercepat peningkatan kualitas layanan pendidikan.

Keseriusan itu terlihat dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang digelar Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara bersama Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Maluku di Kantor Bupati Maluku Tenggara, Kamis (18/6).

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, Bin Raudha Arif Hanoeboen, mengatakan hasil evaluasi dalam kurun waktu 2023 hingga 2025 menunjukkan capaian SPM pendidikan daerah masih belum tuntas dan membutuhkan langkah cepat serta berkelanjutan.

Menurutnya, SPM pendidikan menjadi tolok ukur utama dalam melihat sejauh mana pemerintah mampu menjamin hak masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak.

“SPM pendidikan merupakan indikator utama dalam menilai kinerja pemerintah daerah di bidang pendidikan. Sesuai arahan Bapak Bupati, pembenahan ini menjadi prioritas yang harus segera dituntaskan bersama,” ujar Raudha.

Untuk mengejar target tersebut, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara telah menetapkan tiga program prioritas utama sebagai langkah percepatan.

Prioritas pertama adalah penguatan anggaran pendidikan. Pada Tahun Anggaran 2026, lebih dari separuh anggaran Dinas Pendidikan dialokasikan untuk mendukung peningkatan mutu pembelajaran. Sementara kebutuhan sarana dan prasarana diperkuat melalui program efisiensi, revitalisasi, dan digitalisasi pendidikan dengan dukungan pemerintah pusat.

Prioritas kedua difokuskan pada penuntasan anak tidak sekolah dan penguatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Dinas Pendidikan saat ini telah melakukan pendataan berbasis by name by address terhadap 227 anak usia sekolah yang belum melanjutkan pendidikan.

Pemerintah daerah juga meluncurkan program “Satu Kantor, Satu PAUD” sebagai upaya memperluas akses pendidikan usia dini dan memastikan layanan PAUD menjangkau seluruh wilayah Maluku Tenggara.

Langkah ketiga diarahkan pada peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan penciptaan lingkungan belajar yang aman, nyaman, serta berkualitas.

Menindaklanjuti kebijakan nasional tentang Hari Belajar Guru, Bupati Maluku Tenggara telah menerbitkan instruksi khusus yang didukung melalui Bantuan Operasional Pendidikan untuk memperkuat kompetensi para guru.

Sejak Juli 2025 hingga berlanjut pada 2026, Dinas Pendidikan juga membentuk Gugus Belajar Guru di setiap wilayah. Program ini difokuskan pada peningkatan kemampuan guru, terutama dalam penguatan literasi dan numerasi.

Tak hanya itu, untuk memastikan sekolah menjadi ruang yang aman dan ramah bagi anak, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara telah membentuk Pos Pelayanan Sekolah Aman dan Ramah Anak.

Menariknya, Maluku Tenggara kini menjadi satu dari dua daerah di Provinsi Maluku yang datanya sudah terintegrasi dengan sistem Kementerian Pendidikan, bersama Kota Ambon.

Pos pelayanan tersebut diketuai Sekretaris Daerah dengan Dinas Pendidikan sebagai koordinator, serta melibatkan kepolisian, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hingga tokoh lintas agama.

Di sektor infrastruktur, pemerintah daerah juga terus mendorong revitalisasi sekolah melalui dukungan pemerintah pusat. Dari 19 sekolah dasar yang diusulkan pada tahap awal, dua sekolah kini telah memasuki proses lanjutan. Sementara lima sekolah menengah pertama sudah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Selain itu, usulan pembangunan Unit Sekolah Baru SD Negeri 3 Besar yang selama ini masih menggunakan bangunan darurat juga telah diajukan ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Raudha menyampaikan apresiasi kepada BPMP Provinsi Maluku atas pendampingan yang terus diberikan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan di Maluku Tenggara.

Ia optimistis, dengan kerja sama yang kuat antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, sekolah, guru, dan masyarakat, target pemenuhan SPM pendidikan akan terus meningkat.

“Dengan data yang valid, komitmen kuat Bapak Bupati, serta dukungan seluruh kepala sekolah, guru, dan masyarakat, kami yakin target SPM pendidikan dapat terus naik. Komitmen kami jelas, memastikan setiap anak di Maluku Tenggara mendapatkan hak pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan,” pungkasnya. (ji4)